DANA INSENTIF, SANTUNAN KEMATIAN DAN HONORARIUM COVID-19 UNTUK NAKES DI KAB. BEKASI THN 2020 DIDUGA SARAT PENYIMPANGAN

DANA INSENTIF, SANTUNAN KEMATIAN DAN HONORARIUM COVID-19 UNTUK NAKES DI KAB. BEKASI THN 2020 DIDUGA SARAT PENYIMPANGAN

Peristiwa 0 Comment 65

KAB. BEKASI, Gemantara News

Kebijakan Pemerintah dalam hal memberikan apresiasi dan penghargaan bagi tenaga kesehatan yang menangani pademi Corona virus Disease 2019 (COVID-19) di Indonesia, Pemerintah memberikan insentif dan santunan dan itu ditetapkan melalui Kementrian Kesehatan RI yang di bebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

Maka dengan pertimbangan tersebut Bupati Kabupaten Bekasi dalam rangka antisipasi meluasnya penyebaran dan dampak Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), melakukan penanganan secara cepat melalui sumber daya manusia dalam memberikan pelayanan kesehatan adalan tenaga kesehatan dan non kesehatan dilingkungan Rumah sakit, Puskesmas, Labolatorium kesehatan daerah (Labkesda), UPTD Parmasi, Public Safery Center (PSC), UPT Poliklinik

Pelayanan kesehatan karyawan Pemda, Tempat karantina dan Jajaran pada lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi yang mempunyai resiko atas dampak penyebaran Ckvid-19, Bupati Kabupaten Bekasi mengeluarkan suatu kebijakan tentang STANDAR BIAYA PEMBERIAN INSENTIF, SANTUNAN KEMATIAN DAN HONORARIUM DALAM PELAYANAN COVID-19 BAGI TENAGA KESEHATAN DI KABUPATEN BEKASI, bernomor 440/Kep.229-Dinkes/2020 pada tanggal 14 Mei 2020 untuk bulan Maret 2020 sampai dengan Mei 2020, dan perubahannya bernomor 440/Kep.338-Dinkes/2020 pada tanggal 25 Agustus 2020, perubahan hanya pada diktum keenam mengenai perpanjangan masa pemberlakuan dari bulan Maret 2020 sampai dengan Desember 2020.

Standar biaya sebagai mana dimaksud diperuntukan bagi Tenaga Kesehatan dan non kesehatan yang dalam penghitungan alokasi kebutuhan besaran biaya komponen keluaran/biaya dalam penanganan Covid-19 oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi.

Oden Suganda Sekretaris Eksekutif Cabang Gema Nusantara Kabupaten Bekasi,Senin (20/09/21) mengatakan bahwa ada dugaan kuat telah terjadi penyimpangan dan maladministrasi perihal realisasi pelaksanaan dana untuk insentif, santunan kematian dan honorarium dalam pelayanan Covid-19 bagi tenaga kesehatan di Kabupaten Bekasi dan saya sudah melayangkan surat konfirmasi pada tanggal 13 September kemarin, Pasalanya Keputusan Bupati itu yang sudah ditetapkan terkesan dirahasiahkan dan tidak diedarkan sehingha publik tidak tahu, bahkan dikalangan Dinas Kesehatanpun banyak yang tidak mengetahuinya ada apa ini? tuturnya.

Tambahnya lagi ” Waktu menemui Kepala Dinas kesehatan Kabupaten Bekasi dr. Hj Sri Enny mainarti, MKM dalam tanggapannya membenarkan tentang adanya Keputusan Bupati itu, yang mana Keputusan tersebut untuk membackup bagi non nakes yang tidak mendaptkan insentif maka dianggarkan dari APBD, dan untuk Nakes dibayarkan melalui ketentuan juknis Kemenkes dari APBN dan mengenai kebijakan Bupati itu sudah diserap oleh non nakes seperti sopir ambulan, pada tanggal 23 Desember 2020.

Tenaga kesehatan dan non nakes dibeberapa Puskesmas mengatakan tidak tahu menahu dengan adanya kebijakan Bupati tersebut, dan menerima dana insentif yang tau insentif itu dari Kemenkes pengakuannya. Pemberian dana insentif diberikan tidak perbulan dengan nilai yang berbeda-beda dan juga nakes yang mendapat dana insentif membagi ke yang tidak mendapat

Pada saat ada surat INTRUKSI dari Dinas Keaehatan Kabuoaten Bekasi, nomor 900/5745/Dinkes/2021 tanggal 2 Agustus 2021 atas dasar menindaklanjuti Surat edaran bersama Kemendagri dan Kemenkes nomor 440/4066/SJ no. HK 01.08/Menkes/930/2021, Tentang percepatan Pemberian Insentif bagi Tenaga Kesehatan di Daerah yang Menangani Corona Virus Disease 2019

Kepala Dikes Kabupaten Bekasi mengintruksikan untuk proses pembayaran insentif dilakukan setiap bulan, dari itu ada salah satu UPTD di Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi Nakes yang mendapat dana insentif berbagi ke yang tidak mendapat setelahnya membuat surat pernyataan. Dalam pernyataan tersebut intinya atas dasar kebersamaan atau berbagi, namun surat tersebut dibuat tahun 2021 untuk pernyataan di tahun 2020″. Ucapnya.(Os/Mat)

Bagikan Artikel ke :

Shares

Leave a comment

      PT KURNIA CIPTA SARANA KARYA
      NO AHU : 002918.AH.0101 - TAHUN 2019
Gemantara News
Berani Memberikan Informasi yang Akurat dan Terpercaya Demi Mencerdaskan Masyarakat Nusantara.

Back to Top