Trimen V. Harefa, SH, MH : Laporan Tentang SKCK Oknum Caleg Masuk Kualifikasi Lex Spesialist.

Berita Daerah 0 Comment 1187

KOTA GUNUNGSITOLI, Gemantaranews

Trimen Vebriyanto Harefa, S.H, M.H, menyampaikan pendapat hukum terkait kepentingan Hukum kliennya Herman Jaya Harefa,S.pd.K berdasarkan laporan Polisi nomor : LP/128/IV/2019/NS tanggal 11 April 2019 atas nama pelapor Lo’ozaro Zebua alias Ama Dana Zebua.

Kepada sejumlah wartawan, Trimen V. Harefa,S.H,M.H menyampaikan beberapa poin pendapat hukum diantaranya :

1. Bahwa Objek Laporan dalam Laporan Polisi : LP/128/IV/2019/NS atas nama pelapor Lo’ozaro Zebua alias ama Dana Zebua adalah surat keterangan catatan kepolisian ( SKCK ) milik Kliennya an. Herman Jaya Harefa, S.pd.K, pada Pemilu 2019 yang diduga Palsu sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 KUHPidana. Benar Klien kami pernah dipidana dalam kasus pencemaran nama baik, putusan pengadilan tersebut tidak merupakan perbuatan yang dilarang sebagai syarat menjadi calon anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dalam pasal 240 ayat (1) huruf g UU no. 7 tahun 2017 tentang Pemilu.

2. Bahwa surat keterangan catatan kepolisian ( SKCK ) atas nama Herman Jaya Harefa, S.pd.K, merupakan benar dibuat ditandatangani serta dikeluarkan oleh Polres Nias dengan ditandatangani oleh Kapolres Nias AKBP Deni Kurniawan, S.IK,MH. pelayanan SKCK di Polres Nias hemat kami belum ada Indikasi Mal administrasi yang menimbulkan kerugian bagi setiap pemohon/pengguna SKCK selama proses Pemilu berlangsung. Setiap Pejabat/Atasan petugas baik Sat Intelkam, Sat Reskrim dan Sat Narkoba hingga saat ini sudah bekerja secara benar dan sesuai ketentuan.

3. Bahwa memperhatikan objek laporan pelapor merupakan SKCK untuk kepentingan Pemilu sebagi pemenuhan persyaratan menjadi calon anggota DPRD kota Gunungsitoli sebagai diamanatkan oleh UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu dan menimbang aturan umum penerapan norma pidana dalam KUHP yang diatur dalam Bab I KUHP yakni dalam pasal 63 ayat (3) KUHP yang mengatur secara tegas : ” Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan Pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan “. Maka objek laporan A Quo merupakan kewenangan Sentra Gakkumdu kota Gunungsitoli ( kompetensi Abolut ) berdasarkan asas Hukum Lex Spesialist Derogate Lex generali.

4. Bahwa menurut asas hukum Lex posterior derogate legi priori ketentuan tindak pidana pemalsuan Surat/Dokumen dalam kasus ini tidak dapat diterapkan pasal 263 KUHPidana namun yang berlaku adalah norma hukum yang sama menurut ketentuan pasal 520 UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan umum.

5. Bahwa proses hukum yang sedang berlangsung saat ini di Polres Nias merupakan bentuk Profesionalitas para penyidik Polres Nias dalam menanggapi setiap laporan masyarakat sesuai dengan standar operasional prosedur pelaksanaan penyidikan tindak Pidana.

Trimen Vebriyanto Harefa juga mengajak semua pihak untuk menghormati proses yang sedang berjalan saat ini.

” Mari bersama-sama membantu Kepolisian Resort Nias mewujudkan kantibmas di wilayah hukum Polres Nias, pada kesempatan itu juga Dia mengucapkan Selamat hari raya Idul Fitri I Syawal 1440 H, Minal aidin walfa izin, mohon maaf lahir dan batin bagi seluruh saudara/i kita umat Muslim”, ungkap Trimen Harefa. (St. Lase)

Leave a comment

      PT KURNIA CIPTA SARANA KARYA
      NO AHU : 002918.AH.0101 - TAHUN 2019
Gemantara News
Berani Memberikan Informasi yang Akurat dan Terpercaya Demi Mencerdaskan Masyarakat Nusantara.

Back to Top