WUSMIN TAMBUNAN:SAYA TELAH MENYELAMATKAN UANG NEGARA

WUSMIN TAMBUNAN:SAYA TELAH MENYELAMATKAN UANG NEGARA

Hukum 0 Comment 48

PURWAKARTA, GemantaraNews

Polemik Pencoretan kewenangan sebagai Pemegang Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Sebagai kewenangan Kabid Hubungan Industrial Disnakertrans Pemkab Purwakarta Wusmin Tambunan tampaknya bagaikan bola Panas, hangat diperbincangkan dikalangan ASN Kab.Purwakarta saat ini.

Terutama ditubuh Disnakertrans sendiri, Wusmin Tambunan satu satunya pejabat Pemkab Purwakarta selama ini dikenal Kritis kepada kebijakan Bupati ini, sekarang tidak punya kewenangan lagi Sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dimana Bupati Purwakarta, Anne Ratna Mustika secara diam-diam menggembosinya.
Dalam perbincangannya kepada Gemantaranews ketika ditemui di kediamanya malam (25/10/2019) “Anne Ratna Mustika kelihatan mulai kelabakan menghadapi sikap tegas dan Kritis saya”, ujarnya.

Mengawali perbincangannya terkait pencoretan sebagai Pemegang hak Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Tambunan tidak menyangkal hal itu “Sebagai Kabid kewenangan saya sebagai KPA memang telah dicabut karena saya menolak menandatangani Per jalanan dinas kepala Dinas beserta stap keluar negeri (Korea) karena telah menyalahi aturan. saya telah menyelamatkan uang negara kok, dihapus kewenangan saya sebagai Kabid”, katanya.

Bermula pada bulan pebruari 2019 saya mencoret perjalanan Dinas luar negeri (Korea selatan) Kadisnakertrans Titov firman dengan dua Orang stap saya mengurusi kasus PAK karena tutupnya Perusahaa PT. IL JIN SUN GARMENT Purwakarta. Setelah pulang dari Korea Selatan, segala biaya diarahkan kepada saya untuk dipertanggung jawabkan dan dibebankan pada anggaran kegiatan yang saya pegang yaitu, kegiatan Dewan Pengupahan Kabupaten Purwakarta. Tetapi karena tidak sesuai dengan nomenklatur kegiatan, serta tidak pada pos untuk perjalanan luar negeri, maka laporan pertanggung jawaban itu saya tolak dan saya coret karena berpotensi korupsi.

Pada saat pemeriksaan Inspektorat kabupaten Purwakarta pada tanggal (7 s/d 18/10/2019) saya mendapat pemberitahuan dari sekdis dan Auditor, bahwa ternyata saya sudah diganti sebagai KPA dari Kegiatan Dewan Pengupahan yang selama ini saya pegang telah diambil oleh Kepala Dinas selaku pengguna anggaran terhitung tanggal (11/6/2019). Bupati dan Kadisnakertrans jelas, telah melanggar etika dan Prinsip pengguna anggaran “Masa berangkat ke Korsel diam-diam bersama anak buah saya tanpa pemberitahuan atau kordinasi dengan penanggung jawab teknis maupun penanggung jawab anggaran”, terang Tambunan.

Lebih lanjut dijelaskanya sebagai Pemegang RKA Dewan Pengupahan tidak ada hubungan kegiatan Dewan Pengupahan dengan penyelesaian kasus PHK ujarnya. Sementara itu terkait penggunaan anggaran ke Korea Kadisnakertrans Titov firman kepada wartawan mengatakan, bahwa biaya perjalanan Dinas ke Korea tidak ada yang salah “Saya menggunakan anggaran itu atas persetujuan Bupati jadi, tidak ada yang salah”, jelas Titov.
(Robin)

Leave a comment

      PT KURNIA CIPTA SARANA KARYA
      NO AHU : 002918.AH.0101 - TAHUN 2019
Gemantara News
Berani Memberikan Informasi yang Akurat dan Terpercaya Demi Mencerdaskan Masyarakat Nusantara.

Back to Top