PPE SUDAH MERUGIKAN APBD, MANTAN ANGGOTA DPRD DARI PPP : PEMKAB HARUS TELITI MENGAMBIL SIKAP

PPE SUDAH MERUGIKAN APBD, MANTAN ANGGOTA DPRD DARI PPP : PEMKAB HARUS TELITI MENGAMBIL SIKAP

Politik 0 Comment 26

KAB. BOGOR, Gemantaranews

PT. Prayoga Pertambangan Energi (PPE) menjadi buah simalakama untuk pemkab Bogor, disisi lain PemKab harus berfikir keras terkait penyelamatan perusahaan plat merah ini karena ada nasib karyawan yang belum jelas sampai saat ini, disisi lain sudah banyak uang APBD yang dipakai tapi tidak kembali menghasilkan PAD malah jadi tersandra dan tidak jelas rupanya.

Mengutip pernyataan Wakil Bupati Bogor, Iwan Setiawan tertanggal 15 Oktober 2019 yang membenarkan ada kerugian sekitar 80 M dari BUMD PPE, tapi masih harus menunggu hasil pasti audit dari lembaga independen.

Iwan menambahkan, “Momen ini harus dijadikan untuk membangun kembali PT PPE menjadi lebih baik atau hidup lagi sehingga nasib ratusan karyawannya terselamatkan. Secara pribadi saya tidak menginginkan BUMD ini ditutup karena Pemkab Bogor sudah banyak melakukan penyertaan modal hingga ratusan miliar rupiah,” katanya, Kamis (24/10/2019).

Memang belum ada kejelasan pasti terkait nilai kerugian pasti PPE, karena ternyata terkuak kabar bahwa ada sejumlah pinjaman dari Bank Danamon yang membuat geram Bupati karena tanpa seizin komisaris.

“Ada empat kesalahan yang membuat Ibu Bupati marah, yang paling fatal adalah pinjaman uang atas nama PT PPE kepada Bank Danamon tanpa memberitahukan kepada komisaris saat itu,” ucap Rosadi, pengacara PT PPE saat dikonfirmasi.

Dalam RUPS Luar Biasa pekan lalu, imbuhnya, ada dua kesimpulan. Masalah kerugian yang menyangkut pidana maka tanggung jawab direksi PT PPE, sementara yang tidak menyangkut pidana maka tanggung jawab direksi selanjutnya.

“Kalau kerugian perusahaan yang normal bisnis itu tanggung jawab komisaris dan direksi. Jadi untuk kembali menyehatkan PT PPE, kerugian yang menyangkut pidana menjadi tanggung jawab direksi sebelumnya,” tambahnya. (Reaksi Nasional, 29 Oktober 2019)

Permasalahan inilah yang harus menjadi pertimbangan Bupati sebagai pemegang saham tertinggi di PPE untuk mencoba menyelesaikan akar masalahnya dulu sebelum tergesa-gesa membentuk pansel Dirut PPE yang baru, karena ketika akar masalahnya belum diketahui maka tidak ada efeknya dirut yang baru. Mau ngerjain apa ditengah masalah besar dan ketiadaan modal.

Bupati Bogor Ade Yasin meminta sejumlah elemen masyarakat untuk mendukung panitia seleksi (pansel)calon direksi PT Prayoga Pertambangan dan Energi (PPE) periode 2019-2024.

Ade Yasin juga mengharapkan pansel bisa bekerja profesional dalam menjaring calon direksi.

Menurutnya, direksi terpilih nantinya harus memiliki kapasitas dan kapabilitas untuk memimpin salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Bogor ini.

“Pendaftaran calon direksi sudah dibuka. Mudah mudahan bisa mengasilkan direksi yang terbaik yang menjadi harapan masyarakat Kabupaten Bogor, “kata Ade Yasin, saat menggelar Rebo Keliling (Boling) di Kecamatan Cijeruk.

Ade meminta agar direksi PT PPE bisa segera terbentuk. Ini mengingat banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan.

“Direksi yang baru harus bisa dan mampu menyelesaikan persoalan yang ada, ” kata Ade Yasin kepada media 20 November 2019.

Saat dihubungi penggiat media sosial Susilo Utomo ditempat lain, Sabtu, 23 November 2019, mantan anggota DPRD Kabupaten Bogor dari PPP yang juga ketua LSM Madaniyah, H. Lulu Azhari Lucky yang dikenal juga dengan panggilan Kijalu menyatakan, “Terkait masalah PPE untuk penyelesaiannya Pemegang Saham Mayoritas dalam hal ini Bupati Bogor atau Kuasa nya melihat kondisi yang ada, tidak adanya direksi, dan banyak nya permasalahan baik intern perusahaan juga ekternalnya , sebaiknya menetralisir permasalahan yang ada di rumuskan untuk membuat tim handal sebagai penyelamat ppe dulu dengan sifat tim adhoc dan profesional”.

Kijalu juga meminta kepada DPRD sebagai bagian dari pemerintahan daerah, dan fungsinya dalam bentuk pengawasan melekat dapat memberikan sarannya agar bupati jangan dulu mencari direksi baru, sebelum permasalahan permasalahan yang ada selesai, dan yang memungkinkan DPRD sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah sebagaimana tupoksi dalam pengawasan melekat, mengambil inisiatif dprd untuk menggelar pansus PPE, agar rekomendasi pansus ini sebagai tolak ukur penyeleaaian PPE ke depan” Tutup Kijalu
(SU/IS)

Leave a comment

      PT KURNIA CIPTA SARANA KARYA
      NO AHU : 002918.AH.0101 - TAHUN 2019
Gemantara News
Berani Memberikan Informasi yang Akurat dan Terpercaya Demi Mencerdaskan Masyarakat Nusantara.

Back to Top