PROSES EKSEKUSI LAHAN DI PURWAKARTA DIWARNAI PENGHADANGAN DENGAN PEMBAKARAN RUMAH

PROSES EKSEKUSI LAHAN DI PURWAKARTA DIWARNAI PENGHADANGAN DENGAN PEMBAKARAN RUMAH

Peristiwa 0 Comment 145

PURWAKARTA, Gemantara News

Proses eksekusi lahan beserta bangunan di Desa Ciwareng,  Kecamatan Babakancikao, Kabupaten Purwakarta Jawa barat diwarnai penolakan dari tergugat dan warga sekitar. Kejadian tersebut terjadi pada, Kamis (30/9/2021) pagi.

Setelah Pengadilan Negeri Kabupaten Purwakarta dengan putusan Jo Nomor 93/PDT/2019/PTBDG. JO Nomor 535 K/PDT/2019 yang dimenangkan oleh penggugat, Keluarga Hj. Een Suhaenah dalam persidangan tahun 2019 lalu.

Tergugat atas nama keluarga Esih Saan menolak lahannya dieksekusi Pengadilan Negeri Purwakarta setelah dinyatakan kalah dari Penggugat atas nama Keluarga Hj. Een Suhaenah

Selama proses eksekusi diwarnai penolakan dari keluarga tergugat dan warga sekitar. Bahkan mereka membakar rumah sebagai aksi ke kecewaan, akibatnya laju kenderaan tersendat petugas kepolisian terpaksa menutup ruas jalan kopi menuju jalan veteran begitu juga sebaliknya untuk mengantisipasi dampak kepada pengguna jalan. Dalam proses eksekusi pihak pengadilan didampingi TNI/Polri, Satpol PP, Dinas Perhubungan juga Tim Pemadam Kebakaran.

Deni Suteja pihak tergugat yang merupakan ahli waris pemilik Surat Hak Milik (SHM) atau sertifikat mengatakan tanah yang digugat seluas 8.000 meter persegi dipecah jadi 6 SHM. “Yang SHM pertama memakai dasar jual beli mutlak dengan SPPT,” ujar Deni.

Dia mengaku dikalahkan di pengadilan karena dianggap salah Persil, padahal persil 16 maupun 52 lokasi tetap sama di sini sesuai data dari Badan Pertanahan Negara (BPN). “Pengadilan ada yang memenangkan karena ada yang memberatkan kita. Ada surat Kepala Desa Ciwareng memberikan keterangan bahwa persil 52 ada di RW 03, sedangkan lokasi yang berperkara ini di RW 04,” kata dia menjelaskan.

Menurutnya, keterangan Kepala Desa Ciwareng tidak mendasar dan tidak dilengkapi dokumen, karena semasa menjabat sudah Daftar Himpunan Ketetapan Pajak dan Pembayaran (DHKP) dan tidak ada dokumen persil. “Kami dianggap salah persil. Kami bisa buktikan dua sertifikat yang awal itu persil 52. Kalau sekarang pembacaan eksekusi dianggap pemilik tanah memiliki persil 52, kami juga punya. Kami meminta kepada pihak pengadilan ada penelitian karena ada yang lalai dalam putusannya,” ujar Deni.

Sementara itu, Panitera Pengadilan Negeri Purwakarta, Neneng Warlinah menjelaskan, proses eksekusi ini hasil putusan pengadilan yang inkrah.

Sebelum eksekusi telah melakukan upaya-upaya kepada pihak termohon, mulai teguran, pemberitahuan untuk mengosongkan bahkan mediasi. “Ini putusan akhir kita eksekusi hari ini. Luas tanah sekitar 8.000 meter persegi,” ujar dia.

Disingung mengenai barang milik termohon diangkut, dia menegaskan bukan penyitaan melainkan disimpan terlebih dahulu, kemudian nanti dapat diambil oleh pemiliknya masing-masing. “Kan tidak mungkin berserakan di tengah jalan, maka kita amankan dulu. Silakan nanti ambil lagi oleh pemiliknya masing-masing,” kata Neneng.(robin/endin)

Bagikan Artikel ke :

Shares

Leave a comment

      PT KURNIA CIPTA SARANA KARYA
      NO AHU : 002918.AH.0101 - TAHUN 2019
Gemantara News
Berani Memberikan Informasi yang Akurat dan Terpercaya Demi Mencerdaskan Masyarakat Nusantara.

Back to Top