PEMBERITAAN SEBUT LDII DIDUGA SESAT BERBUNTUT LAPORAN KEPOLISIAN

PEMBERITAAN SEBUT LDII DIDUGA SESAT BERBUNTUT LAPORAN KEPOLISIAN

Berita Daerah 0 Comment 234

BANYUWANGI, Gemantara News

Kita masih ingat. Beberapa waktu lalu, tepatnya 12 Juni 2021, muncul sejumlah pemberitaan media online yang menyebut bahwa Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) diduga sesat. Dalam pemberitaan tersebut tampil sebagai narasumber adalah HA, Eks anggota LDII. Dan sebagai jurnalis yang menerbitkan pemberitaan adalah PON, MA, UDC dan DF.

Setelah sempat membuat gaduh masyarakat, kini pemberitaan yang diduga sarat unsur SARA (Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan), ujaran kebencian serta disinyalir telah menistakan agama itu kini berbuntut laporan ke pihak kepolisian Polresta Banyuwangi. Sebagai pelapor adalah Aliansi Umat Beragama Kabupaten Banyuwangi.

Kepada awak media, Koordinator Aliansi Umat Beragama Kabupaten Banyuwangi, Halili Abdul Ghani, S Ag, menyebut bahwa dia telah melaporkan kasus dugaan SARA tersebut ke Polresta Banyuwangi, pada Rabu kemarin (22/6/2021). Sebagai terlapor adalah HA, selaku narasumber pemberitaan serta PON, MA, UDC dan DF, selaku jurnalis penulis pemberitaan.

“Ini kasus bukan main-main. Kami harap Kapolresta Banyuwangi, cepat tanggap. Karena isu yang terindikasi mengandung unsur SARA, sangat rawan menjadi pemicu gangguan stabilitas keamanan,” ungkapnya, Kamis (23/6/2021).

Disebutkan, apa yang dilakukan HA selaku narasumber pemberitaan serta PON, MA, UDC dan DF, selaku jurnalis penulis pemberitaan, sangat disayangkan. Dan sebagai imbas pemberitaan melalui media online yang terbit serempak pada 12 Juni 2021, langsung menimbulkan kegaduhan serta ketidak nyamanan dikalangan masyarakat Banyuwangi. Khususnya jamaah LDII Banyuwangi.

Apalagi dalam isi pemberitaan, dengan gamblang bahwa LDII diduga sesat.

“Dan yang tidak boleh dilupakan, ketika LDII ada menyebut diduga sesat, itu sama saja dengan menyebut sesat agama Islam. Karena saudara kita di LDII adalah penganut agama islam. Mereka muslim. Dengan kata lain, orang yang menduga LDII sesat, sama dengan menyebut bahwa agama Islam yang dijalankan saudara kita di LDII diduga sesat. Apakah kasus seperti ini harus dibiarkan saja!,” imbuhnya.

Harus kita pahami, masih Halili, Pasal 29 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 tentang Kebebasan Beragama, dengan jelas telah menjamin kebebasan untuk memeluk agama. Dan Undang-Undang (UU) PNPS Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, gamblang menjabarkan bahwa yang berhak menyatakan suatu agama atau kepercayaan sesat adalah Menteri Agama bersama Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri atau oleh Presiden Republik Indonesia.

Selaku aktivis kawakan Bumi Blambangan, Halili menilai sepatutnya HA selaku narasumber pemberitaan serta PON, MA, UDC dan DF, selaku jurnalis penulis pemberitaan, tidak bisa serta merta menyebut bahwa LDII di Banyuwangi diduga sesat. Karena LDII merupakan Organisasi Masyarakat (Ormas) yang legalitasnya diakui pemerintah.

Dan selayaknya, sebagai warga yang berpendidikan, HA selaku narasumber pemberitaan serta PON, MA, UDC dan DF, selaku jurnalis penulis pemberitaan, menjunjung tinggi, menghormati serta menjalankan prosedur hukum. Karena setiap warga negara memiliki kewajiban untuk patuh dan taat kepada hukum, peraturan serta keputusan pemerintah.

“Kami menduga apa yang dilakukan narasumber dan para pembuat berita mengandung unsur SARA, ujaran kebencian dan disinyalir telah menabrak Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE),” cetusnya.

Satu lagi, Halili melanjutkan, pemberitaan yang menyebut bahwa LDII diduga sesat, dengan HA sebagai narasumber pemberitaan serta PON, MA, UDC dan DF, selaku jurnalis penulis pemberitaan, jelas menabrak Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Dimana pada Pasal 13 jelas mengamanatkan bahwa perusahaan pers dilarang memuat iklan yang berakibat merendahkan martabat suatu agama dan atau mengganggu kerukunan hidup antarumat beragama, serta bertentangan dengan rasa kesusilaan masyarakat.

Kode Etik Jurnalistik poin ke-8 pun juga menegaskan bahwa Wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa atau cacat jasmani. Ketentuan terkait larangan jurnalis atau media menerbitkan pemberitaan bermuatan SARA juga kembali ditegaskan dalam Pedoman Media Syber.

“Jadi terkait pemberitaan yang telah diterbitkan, analisa kami, itu bukan lagi kasus sengketa pers yang bisa selesai begitu saja dengan diterbitkannya pemberitaan. Karena sudah jelas, UU Pers, Kode Etik Jurnalistik dan Pedoman Media Syber, melarang pemberitaan yang bermuatan SARA,” ujarnya.

Terkait kasus yang cukup memukul perasaan masyarakat Bumi Blambangan ini, Aliansi Umat Beragama Kabupaten Banyuwangi, meminta Kapolresta Banyuwangi, untuk bersikap tegas. Serta mengedepankan stabilitas dan kondusifitas keamanan. Sekaligus sebagai bentuk kehadiran pemerintah kepada umat beragama. Khususnya jamaah LDII Banyuwangi.

“Kami mohon untuk segera ditindaklanjuti, demi kondusifitas dan stabilitas keamanan di Banyuwangi,” katanya.

Dan sebagai bentuk totalitas perjuangan, rencananya Aliansi Umat Beragama Kabupaten Banyuwangi, juga akan melayangkan pengaduan ke Dewan Pers. (Puji)

Bagikan Artikel ke :

Shares

Leave a comment

      PT KURNIA CIPTA SARANA KARYA
      NO AHU : 002918.AH.0101 - TAHUN 2019
Gemantara News
Berani Memberikan Informasi yang Akurat dan Terpercaya Demi Mencerdaskan Masyarakat Nusantara.

Back to Top