BANDUNG, Gemantara News

Guna menciptakan kerjasama yang harmonis antar Instansi Pemerintahan dan Komisi kemasyarakatan dalam upaya pemberantasan korupsi. Oleh karena itu
Yayasan AISYI YES Indonesia KPK-Tipikor DPW Jawa Barat melalukan Kunker sekaligus silahturahmi ke Kantor Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat Kamis (3/11/2022)

Adapun dari kunjungan silaturahmi tersebut, merupakan bentuk realisasi dan konsolidasi program-program kerja dalam pencegahan korupsi pada instansi Pemerintahan, khusus penyalahgunaan anggaran.

Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat merupakan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat yang mempunyai tugas pokok melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di Daerah Provinsi, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota dan pelaksanaan urusan pemerintahan di Daerah.

Dalam kunjungan itu, Ketua KPK-TIPIKOR DPW Jawa Barat, Dr. Drs. Riduan Siagian, S,Si, SH, MH, M.M., didampingi oleh Sekretaris Ester Rike, serta pengurus
tersebut, disambut baik Sekretaris Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat, Subandrio serta didanpingi stafnya Agus diruangan rapat sekretaris.

Ketua KPK-TIPIKOR DPW Jawa Barat, Dr. Drs. Riduan Siagian, S,Si, SH, MH, M.M., dalam pemaparanya, adapun program visi dan misi program kerja yang direalisasi, Visi : “Menjadi Penggerak & Pengawasan Tindak Pidana Korupsi yang Ber-Integritas, Efektif dan Efesien”

Visi : 1) Melakukan koordinasi, singkronisasi dan informasi dengan instansi yang berwenang melakukan tindak pidana korupsi; 2) Mengedukasi dan mengawasi masyarakat sejak dini tentang tindak pidana korupsi serta melakukan pengawasan terpadu tindakan yang mengarah pidana korupsi; 3) Melakukan monitor, pengawasan serta problem solving terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

Dalam kunjungan tersebut, Sekretaris Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat Subandrio, menyampaikan terimakasih atas kunjungan Pengurus Yayasan AISYI YES Indonesia KPK-Tipikor DPW Jawa Barat “Berkaitan dengan kunjunga ini, kami sangat senang, malahan tugas kami menjadi ringan. Dikatakanya, Cuman ada pengaduan tanpa data dan fakta, inilah yang agak sulit. Biasanya yang begini kami tidak tindak lanjuti. Tapi kalau data dan faktanya jelas, pasti kami tindak lanjuti,” Ungkap Subandrio.

Lebih lanjut dijelaskanya, kita juga berkordinasi dengan pihak kejaksaan maupun kepolisian “Berkaitan dengan pengaduan masyarakat termasuk juga dari LSM. Terkait dengan ASN menyangkut penggunaan anggaran, mengakibatkan kerugian negara, baik itu dengan proyek, yang kita lakukan dulu pengembalian uang negara ataupun uang daerah, kami menampung semua pengaduan, intinya kami dari pihak Inspektorat sudah kewajiban kami,” Ungkapnya. (Robin)