PRO DAN KONTRA PUNGLI DI PENGADAAN LAHAN TOL CISUMDAWU

PRO DAN KONTRA PUNGLI DI PENGADAAN LAHAN TOL CISUMDAWU

TNI / Polri 0 Comment 0

SUMEDANG, Gemantara News

Santernya pemberitaan yang membahas tentang dugaan korupsi di pengadaan lahan Tol Cisumdawu banyak menuai Pro dan Kontra beragam komentar bermunculan namun yang diduga para pelaku seperti nya tidak merasa terganggu atas pemberitaan tersebut dan bukan hanya terduga saja nampaknya APH pun adem adem saja padahal dalam pemberitaan di media ini beberapa waktu lalu tentang “Korupsi Berjamaah di Pengadaan Lahan Tol Cisumdawu” cukup untuk APH turun kebawah melakukan penyelidikan atau mungkin benar adanya bahwa penyebab dari prilaku korupsi pada saat ini adalah sulitnya mengobati penyakit mental koruptif.

Dan mungkin saja urat-urat malu para terduga koruptor sudah putus sehingga APH akan kesulitan nantinya untuk menyidik ODGM padahal banyaknya penyelenggara negara yang masuk Hotel Prodeo tidak membuat yang lain jera malah lebih banyak yang antre mendaftar untuk membeli tiket hotel tersebut.

Kali ini ditemukan dugaan korupsi dan pungli di tingkat aparat Pemerintah Desa diduga oknum yang mengatas namakan Panitia Desa di satu desa masih di Wil Kab Sumedang mengakali warga masyarakatnya yang terkena pembebasan lahan untuk Tol Cisumdawu dengan modus pemberkasan ke absahan tanah untuk di ajukan ke P2T dan untuk itu mereka meminta uang dengan nilai yang variatif tergantung besaran nilai yang akan diterima warga tersebut dengan dalih lahan tersebut harus di AJB kan dulu.

Patut diduga hal itu hanya akal-akalan saja, modus lain lagi adalah meminta uang lelah seperti yag terjadi di salah satu desa di wilayah Kec Conggeang di mana salah seorang warga menuturkan bahwa dirinya diminta uang sebesar sepuluh juta rupiah oleh oknum Kepala Desa dengan dalih uang lelah.

Uang itu diantarkan langsung ketangan oknum Kades tersebut, dalam percakapan melalui sambungan telepon oknum kades tersebut menampik tuduhan itu dan mengatakan tidak ada yang dirugikan warga ataupun negara dan menurutnya hal tersebut tidak benar, namun didapat keterangan lainnya dari salah satu pegawai desa bahwa betul ada uang sebesar sepuluh juta rupiah yang diberikan oleh warga kepada Kades, dimana uang tersebut sebagian di bagikan kepada perangkat Desa yaitu empat juta untuk Perangkat Desa dan yang enam juta adalah bagian untuk Kades.

Lebih lanjut dikatakan itu bukan uang lelah namun menurutnya ada sebagian tanah Carik Desa terkena pembebasan Tol Cisumdawu dan kebetulan satu hamparan dengan lahan warga tersebut yang tidak ada SPPT nya Dengan adanya modus – modus tersebut diatas seyogyanya APH lebih giat lagi turun kelapangan untuk memantau situasi yang terjadi jangan sampai masyarakat menjadi sapi perahan oknum Penyelenggara Negara demi mengeruk keuntungan pribadi berkedok kepentingan masyarakat dan jadi ajang bancakan oknum- oknum lainya yang mengetahui aturan aturan tentang pembebasan lahan untuk kepentingan umum.

Gaya hidup mewah dan Hedonis menjadi orientasi mereka melalui jalan pintas dan aji mumpung yang merugikan negara serta masyarakat luas dengan kata lain hidup diatas penderitaan orang lain namun mereka tidak memahami apa yang di lakukan pada akhirnya akan berbalik pada diri mereka sendiri seperti peribahasa ”siapa yang menanam dia yang akan menuai “.
(Humas Polres Smd/Dev)

Share Article to :

Leave a comment

      PT KURNIA CIPTA SARANA KARYA
      NO AHU : 002918.AH.0101 - TAHUN 2019
Gemantara News
Berani Memberikan Informasi yang Akurat dan Terpercaya Demi Mencerdaskan Masyarakat Nusantara.

Back to Top