PPE MENJADI TRIGGER PERBAIKAN TATA KELOLA BUMD KABUPATEN BOGOR

PPE MENJADI TRIGGER PERBAIKAN TATA KELOLA BUMD KABUPATEN BOGOR

Ekonomi 0 Comment 65

KAB. Bogor, GemantaraNews

Melanjutkan statementnya di beberapa kesempatan yang lalu, Pemerhati medsos dan aktivis sosial Politik Kabupaten Bogor, Susilo Utomo menyatakan bahwa Persoalan BUMD PT. Prayoga Pertambangan Energi (PPE) sudah melampaui batas, peliknya persoalan ini menjadi sebuah pintu masuk Pemerintah Kabupaten Bogor mulai dari Eksekutif dan Legislatif untuk mengurai benang kusut pengelolaan BUMD yang ada di Kabupaten Bogor.

Sudah sepatutnya BUMD menjadi teladan untuk semua perusahaan-perusahaan swasta di Kabupaten Bogor, tapi faktanya yang terjadi di lapangan adalah malah kita dipertontonkan dengan carut marut nya dan kebobrokan pengelolaan perusahaan plat merah Kabupaten Bogor yang seharusnya dibentuknya untuk menambah PAD tapi malah merugikan APBD.

Ditambah lagi mencuat aduan-aduan dari beberapa perusahaan swasta yang merasa dirugikan dengan hutang-hutang yang sampai saat ini belum dibayarkan oleh PPE, mekanisme penyertaan modal yang selama ini di gelontorkan oleh PemKab melalui APBD dipakai apa? Sudah merugikan uang rakyat, eh di tambah lagi merugikan usaha orang dalam arti disini pihak swasta yang menggunakan modal pribadi, ini sebuah bentuk kezoliman yang luar biasa dan harus segera dibayarkan agar tidak terjadi persoalan hukum turunan.

Sampai saat ini, siapa yang harus bertanggung jawab dengan masalah ini pun masih jadi tanda tanya besar bagi kita sebagai masyarakat, Radjab Tampubolon sebagai direktur yang menjabat saat itu seolah bungkam seribu bahasa terkait hal ini, seharusnya ditengah tekanan publik untuk mengetahui apa sebenarnya yang terjadi, Radjab selayaknya memberikan klarifikasi dan pencerahan kepada masyarakat terkait dipakai apa uang rakyat selama ini? Karena dia lah pucuk pimpinan PPE selama ini dan semua kebijakan terkait PPE atas wewenang dan sepengetahuan dia.

Jangan sampai opini publik terbentuk bahwa ada skenario jahat mengalihkan APBD untuk dinikmati dan dijadikan sebuah formalitas untuk menggeser APBD oleh orang-orang yang tidak memiliki moral. Miris melihat kondisi masyarakat di Desa-desa yang sangat mengeluhkan fasilitas publik yang tidak memadai tapi Penyelewengan APBD di PPE tidak ditindak tegas, seandainya uang itu dipakai untuk hal-hal peningkatan kesejahteraan masyarakat pasti akan lebih bermanfaat.

Reaksi DPRD Kabupaten Bogor menyikapi hal ini juga patut diacungi jempol, beberapa anggota DPRD mulai buka suara, Fraksi Partai Golkar Kabupaten Bogor malah dengan tegas sudah menyatakan dalam tanggapan Fraksi Golkar terkait APBD 2020 dengan tegas menyatakan permasalahan hukum terkait PPE harus diusut tuntas dulu oleh penegak hukum baru tunjuk Dirut baru, dan Fraksi Golkar juga menyatakan dan mendorong DPRD Kabupaten Bogor untuk segera membentuk Panitia Khusus (Pansus) terkait PPE guna menyelidiki data dan fakta valid terkait PPE sehingga tidak terus menimbulkan polemik di publik.

Terakhir, Anggota DPRD Kabupaten Bogor dari PDIP, Robinton Sitorus pun buka suara terkait hal ini, dia menyatakan akan melakukan pemanggilan terhadap direksi PPE untuk memperjelas hal ini, karena bukan hanya persoalan PMP nya saja, tapi juga dia menyoroti terkait nasib buruh atau karyawan PPE yang ditelantarkan begitu saja tanpa kejelasan nasib mereka.

Hal senada pernah dilontarkan Kukuh Sri Widodo dari Fraksi Gerindra yang menyatakan ingin menggunakan hak interpelasi dalam menyikapi kasus ini. Dia mengatakan, sudah sejak lama memperhatikan perkembangan dari kiprah perusahaan plat merah tersebut.

“Sejak masih di Komisi I saya mengikuti perkembangannya. Banyak anggaran penyertaan modal pemerintah yang dikeluarkan Pemkab Bogor melalui PPE yang harus dipertanyakan sistem dan mekanisme penggunaanya,” ungkap Kukuh, sapaannya kepada wartawan, Senin (14/10/2019).

Pemerintah Kabupaten Bogor pun patut diapresiasi dengan beberapa kali statement yang keluar dari Pendopo melalui Wakil Bupati, Iwan Setiawan, dia mendorong untuk segera melakukan audit secara menyeluruh terhadap PPE agar terang benderang permasalahannya, dan Radjab harus mempertanggung jawabkan masalah hukum yang terjadi terkait PPE.

Dan akhirnya masyarakat menunggu dan terus mendorong serta mengawal kasus ini agar skandal besar penyalahgunaan uang APBD Kabupaten Bogor terungkap agar hal ini tidak lagi terjadi di masa yang akan datang, apalagi masyarakat akan kembali menanggung malu jika Kabupaten Bogor menjadi sorotan Nasional lagi karena salahnya tata kelola APBD ketika KPK sudah turun tangan menangani hal ini.tutup Susilo.( imam )

Leave a comment

      PT KURNIA CIPTA SARANA KARYA
      NO AHU : 002918.AH.0101 - TAHUN 2019
Gemantara News
Berani Memberikan Informasi yang Akurat dan Terpercaya Demi Mencerdaskan Masyarakat Nusantara.

Back to Top