LHOKSEUMAWE, Gemantara News

Tim Gabungan penertiban Pemko Lhokseumawe terdiri dari Satpol PP dan Wiyatul Hisbah kota Lhokseumawe, dan Forkopimcam Banda Sakti dibantu personil dari TNI dan Polri yang berjumlah puluhan melakukan pembongkaran terhadap 4 buah cafe di sekitar Waduk Resorvoir Kota Lhokseumawe bangunan tersebut diduga melanggar Syariat Islam, tidak memiliki IMB dan Izin usaha.

“Pembongkaran ini kita lakukan atas tindak lanjut dari 2 buah surat teguran yang sudah dilayangkan kepada para pemilik Café, hal tersebut kita laksanakan dalam rangka misi penegakan Syariat Islam di kota lhokseumawe serta merespon laporan dari masyarakat yang resah melihat banyaknya terjadi kegiatan – kegiatan yang melanggar syariat “ kata Kasatpol PP & WH Kota Lhokseumawe melalui sekretaris Heri Maulana, Senin ( 24/10/2022).

“Cafe – cafe ini sering dijadikan tempat karaoke dan joget – joget bercampur antara kaum pria dan wanita yang non muhrim, jadi banyak keluhan warga dari dulu saat saya menjabat camat Banda Sakti, pernah sekali kita gerebek mengamankan hampir 300 orang dan itu kebanyakan bukan warga kota lhokseumawe, hal ini yang mebuat nama kota lhokseumawe jadi jelek“ Ujarnya.

Selanjutnya heri menegaskan bahwa ke depan akan kita tingkatkan lagi penertiban sehingga para Pemilik usaha dapat mencari rezeki sesuai koridor yang telah di tetapkan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe. Selain itu kegiatan penertiban ini tujuan dasarnya, dalam rangka menuju kota Lhokseumawe beriman dan kreatif.

Sementara itu, Asisten I Pemko Lhokseumawe, Maksalmina yang turut hadir dalam di lokasi pembongkaran menyampaikan, Pada hari ini kita melakukan penertiban dalam rangka menciptakan keyamanan, ketertiban dan keindahan sehingga bias mewujudkan kota lhokseumawe kota yang beriman, yang nyaman dan semua masyarakat dapat berbahagia di kota lhokseumawe dan sesuai dengan salah satu kaidah bahasa inggris If you want peace, you must prepare to war, jika kamu ingin kedamaian maka kamu harus bersiap untuk berperang hari ini pemko lhokseumawe telah menyatakan diri untuk bersiap untuk melawan segala ketidak teraturan, ketidak nyamanan, ketidak disiplinan, kekotoran dan hal-hal negatif lainya.

Sementara itu heri juga menambahkan bahwa Dasar Hukum kegiatan Penertiban adalah: 1. UU No 23 Tahun 2014 ttg Pemerintah Daerah 2. PP.No 16 Tahun 2018 tentang Satpol-PP dan LINMAS

3. Permendagri No. 54 Tahun 2011 ttg SOP. SATPOL-PP 4. Permendagri No.26Tahun 2020 Penyelenggaraan TrantibumTranmas linmas 5. Qanun Aceh No.139 Tahun 2016 ttg Tupoksi Satpol PP dan WH Aceh. (WARDI)