WARGA MEMILIKI KARTU PKH DI DESA GUNAMEKAR KECAMATAN BUNGBULANG KAB. GARUT SEBAGIAN KARTUNYA MINTA DIKEMBALIKAN

WARGA MEMILIKI KARTU PKH DI DESA GUNAMEKAR KECAMATAN BUNGBULANG KAB. GARUT SEBAGIAN KARTUNYA MINTA DIKEMBALIKAN

Pemerintahan Daerah 0 Comment 1

GARUT ,Gemantara News

Warga masyarakat yang mendapatkan kartu PKH dari pemerintah saat ini minta dikembalikan kartunya yang di pegang oleh perangkat Desa, Atas kerjasama dengan pendamping PKH Desa Gunamekar Kecamatan Bungbulang kab. Garut, yang dikolektif oleh ketua kelompok atas perintah pendamping PKH Desa Gunamekar. Kartu tersebut selalu disimpan di perangkat Desa Gunamekar tanpa persetujuan dari warga tersebut untuk menyimpan kartu PKH milik KPM.

Warga yang meminta kartunya dikembalikan karena sudah 5 tahun tidak pernah menggesek kartu PKH milik pribadinya yang diberikan oleh pemerintah itu dikarenakan kartu tersebut di pegang oleh pendamping yang melalui ketua kelompok dan perangkat Desa Gunamekar.
Sekaligus pendamping memiliki agen jasa penarikan uang dari bank Mandiri.
Yang seharusnya warga bebas menarik atau menggesek kartu PKH dimanapun,

Hasil investigasi gemantara dilapangan patut diduga ada manipulasi, penggelapan, dan kecurangan yang dilakukan oleh perangkat Desa tersebut.
Dan ada juga di beberapa tempat warga yang mendapatkan kartu PKH, belum pernah menggesek selama 3 tahun dan yang 1 tahun juga belum pernah menggesek kertu PKH milik pribadi karena sudah 1 tahun dan 3 tahun yang di pegang oleh ketua kelompok,

Program Keluarga Harapan ( PKH ) Bantuan Sosial ( Bansos ), dan pendamping PKH Desa Gunamekar Sekarang kartu PKH milik KPM tidak biasa dicairkan karena tidak ada uang masuk ke KKS karena kartunya di pegang oleh pendamping, dari pendamping di serahkan ke perangkat Desa Gunamekar karena perangkat desa memiliki agen mandiri “

Kartu keluarga sejahtera atau KKS milik KPM PKH harus dibawa sendiri dan proses pengambilan bansos juga dilakukan sendiri, tidak boleh dititipkan kepada pendamping atau koordinator PKH, atau diwakilkan kepada siapa pun. Jangan lagi ada yang dipegang oleh pendamping, kecuali misalnya (KPM,) sudah mbah-mbah (lansia) yang sepuh bisa dipegang oleh keluarganya kalau tidak ada sama sekali walinya, baru bisa dipegang oleh pendamping dengan supervisi korcam.

Jadi semuanya tolong, kartu KKS biar semuanya KPM yang memegang, Sebaliknya, tidak boleh ada “imbal jasa” atau pungutan apa pun yang dikenakan kepada para KPM,” ini aturan yang sudah di tetapkan oleh pemerintah pusat,Tegas Tim infestigasi

“Saya meminta kepada Aparat Penegak Hukum ( APH ) harus segera turun kelapangan melakukan penyelidikan dan penyidikan untuk turun tangan membantu menyelesaikan masalah yang terjadi di Desa Gunamekar Kecamatan Bungbulang kab. Garut”. Jelasnya “Biro Garut )

Bagikan Artikel ke :

Shares

Leave a comment

      PT KURNIA CIPTA SARANA KARYA
      NO AHU : 002918.AH.0101 - TAHUN 2019
Gemantara News
Berani Memberikan Informasi yang Akurat dan Terpercaya Demi Mencerdaskan Masyarakat Nusantara.

Back to Top