REFLEKSI KABUPATEN BOGOR ; TAHUN PENUH POLEMIK YANG MEMBUAT MIRIS PUBLIK

REFLEKSI KABUPATEN BOGOR ; TAHUN PENUH POLEMIK YANG MEMBUAT MIRIS PUBLIK

Berita Daerah 0 Comment 14

KAB. BOGOR, GemantaraNews

Awak media GemantaraNews kembali mewawancarai aktivis sosial politik dan penggiat media sosial Kabupaten Bogor (Jumat, 27 Desember 2019), Susilo Utomo yang kali ini mencoba mengingatkan kembali peristiwa-peristiwa seputar pemkab Bogor di tahun 2019.

“Perjalanan tahun anggaran 2019 di Kabupaten Bogor melahirkan sebuah kisah yang tidak terlalu baik, banyaknya polemik pasca dilantiknya pemimpin baru Kabupaten Bogor tanggal 30 Desember 2018 di Bandung yaitu Ade Yasin-Iwan Setiawan, menjadikan perjalanan pemerintahan Kabupaten Bogor tidak berjalan mulus sesuai yang diharapkan”. Ujar pria berkacamata ini membuka obrolan.

“Langkah awal yang pemkab Bogor lakukan adalah bagaimana menggaungkan program besar yang juga janji kampanye pasangan terpilih yaitu PANCAKARSA, program ini digadang-gadang menjadi sebuah solusi dan jawaban atas permasalahan yang dikeluhkan masyarakat selama ini dengan 5 karsa yang berisi program-program unggulan yaitu BOGOR MAJU, BOGOR CERDAS, BOGOR MEMBANGUN, BOGOR BERKEADABAN DAN BOGOR SEHAT, program ini mendapatkan apresiasi dan penghargaan dari berbagai pihak baik masyarakat maupun pemerintah Jabar atau Pusat dari sisi konsepnya, tapi pada penerapannya program ini mendapat kritik dari berbagai komponen masyarakat karena dari sisi pengaplikasiannya masih belum terasa signifikan manfaatnya”. Tegas mantan Aktivis BEM UIN Jakarta ini.

Utomo menambahkan, “Di awal pemerintahan pun keluhan dari masyarakat mulai bermunculan, mulai dari polemik berkepanjangan terkait jalur tambang, polemik banyaknya masyarakat yang jadi korban keganasan truk-truk besar, polemik infrastruktur jalan, polemik sarana dan prasarana pendidikan, polemik pelayanan kesehatan di RSUD yang tidak maksimal, hingga polemik sulitnya ekonomi masyarakat hingga banyak yang terjebak bank keliling dan juga polemik sulitnya mendapatkan pekerjaan, semua ini menjadi sebuah kondisi dilematis PemKab dalam bagaimana bersikap bijak dalam melahirkan sebuah kebijakan yang pro rakyat”.

“Di pertengahan tahun 2019, tepatnya Juli 2019, Kabupaten Bogor digemparkan dengan ditetapkannya kembali mantan Bupati Bogor, Rahmat Yasin sebagai tersangka kasus setoran SKPD di lingkungan PemKab Bogor dan gratifikasi tanah di Jonggol serta satu unit Toyota Velfire, hal ini sedikit banyak berpengaruh pada harmonisasi kinerja dilingkungan PemKab Bogor karena beberapa pejabat teras Kabupaten Bogor yang jumlahnya lumayan banyak dipanggil sebagai saksi kasus ini.” Lanjut Utomo yang pernah aktif di organisasi kemahasiswaan PMII Cabang Ciputat ini.

“Tidak lama setelah itu, medio Oktober 2019, terkuaknya skandal Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT. Prayoga Pertambangan dan Energi (PPE) yang merumahkan seluruh karyawannya karena kesulitan keuangan, padahal Pemkab melalui mekanisme Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) dengan dasar Perda nomor 9 tahun 2013 sudah mengucurkan modal sekitar 164 Milyar dari APBD Kab Bogor, ditambah lagi permasalahan pembangunan hotel Sayaga Wisata Bogor yang mangkrak di Jalan Tegar Beriman menambah panjang potensi buruknya pengelolaan BUMD, padahal sesuai PP no. 54 tahun 2016 dinyatakan bahwa tujuan dibentuknya BUMD adalah untuk mencari keuntungan untuk dimanfaatkan mensejahterakan masyarakat”. Ujar utomo

Melanjutkan diskusi, Utomo mengatakan, “di penghujung tahun 2019 terkuak lagi kisah-kisah miris terkait banyaknya proyek infrastruktur dengan anggaran besar yang bermasalah, dan pada akhirnya membuat potensi Anggaran tidak terserap (SiLPA) negatif bertambah besar, padahal masyarakat sangat mengharapkan agar perbaikan infrastruktur menjadi salah satu sarana mendongkrak perekonomian masyarakat”.

Sejatinya semua harus berfikir keras sebagai sosok yang diamanahkan rakyat untuk membawa Kabupaten Bogor lebih baik, Kolaborasi dan saling dukung di lingkungan PemKab Bogor yang terdiri dari unsur Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif harus terus harmonis sehingga bisa menelurkan pogram kerja dan saling mengingatkan demi kesejahteraan masyarakat, “ketika ini bisa dilakukan, Insya Allah perjalanan Pemerintahan Kabupaten Bogor akan terus berada dalam relnya demi cita-cita mulia menciptakan masyarakat yang sejahtera dan Kabupaten Bogor termaju di Indonesia”. Tutup pria yang akrab dipanggil Tomo ini. (Biro Kab Bogor)

Leave a comment

      PT KURNIA CIPTA SARANA KARYA
      NO AHU : 002918.AH.0101 - TAHUN 2019
Gemantara News
Berani Memberikan Informasi yang Akurat dan Terpercaya Demi Mencerdaskan Masyarakat Nusantara.

Back to Top