SUDAH JADI KETUA KELOMPOK PKH, DAPAT BANTUAN PKH PULA MESKI TIDAK MEMILIKI KOMPONENNYA, KO BISA

SUDAH JADI KETUA KELOMPOK PKH, DAPAT BANTUAN PKH PULA MESKI TIDAK MEMILIKI KOMPONENNYA, KO BISA

Hukum 0 Comment 193

GARUT, GemantaraNews

Bola panas masih saja terus bergulir terhadap polemik bantuan Pemerintah seperti halnya pada bantuan PKH, Kasus pemotongan dalam pencairan selalu terjadi oleh pihak KPM, Minggu (30/06/2020).

Kali ini terjadi kepada Ratmini ( ) dan Nia ( )dua Warga Kampung Pasirsalam, Desa Cimahi, Kecamatan Caringin, Kabupaten Garut yang berada dibagian Selatan. Ratmini mendapatkan PKH dengan Komponennya beliau seorang Lanjut Usia (Lansia).

Ratmini yang seharusnya setiap pertiga bulannya mendapatkan Rp.600.000 sebelum Pandemi Covid-19, Pada pencairan pertama benar mendapatkan Rp.600.000, dan yang kedua sama mendapatkan Ro.600.00, Tetapi pada Sesi pencarian yang ke tiga menjadi Rp.400.000 (Kurang Rp.200.000).

Yang lebih parahnya pada pencairan yang Sesi ke empat dan yang ke lima, Yang hanya mendapatkan Rp.100.000 (Yang berarti minusnya masing-masing Rp.500.000 dengan total menjadi minus Rp.1000.000). Dan terakhir pada bulan Juni 2020 mendapatkan Rp.200.000 (Juga minus Rp.400.000).

Dalam hal ini yang menjadi pertanyaan pada waktu yang dua kali pencairan yaitu yang Rp.100.000, itu seharusnya mendapatkan Rp.200.000. Alibi dari Pendamping KPD-KPM yang mengatakan bahwa yang Rp.100.000 itu adalah KEBIJAKAN dari Pendamping PKH Desa. Disini ada bahasa sangat TIDAK MASUK AKAL, Kenapa harus ada bahasa KEBIJAKAN dari pihak Pendamping PKH, Memangnya bantuan PKH tersebut Dananya dari Saku Pribadi, Bukan dari bantuan Pemerintah?, Padahal Keluarga Penerima Manfaat sudah tahu bahwa pada setiap Bulannya ada pencairan bantuan PKH.

Itu baru yang terjadi pada seorang Ratmini, Belum lagi yang terjadi kepada Nia, Yang masih satu Kampung, Desa, dan Kecamatan. Nia mendapat bantuan PKH dengan Komponennya mempunyai seorang Anak yang masih duduk dibangku Sekolah Dasar (SD).

Nia seharusnya setiap bulan mendapatkan Rp.75.000 (Plus penambahan 25%) dari bantuan PKH tersebut, Tetapi hanya mendapatkan Rp.70.000 dengan begitu jelas yang 25% nya tidak dicairkan, Selain itu kenapa tidak disoaialisasikan juga oleh pihak Pendampingnya kepada KPD-KPM. Padahal itu semua sudah jelas ada aturannya dari Dinas Sosial (Dinsos) mengenai adanya penambahan 25% selama Pandemi Covid-19. Ketua Kelompok dari PKHH tersebut adalah Tanti yang diduga telah melakukan Pemotongan Rp.7000 dengan alasan untuk jatah Desa juga Kapolsek.

Disini juga yang jadi pertanyaan kenapa bantuan PKH kepada KPM tersebut ada Pemotongan dengan mengatakan Harus Ada Jatah Desa dan Jatah Kapolsek?
Selain itu Ketua Kelompok PKH yaitu Tanti mendapatkan bantuan PKH, Bahkan Rumahnya di Lebel Rumah Miskin Penerima bantuan PKH, Tanpa memiliki Komponennya. Jelas ini tidak tepat SASARAN sebab Dia (Tanti Ketua Kelompok PKH) tidak memiliki komponennya selain tidak termasuk keluarga yang miskin, tidak punya anak yang masih sekolah, atau pun lanjut usia.

Penuh kejanggalan, yang diduga ada sebuah Konspirasi dengan Pengurus setempat (RT juga Desa beserta Pendamping pada waktu menaikannya di DTKS di Desa tersebut). Saat awak media mengkonfirmasi kepada salah seorang Pendamping PKH tidak bisa menjelaskan apa-apa, cuma bisa berkata saya tidak tahu karena saya baru bekerja menjadi Pendamping PKH ada sekitar empat bulan.(Biro garut)

Share Article to :

Leave a comment

      PT KURNIA CIPTA SARANA KARYA
      NO AHU : 002918.AH.0101 - TAHUN 2019
Gemantara News
Berani Memberikan Informasi yang Akurat dan Terpercaya Demi Mencerdaskan Masyarakat Nusantara.

Back to Top