PROVINSI JABAR MELALUI SEKDANYA THR MAKSIMAL DIBAYARKAN PADA H-7

PROVINSI JABAR MELALUI SEKDANYA THR MAKSIMAL DIBAYARKAN PADA H-7

Pemerintahan 0 Comment 32

BANDUNG, Gemantaranews

Iwa karniwa Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat mengatakan, Pemerintah Provinsi Jabar meminta kepada seluruh perusahaan agar Tunjangan hari raya (THR) dibayarkan tepat waktu kepada pekerja, paling lambat tujuh hari sebelum Lebaran.

Himbauan tersebut dikeluarkan pihak Pemprov Jabar agar seluruh pengusaha membayarkannya tepat waktu dengan kesadaran sendiri yaitu, THR harus sudah dibayarkan Maksimal H-7 kepada pekerja,” katanya pada hari Kamis dibandung.

THR merupakan gaji ke-13 yang seharusnya sudah masuk perencanaan keuangan perusahaan, khususnya terkait pengupahan. Ketentuan tersebut, sesuai dengan Peraturan Menteri Ketenaga kerjaan No.6 Tahun 2016 tentang THR Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan, menurutnya.

Dalam Pasal 5 ayat (4) menyebutkan, THR keagamaan wajib dibayarkan pengusaha paling lambat 7 hari sebelum hari raya keagamaan.

Berdasarkan pasal 3 ayat (1a), pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja 12 bulan atau setahun secara terus menerus atau lebih, diberikan THR sebesar 1 bulan gaji.

Sementara ayat (1b) menjelaskan, pekerja/buruh yang masa kerjanya kurang dari 12 bulan, diberikan THR secara proporsional sesuai masa kerja.

Perhitungannya, masa kerja dikali 1 bulan gaji, kemudian dibagi 12 (bulan). Sementara bagi tenaga kerja kontrak yang habis kontraknya beberapa hari sebelum Ramadan, menurut dia, tidak berhak atas THR.

“Sehingga jika ada perusahaan yang melanggar ketentuan ini, akan mendapat sanksi tegas. Ada sanksi administrasi,” lmbuhnya.

Mengutip pasal 10 ayat (1) menyebutkan, pengusaha yang terlambat membayar THR, akan dikenakan denda sebesar lima persen dari total THR yang harus dibayar sejak berakhirnya batas waktu kewajiban pengusaha untuk membayar.

Akan tetapi, kata dia, sesuai ayat (2), pengenaan denda itu tidak akan menghilangkan kewajiban pengusaha untuk tetap membayar THR kepada pekerja.

Sedangkan berdasarkan pasal 11, pengusaha yang tidak membayar THR akan dikenakan sanksi administratif dan sanksinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kata lwa.

Ditambahkan Sekda lwa Karniwa untuk tahun ini jumlah keluhan terkait keterlambatan ataupun kekurangan pembayaran THR tidak terulang, baik dari BUMD/BUMN, maupun perusahaan swasta di wilayah Jabar.
Sehingga semua pihak bisa merayakan Idul Fitri dengan tenang dan nyaman.

Pengawasan dan pantauan di lapangan akan dilakukan pihak Kadisnakertrans tingkat Provinsi bersama Kota dan Kabupaten. Sebetulnya tanpa perlu dipantaupun semua pelaku usaha menjalankan kewajibannya terkait THR dengan baik,” pungkas lwa.
(Ant/ riff)

Leave a comment

      PT KURNIA CIPTA SARANA KARYA
      NO AHU : 002918.AH.0101 - TAHUN 2019
Gemantara News
Berani Memberikan Informasi yang Akurat dan Terpercaya Demi Mencerdaskan Masyarakat Nusantara.

Back to Top