PROYEK BANPROP DI KABUPATEN BOGOR BERMASALAH

PROYEK BANPROP DI KABUPATEN BOGOR BERMASALAH

Berita Daerah 0 Comment 60

KAB. BOGOR, GemantaraNews

Kabupaten Bogor sebagai Kabupaten dengan jumlah penduduk terbesar di Jawa Barat bahkan di Indonesia menjadi salah satu perhatian Pemerintah Propinsi Jawa Barat di bawah pemerintahan Gubernur Ridwan Kamil dalam rangka percepatan pembangunan Nasional.

Kabupaten Bogor mendapatkan beberapa titik pembangunan yang sumber dananya dari Banprop Jabar, yang terlihat mencolok dan masalahnya mencuat adalah proyek dibawah Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Bogor yang dipimpin oleh Subiantoro.

Jalan menuju destinasi wisata Barengkok-Pabangbon, proyek senilai Rp. 12.581.977.000 ini ketika aktivis media sosial dan Pengamat Sosial Politik Kabupaten Bogor, Susilo Utomo cek langsung ke lapangan ternyata masih berlangsung.

Padahal Kepala Dinas PUPR sudah beberapa kali mengeluarkan statement kepada awak media terkait hal ini, bahwa PUPR atas rekomendasi TP4D dan melihat progress kerja lapangan akan memutus kontrak dan memblacklist perusahaan atas nama PT. BUMI SIAK MAKMUR.

PT. BUMI SIAK melalui perwakilannya dilapangan, Ajat ketika dihubungi menyatakan bahwa memang bukan hanya faktor teknis, tapi non teknis juga mempengaruhi telatnya pengerjaan proyek ini.

“pertama kami melakukan pekerjaan ditengah pekerjaan lain di jalur yang sama, pada akhirnya ketika kami ingin memobilisasi material dan alat cor itu terkendala akses jalan yang hanya satu-satunya sehingga kami akali dan akhirnya menambah biaya dengan memakai kendaraan lebih kecil dengan sistem oper kendaraan” Ujarnya

“Kami pun belum seperak pun menerima uang muka pengerjaan, padahal kami sudah maksimal mengerjakan proyek ini, bahkan untuk mencapai progress sampai ke tahap pencairan uang muka pun sudah rugi karena besarnya biaya yg dikeluarkan, intinya kami minta keadilan saja terhadap Dinas PUPR yang sudah melakukan pemutusan kontrak kepada kami dan berimbas pada pengerjaan yang tidak selesai, tapi kami tetap berusaha membuktikan sesuai komitmen kami kepada PemKab Bogor untuk meminta waktu sampai tanggal 25 Desember 2019 untuk menyelesaikan pekerjaan ini, urusan administratif apalagi terkait hak jika tidak dibayarkan maka akan kami tempuh jalur hukum, dan secepatnya kami akan bersurat ke DPRD untuk audiensi untuk meminta bantuan dan solusi bagaimana menyikapi hal ini” Tutup Ajat.

Tokoh Masyarakat Pabangbon, Iik Kusmana ketika diminta pendapatnya menyatakan beliau sebagai wakil masyarakat menyayangkan jika proyek ini dihentikan.

“akses mobilitas masyarakat akan terganggu, apalagi sudah banyak lubang galian sana sini yang membahayakan pengguna jalan, ini bisa menimbulkan reaksi masyarakat dan mengganggu aktifitas wisatawan menuju tempat wisata, jangan salahkan kalau masyarakat demo terkait hal ini”.

Dia meminta Dinas PUPR untuk jernih menilai, “apalagi kalau dana banprop ini kembali ke propinsi, belum tentu anggaran tahun depan dibawa ke sini lagi, trus gimana dong kondisi jalan ini? Alhamdulillah sya coba komunikasi ke kontraktor ternyata masih berkomitmen untuk menyelesaikan pekerjaan ini walaupun sumber dananya harus cari sana sini. Saya juga mengawasi kok kerjaan ini, malah kadang saya lihat itu pekerjanya sampai malam masih bekerja kejar target.” Sambung Iik

Dinas Bina Marga Propinsi Jawa Barat saat ditemui menyatakan bahwa ini bukan wewenang mereka, tapi sudah menjadi wewenang dinas PUPR setempat, tapi seyogyanya jika kontraktor masih sanggup jangan juga diputus kontrak, kan masih ada jalur mediasi agar bisa menjadi solusi terbaik kedua belah pihak, harusnya juga team dari Dinas PUPR melakukan kajian monitoring langsung kelapangan agar didapat data yang valid yang bisa di jadikan dasar hukum untuk mengambil sebuah kebijakan.

Komisi III DPRD Kabupaten Bogor ketika dihubungi belum bisa menjawab karena masih ingin mendalami dan mempelajari dokumen-dokumen terkait proyek ini, tapi jika kontraktor ingin audiensi dengan kami, ya silahkan saja bersurat ke kami, nanti kami tanggapi dan akan kami panggil semua pihak yang berkepentingan, apalagi jika ini sudah merugikan kepentingan masyarakat, harus kami tindak lanjuti.(IS)

Share Article to :

Leave a comment

      PT KURNIA CIPTA SARANA KARYA
      NO AHU : 002918.AH.0101 - TAHUN 2019
Gemantara News
Berani Memberikan Informasi yang Akurat dan Terpercaya Demi Mencerdaskan Masyarakat Nusantara.

Back to Top