ADA APA DENGAN KIP SUMUT ? PKN BERKABUNG ATAS MATINYA ROH KETERBUKAAN INFORMASI

ADA APA DENGAN KIP SUMUT ? PKN BERKABUNG ATAS MATINYA ROH KETERBUKAAN INFORMASI

Berita Daerah 0 Comment 18

LABUHAN BATU, Gementara News

Keluarga besar Pemantau Keuangan Negara (PKN) berkabung, serta turut berduka cita atas matinya roh keterbukaan informasi publik di Sumatera Utara.

Dalam konferensi persnya dan lembaran preslearis yang diterima ketika di kantor PKN jln Caman Raya nomor 7 jati bening Bekasi (01/10/2021) pukul 16.00 wib, Patar Sihotang ketua umum Lembaga Pemantau keuangan (PKN) menyampaikan kekecewaannya
kepada komisi informasi publik “Sumatera tidak mandiri dan tidak pro Rakyat”. Ujarnya.

Kekecewaannya atas putusan Komisi Informasi Publik (KIP) Sumut atas putusan majelis komisioner No.61/PTS/KIP-SU/IX/2021 yang mana amar putusannya menolak permohonan sengketa informasi PKN.

“Putusan majelis komisioner terkesan di buat- buat dan seakan – akan mencari kesalahan untuk menjegal PKN dalam mendapatkan informasi awal, melaksanakan peran serta masyarakat dalam pemberantasan dan pencegahan korupsi sesuai amanat PP. 43 Tahun 2018”. ujarnya

Lebih lanjut dijelaskanya, dimana alasan putusan majelis komisioner KIP Bahwa, kuasa pemohon dianggap tidak memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) dikarenakan pada surat permohonan informasi dan keberatan pemohon mencantumkan no SK Kemenkumham yang lama (AHU-014646.AH.01.07.2015).

“Sejatinya SK. Menkumham yang lama telah terbit persetujuan perubahan badan hukum pemantau keuangan negara pada tanggal 17 Januari 2020 dengan SK AHU-000042.AH.01.08.2920.sah di kelarkan menteri Hukum dan Ham dan kedua SK masih berlaku, belum ada kausal pada akte notaris yg baru menyatakan akte yang lama atau akte pendirian PKN dibatalkan”. ujarnya

Namun majelis komisioner menyatakan dengan arogan PKN salah dan ilegal atau tidak sah. Dalam hal ini PKN akan melakukan gugatan/Banding ke PTUN Medan.

“Saya mengharapkan dukungan untuk PKN agar semua aktivis Anti korupsi dan masyarakat bersatu padu supaya para hakim PTUN Medan bertindak adil dan pro Rakyat.ini semua tujuannya adalah dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang terbuka dan transparan demi tercapainya negrara adil dan makmur,masyarakat sejahtera”. tutup Patar Sihotang. (Brinton sitinjak)

Bagikan Artikel ke :

Shares

Leave a comment

      PT KURNIA CIPTA SARANA KARYA
      NO AHU : 002918.AH.0101 - TAHUN 2019
Gemantara News
Berani Memberikan Informasi yang Akurat dan Terpercaya Demi Mencerdaskan Masyarakat Nusantara.

Back to Top