KEJARI GARUT TAHAN 5 TERSANGKA MALING UANG RAKYAT MENGAKIBTKAN NEGARA RUGI 600 JUTA

KEJARI GARUT TAHAN 5 TERSANGKA MALING UANG RAKYAT MENGAKIBTKAN NEGARA RUGI 600 JUTA

Hukum 0 Comment 1


GARUT, Gemantara News


Jajaran Kejaksaan Negeri (Kejari) Garut melakukan penahanan terhadap 5 tersangka kasus dugaan malingg uang rakyat program pengembangan sapi perah yang telah menimbulkan kerugian uang negara hingga Rp600 juta lebih.
Ke-5 tersangka terdiri 1 pengusaha/rekanan dan 4 ASN di lingkungan Dinas Peternakan, Perikanan, dan Kelautan (Disnaknla) atau yang sekarang menjadi Diskanak Kabupaten Garut.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Garut, Neva Sari Susanti, menuturkan pada tahun anggaran 2015 lalu, Disnakanla Garut mendapat bantuan pengembangan sapi perah pada program Sarjana Membangun Desa (SMD).
Adapun nilai bantuan yang didapatkan mencapai Rp2,4 miliar, khusus untuk kegiatan pengadaan sapi perah sebanyak 120 ekor.

Disamping anggaran pengadaan sapi perah, ada juga program pengadaan langsung berupa pengadaan kandang ternak sapi perah sebanyak 2 buah sebesar Rp2,61 juta, hijauan makanan ternak (HMT) sebesar Rp200 juta, peralatan kandang sebesar Rp 20 juta, dan peralatan mesin perah sebesar Rp60 juta.
Selain itu ada juga juga kegiatan pengadaan pakan konsentrat sebesar Rp40 juta, obat–obatan Rp14 juta, dan chopper sebesar Rp60 juta.
Dikatakannya, untuk kegiatan pengembangan program indukan sapi perah di program SDM ini, Disnakanla Garut melakukan lelang pengadaan barang/jasa melalui ULP yang dimenangkan oleh PT. Swaption dengan direkturnya Yani Srimulyani.
Setelah PT Swaption dinyatakan sebagai pemenang, Deden Nurohman Elkarim selaku PPK dalam pembuatan HPS tidak melakukan survei harga barang serta tidak menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam kegiatan tersebut.

Selaku PPK, saat itu Deden memerintahkan bendahara atas nama Dedi Junaedi untuk membuat SPPD fiktif dan menerima hasil pekerjaan tersangka Yani Sri Mulyani tanpa dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Sehingga apa yang mereka lakukan telah menyebabkan adanya pengeluaran keuangan negara seolah-olah pekerjaan tersebut sudah dilakukan 100 persen,” ujar Neva saat menggelar ekspos di Kantor Kejari Garut di Jalan Merdeka, Tarogong Kidul, Senin 27 Desember 2021.
Neva kemudian menyampaikan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam kegiatan yang telah menimbulkan kerugian uang negara.

Dalam pengadaan sapi pada saat pemeriksaan/seleksi tidak dilakukan pemeriksaan secara komprehensif dan didampingi oleh doker hewan sesuai dengan kontrak tapi oleh PPHP hanya dilihat secara kasat mata dan dirogoh saja untuk memastikan sapi tersebut benar-benar sedang bunting.
Dalam pelaksanaan pengadaan sapi tersebut, kata Neva, tidak dilakukan uji laboratorium terhadap sapi-sapi yang diseleksi sehingga sapi-sapi tersebut banyak yang keguguran/abortus serta banyak indukan yang mati.
Selain itu, Direktur PT. Swaption yakni tersangka Yani Sri Mulyani pernah memberikan fee kepada PPK atau tersangka Deden melalui Sandi sebesar Rp100 juta.

Menurut Neva, penyimpangan lainnya, untuk pengadaan Hijauan Makanan Ternak (HMT) dilaksanakan oleh kelompok tani dengan hanya memberikan uang masing-masing untuk 2 kelompok sebesar Rp20 juta padahal seharusnya masing–masing kelompok mendapatkan Rp100 juta dan pelaksanaanya dikerjakan melalui pihak penyedia dengan cara pengadaan langsung dan E- Catalog.
“Tak hanya itu, pelaksanaan pengadaan pembangunan kandang sapi untuk 2 kelompok yang seharusnya dilaksanakan pihak penyedia, pada kenyataannya dilaksanakan oleh
Kelompok Tani Alam Hijau dan Kelompok Tani Bojong III. Kami pun menemukan bukti bahwa untuk pelaksanaan kegiatan penunjang tersebut pihak perusahaan atau penyedia yang ditunjuk hanya dilihat dari unsur kedekatan dan hubungan keluarga saja,” katanya.
Disebutkan Neva, akibat perbuatan para tersangka telah mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp619.627.345. Adapun pasal yang dilanggar, pertama, primer yakni pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 (1) huruf b UU RI no. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan UU RI no. 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tentang Perubahan atas Undang-undang no. 31/1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat (1) KUHP.
Sedangkan subsidernya, tambah neva, pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) UU no. 31/1999 yang telah diubah dan ditambah dengan dengan UU RI no. 20/2001 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi tentang Perubahan atas Undang-undang no. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat (1) KUHP.

Kedua, mereka melanggar pasal 8 UU nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan UU RI nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) KUHP,” ucap Neva.
Lebih jauh Neva menjelaskan, 5 tersangka dalam kasus dugaan uang maling rakyat program pengembangan sapi perah di lingungan Disnaknala Garut itu adalah Deden Nurohim El Karim (PPK), Yani Sri Mulyani (penyedia barang jasa/rekanan), Ade Suprihat (ASN), Sudjono (ASN), dan Yoyo Sunaryo (ASN).
Dari 4 oknum ASN yang ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus dugaan uang maling rakyat program pengembangan sapi perah ini, tambahnya, dua di antaranya saat ini telah pensiun.( PR/Biro Garut )

Bagikan Artikel ke :

Shares

Leave a comment

      PT KURNIA CIPTA SARANA KARYA
      NO AHU : 002918.AH.0101 - TAHUN 2019
Gemantara News
Berani Memberikan Informasi yang Akurat dan Terpercaya Demi Mencerdaskan Masyarakat Nusantara.

Back to Top