SUSILO UTOMO; KABUPATEN BOGOR DITENGAH KUBANGAN KASUS KORUPSI

SUSILO UTOMO; KABUPATEN BOGOR DITENGAH KUBANGAN KASUS KORUPSI

Hukum 0 Comment 27

KAB. BOGOR, GemantaraNews

Saat ditemui oleh Gemantaranews.com, Selasa, 10 Desember 2019, Aktifis Sosial Politik dan pemerhati media sosial Kabupaten Bogor, Susilo Utomo yang juga mantan aktifis BEM UIN Ciputat berbagi cerita dan pandangannya bertepatan dengan hari anti korupsi Internasional yang bisa diambil semangatnya oleh Kabupaten Bogor dalam rangka menciptakan tata kelola keuangan daerah yang bebas dari Korupsi.

“Tanggal 9 Desember diperingati sebagai hari antikorupsi Internasional, dimana semangat memerangi korupsi terus digelorakan oleh seluruh komponen masyarakat dunia karena mereka sadar bahwa prilaku koruptif sangat berbahaya dan menjauhkan negara dari kemajuan, kemakmuran dan kesejahteraan.” Buka Susilo

Di Indonesia sendiri sudah ditegaskan dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang penyelengaraan Negara yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, maka dari itu semua penyelenggara negara yang memiliki fungsi administratif sampai ke tingkat daerah menjadi domain Undang-Undang tersebut.

Susilo menambahkan “Kabupaten Bogor sebagai Kabupaten dengan penduduk terbesar di Indonesia harus menjadi barometer dalam rangka pemberantasan korupsi di lingkungan Pemerintah daerah, ditambah lagi potensi alam dan potensi pariwisata serta Industri di Kabupaten Bogor menjadi sebuah kekuatan dalam memperkuat anggaran untuk sebesar-sebesarnya bermanfaat bagi warganya.”

“Tapi melihat fakta yang terjadi di Kabupaten Bogor hari ini, bagaikan mimpi di siang bolong, Korupsi seakan-akan menjadi sebuah kata yang belum bisa dilepaskan dari stigma Kabupaten Bogor, faktor inilah yang menjadi salah satu faktor tingkat kesejahteraan masyarakatnya rendah, karena terjadi banyak sekali permasalahan-permasalahan terkait tata kelola keuangan di Bumi Tegar Beriman.” Lanjut Susilo yang juga pernah menjadi bagian dari PMII Cabang Ciputat ini.

“Di Pertengahan tahun 2019 kita di kagetkan dengan berita ditetapkannya lagi mantan Bupati Bogor, Rachmat Yasin yang baru sebulan bebas dari masa hukumannya atas kasus suap izin alih fungsi hutan pada tahun 2014 hingga mendekam di tahanan LP Sukamiskin, Bandung hingga tahun 2019, yang kembali ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka kasus setoran SKPD Kabupaten Bogor senilai Rp.8.931.326.223,- yang diduga dipakai untuk keperluan pilkada 2013-2014, tak hanya itu Rachmat Yasin juga diduga menerima Gratifikasi berupa 20 hektare tanah di Jonggol dan 1 unit mobil Toyota Vellfire sehingga ikut menyeret sejumlah SKPD saat itu untuk di lakukan pemanggilan sebagai saksi di KPK”. Ungkap pria berkacamata ini.

Tata kelola dan Management BUMD di Kabupaten Bogor pun tidak menunjukan hasil memuaskan tapi justru malah menimbulkan potensi kerugian yang sangat besar, PT Prayoga Pertambangan Energi (PPE) diduga merugi sekitar 80M dan bahkan ternyata terkuak hutang swasta yang jumlahnya fantastis serta kasus penelantaran karyawan yang belum dibayar sejak 7 bulan yang lalu.

Susilo dengan penuh kegemasan mengatakan “Belum lagi mangkraknya pembangunan Hotel Sayaga di jantung kota Cibinong oleh BUMD Sayaga Wisata Bogor, penyertaan modal kedua sebesar 67M serasa sia-sia melihat hasil dilapangan yang sampe hari ini belum diteruskan lagi pembangunannya, belum lagi banyaknya proyek-proyek bermasalah yang terkadang ditinggal kontraktornya”.

Susilo pun menekankan “Berdasar fakta yang ada di momen hari antikorupsi inilah Pemerintah Kabupaten Bogor yang dipimpin oleh Ade Munawaroh harus benar-benar menerapkan langkah kongkret agar efektifitas penggunaan anggaran menjadi sebuah keniscayaan dan bukan lagi sebuah mimpi, karena besarnya APBD kabupaten Bogor menjadi sebuah kelucuan jika masyarakatnya saja hidup penuh dengan keterbatasan dan jauh dari kesejahteraan, jangan sampai banyak anggaran-anggaran formalitas yang pada akhirnya menjadi kedok dan sarana melegalkan penyelewengan APBD Kabupaten Bogor.”

“DPRD Kabupaten Bogor yang dikomandoi oleh Rudy Susmanto juga harus terus menjadi kontrol dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan Kabupaten Bogor, DPRD harus bereaksi dalam merumuskan langkah-langkah penyelesaian permasalahan-permasalahan yang ada sehingga bisa menjadi dorongan kuat kepada para aparat penegak hukum untuk menindak tegas para pelaku yang telah merugikan uang rakyat”. Terangnya

“Akhirnya, ranah penegakan hukum adalah ranah para aparat hukum baik dari Kepolisian, Kejaksaan maupun KPK, tapi seyogyanya masyarakat sebagai pemilik kedaulatan tertinggi juga tidak tinggal diam untuk terus menjadi kontrol dan sarana pencegahan pejabat kita berprilaku koruptif, karena ketika masyarakat lengah mengawasi maka sama saja dengan membiarkan maling-maling uang rakyat terutama APBD Kabupaten Bogor bebas beraksi dan inilah faktor utama sulit terwujudnya Kabupaten Bogor yang maju dan sejahtera”. Tutup Susilo sekaligus mengakhiri perbincangan kami.(IS)

Leave a comment

      PT KURNIA CIPTA SARANA KARYA
      NO AHU : 002918.AH.0101 - TAHUN 2019
Gemantara News
Berani Memberikan Informasi yang Akurat dan Terpercaya Demi Mencerdaskan Masyarakat Nusantara.

Back to Top