BIROKRASI PERIZINAN DI KABUPATEN BEKASI SANGAT RUMIT.  IJIN USAHA UMKM PUN DI HAMBAT

BIROKRASI PERIZINAN DI KABUPATEN BEKASI SANGAT RUMIT. IJIN USAHA UMKM PUN DI HAMBAT

Ekonomi 0 Comment 68

KAB. BEKASI, Gemantara News

Program pemerintah dalam rangka meningkat daya beli masyarakat di kabupaten Bekasi di saat masa pandemi Covid 19 di nilai sangat sulit.

Pasal nya, melalui program pemberdayaan ekonomi Usaha Mikro Kecil dan Menengah ( UMKM ), terbentur perizinan usaha sangat rumit yang harus di tempuh oleh pelaku usaha UMKM.

Contoh nya, salah seorang pelaku usaha UMKM PT. RMJ yang hendak mengurus ijin nya mengatakan, ” kami sudah mengajukan surat permohonan Advice Planing ke dinas Cipta Karya dan Tata ruang kab.Bekasi melalui dinas DPMPTSP, namun saat ini permohonan nya sedikit ada kendala, karena lahan usaha UMKM tempat penyimpanan gas 3kg dan kebutuhan poko laen untuk keperluan masyarakat sekitar, itu terletak di pola ruang lahan basah dan pertanian. Padahal lahan tersebut berdiri di pinggir jalan utama Cibitung – Tambelang di tengah tengah permukiman padat penduduk. Lokasi tersebut luas nya cuma 231 m2 ada di kp pete cina desa Sukaraja kecamatan Tambelang, keberadaan nya sangat di perlukan untuk memenuhi kebutuhan poko penduduk sekitar, untuk itu kami sangat butuh sekali legalitas ijin usaha untuk tempat penyimpanan barang kebutuhan poko, gunanya untuk keperluan pengembangan usaha dan pinjaman modal “, ujar nya dengan nada memohon.

Di lain tempat, Beni Saputra sekertaris dinas Cipta Karya dan Tata Ruang mengatakan,” boleh saja ijin usaha penyimpanan untuk usaha UMKM itu di terbitkan di zona lahan basah, asal tidak merubah pungsi dari zona tersebut, dan kebutuhan nya tidak melebihi 25% dari luas lahan zona itu”, tegas Beni sambil tersenyum.

Di tempat terpisah, Darsum Guntur selaku ketua GEMANTARA eksekutif kabupaten Bekasi, mengatakan ” Birokrasi Perizinan di kabupaten Bekasi sangat rumitbdan cenderung menghamabat terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat yang sudah kehilangan daya beli selama pandemi COVID 19, untuk mengurus ijin tempat penyimpanan gas tabung 3 kg dan barang kebutuhan poko laen nya, mereka di persulit dengan peraturan yang tidak mendukung terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat kab.Bekasi, mereka terbentur di pola ruang pertanian lahan basah/zona hijau, padahal di pola ruang itu ada permukiman penduduk yang sudah lama mendiami lokasi itu, yang nota bene membutuhkan keperluan bahan poko serta pelaku ekonomi lain nya dan secara langsung membutuhkan legalitas bagi tempat usaha UMKM nya itu.

Tambah nya, pemerintah harus ambil kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat, sesuai UU no 11 th 2020 tentang Reformasi birokrasi perizinan OMNI BUSLAW, pungkas nya dengan semangat. ( dri/sum )

Bagikan Artikel ke :

Shares

Leave a comment

      PT KURNIA CIPTA SARANA KARYA
      NO AHU : 002918.AH.0101 - TAHUN 2019
Gemantara News
Berani Memberikan Informasi yang Akurat dan Terpercaya Demi Mencerdaskan Masyarakat Nusantara.

Back to Top