TERKAIT DUGAAN PENYELEWENGAN ANGGARAN COVID 19 KABUPATEN BEKASI LSM KOMPI TAGIH JANJI KETUA DPRD

TERKAIT DUGAAN PENYELEWENGAN ANGGARAN COVID 19 KABUPATEN BEKASI LSM KOMPI TAGIH JANJI KETUA DPRD

Seni dan Budaya 0 Comment 22

KABUPATEN BEKASI, Gemantara News

Anggaran Covid-19 di duga di selewengkan, KOMPI meminta Tanggung Jawab Pemda dan Menagih Janji Ketua DPRD Kabupaten bekasi

Ergat Bustomi Ketua LSM KOMPI Menyikapi LKPJ (Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban ) Bupati Bekasi tahun 2020 yang di paripurnakan pada tanggal 8 Juli 2021 yang lalu dalam Rapat Paripurna penyampaian.

Rekomendasi tersebut tidak satupun rekomendasi dari fraksi yang di bacakan, termasuk terkait anggaran BTT (Biaya Tak Terduga ) penangan Pendemi Covid-19 yang di minta oleh masyarakat dan di pertanyakan para aktivis kabupaten bekasi,” Ungkap Ergat

Menurutnya Berdasarkan data yang kami dapat terkait Anggaran penanganan pandemi Covid-19 tahun 2020 berasal dari Anggaran Refokusing APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Kabupaten Bekasi tahun 2020 sebesar Rp 1,3 Triliun, karena penyerapan Anggaran minim maka di APBD Perubahan tahun 2020 di kembalikan kebeberapa Dinas sebesar Rp 700 miliar

Sementara data yang kami dapat tertulis bahwa BTT Penangan Pandemi Covid -19 APBD tahun 2020 dianggarakan sebesar Rp 349 Miliar terealisasi sebesar Rp 187 Miliar artinya kalau di kalkulasi dengan hitungan sederhananya Anggaran refocusing sebesar Rp 1,3 T dikembalikan Rp 700 Miliar tersisa Kurang lebih Rp 600 miliar dan diserap sebesar Rp 187 miliar ada selisih kurang lebih sebesar Rp 400 miliar dan kompi meminta anggaran tersebut dibuka

Secara terang benderang dan berdasarkan aturan menyatakan wajib bagi pemerintah Daerah utuk memberikan informasi secara trasparan kepada masyarakat dalam penggunanaan anggaran yang berasal dari masyarakat, dan yang lebih miris lagi, Lanjut ergat dari penyerapan anggaran penanganan Covid-19 yang diserap sebesar Rp 187 miliar itu tidak sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat

Kabupaten Bekasi karena ada kelebihan pembayaran PPN Sebesar Rp 920.018.842 di tambah ada indikasi Kelebihan pembayaran atas PPN dan PPh yang belum di pungut Rp 7.025.930.783 dan Rp 1.355.358.326. jadi dari kelebihan pembayaran PPN dan indikasi kelebihan bayar PPN dan PPh atas realisasi Belanja Tak Terduga (BTT)

Pengadaan barang untuk penanganan Covid-19 tahun 2020 di DINAS KESEHATAN KABUPATEN BEKASI, DINAS SOSIAL SOSIAL KABUPATEN BEKASI, BPBD (Badan Penaggulangan Bencana Daerah) Kabupaten Bekasi dan , RSUD CIBITUNG KABUPATEN BEKASI sebesar Rp 9.301.307.951; menurut kami dari kejadian tesebut sangat mencedrai hati masyarakat kabupaten Bekasi disaat masyarakat berjuang melawan Corona virus dan bertahan hidup ditengan tekanan dan himpitan kebutuhan hidup di masa pandemi.

Pastinya bantuan sangat di butuhkan disisi lain kami tidak habis pikir dan bertanya-tanya kepada pemerintah Kabupaten Bekasi terutama tiga Dinas dan RSUD Cibitung tersebut kenapa bisa melakukan Kesalahan yang sama, sama-sama kelebihan pembayaraan pajak, dan KOMPI juga mempertanyakan kepada DPRD Kabupaten Bekasi karena ketua DPRD sempat berjanji akan menunggu eksekutif memberikan keterangan penggunaan BTT Anggaran

Penanganan covid-19 baru akan melakukan Rapat Paripurna penyampaian Rekomendasi LKPJ Bupati Bekasi tahun 2020, karena Rapat paripurna tersebut sudah dilakukan di sela-sela Rapat Paripurana pelantikan PAW anggota DPRD maka KOMPI mempertanyakan janji itu,”Tegas ergat

Maka dari itu Saya Sebagai Ketua LSM KOMPI akan berkomitmen untuk mengawal permasalahan ini karena ini sudah besentuhan dengan nilai-nilai kemanuasian dan kompi akan melaporkan agar ada tindakan hukum terkait permasalahan ini,” Pungkasnya. (Mat)

Bagikan Artikel ke :

Shares

Leave a comment

      PT KURNIA CIPTA SARANA KARYA
      NO AHU : 002918.AH.0101 - TAHUN 2019
Gemantara News
Berani Memberikan Informasi yang Akurat dan Terpercaya Demi Mencerdaskan Masyarakat Nusantara.

Back to Top