TIGA PEJABAT DI ACEH SINGKIL DI TAHAN OLEH JAKSA

TIGA PEJABAT DI ACEH SINGKIL DI TAHAN OLEH JAKSA

Hukum 0 Comment 477

ACEH SINGKIL, Gemantara News

Kejaksaan Negeri (Kejari) Aceh Singkil menahan tiga tersangka dugaan korupsi rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH), Kamis (14/01/2020).

Tiga tersangka tersebut masing-masing JN, eks Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Aceh Singkil yang kini menjabat Staf Ahli Bupati.

Kedua, TR selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang kini menjabat Kabag Administrasi Pembangunan dan RS selaku bendahara.

Para tersangka tersebut dititip di Rumah Tahan Cabang Singkil. Mereka menjalani masa tahanan 20 hari ke depan.

“Alasan penahanan karena ancaman hukumannya di atas lima tahun, takut menghilangkan barang bukti dan melarikan diri,” kata Kajari Aceh Singkil, Muhammad Husaini didampingi Kasi Pidsus Delfiandi, Kasi Intel dan pejabat Kejari lainnya.

Terkait khawatiran Jaksa takut menghilangkan barang bukti dinilai cukup alasan.

Sebab dokumen proyek rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH) tahun 2016 tersebut semestinya disimpan di Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Namun saat melakukan penyitaan tim penyidik Kejaksaan Negeri Aceh Singkil, justru menemukan bukti dokumen itu di rumah JN.

“Dalam proses penyelidikan, sewaktu melakukan penyitaan dokumen tidak di Dinas Sosial tapi di rumah JN. Tidak ada itikat baik dari JN,” ujar Kajari.

Para tersangka sebut Muhammad Husaini belum mengembalikan kerugian negara.

Kasus yang melilit JN bukan semasa menjadi Staf Ahli Bupati. Melainkan saat ia menjabat Kepala Dinas Sosial Tenga Kerja dan Transmigrasi Aceh Singkil, tahun 2016 lalu.

JN diduga terlibat tindak pidana korupsi rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH) tahun 2016.

Pagu anggarannya Rp 1 miliar dengan sumber anggaran Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) yang dikelola Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Aceh Singkil.

Menurut Kajari dugaan kerugian negara dalam kasus RTLH senilai Rp 232.839.371. Hal itu berdasarkan hasil audit yang telah dilakukan Inspektorat Aceh Singkil.

Sementara itu berdasarkan hasil penyelidikan Jaksa, ada dua kwitansi masing-masing senilai Rp 53.460.000 yang ditandatangan JN dan TR pada 2 Desember 2016.

Kemudian ada lagi satu kwitansi senilai Rp 783.989.100 yang ditandatangan 27 Desember 2016. Uang senilai Rp 783.989.100 diserahkan tersangka lain kepada JN di rumahnya.

Inilah awal mula terjadi dugaan penyelewengan. Sebab kata Kajari, semestinya sesuai Juknis uang tidak boleh diserahkan cash.

Melainkan dibelanjakan sesuai kebutuhan oleh bendahara.

Modus berikutnya di lapangan ada warga yang semestinya mendapat bantuan, justru tidak dapat. Ada lagi yang bantuannya dikurangi.

“Ada juga yang tidak berhak, tapi menerimanya,” ujar Kajari.

Tiga tersangka disangka melanggar Pasal 2 ayat 1 junto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. (Biro Aceh)

Share Article to :

Leave a comment

      PT KURNIA CIPTA SARANA KARYA
      NO AHU : 002918.AH.0101 - TAHUN 2019
Gemantara News
Berani Memberikan Informasi yang Akurat dan Terpercaya Demi Mencerdaskan Masyarakat Nusantara.

Back to Top