PPE HUTANG BANYAK DAN RUGIKAN APBD, SALAH SIAPA ??

PPE HUTANG BANYAK DAN RUGIKAN APBD, SALAH SIAPA ??

Berita Daerah 0 Comment 43

KAB. BOGOR, GemantaraNews

Susilo Utomo, Admin Group SURGA BOGOR sekaligus Aktivis Sosial Politik Kabupaten Bogor mengungkap fakta baru terkait permasalahan yang terjadi di tubuh salah satu BUMD di Kabupaten Bogor, ternyata selain terindikasi merugikan APBD, hutang diluar pun terungkap satu persatu.

PT. Prayoga Pertambangan Energi (PPE) adalah salah satu BUMD milik Pemerintah Kabupaten Bogor yang bergerak di bidang bisnis pertambangan dan Energi, ada beberapa lini bisnis yang selama ini Concern di garap oleh PT PPE, diantaranya Asphalt Mixing Plant (AMP) di Babakan Madang, Sentul, Quarry Stone Crasher, Gunung Bitung, Cigudeg, Penyewaan alat berat dan penyediaan material-material hotmix.

PPE selama ini beroperasi dengan mengandalkan Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) yang berdasar pada Perda No. 9 tahun 2013 yang isiny adalah terkait Penyertaan Modal PPE yang tertera mulai 2012 hingga 2017 sebesar total 200 Milyar Rupiah, akhirnya mulai menunjukkan permasalahan-permasalahan besar yang terkuak ke publik.

Mulai dari masalah surat yang di keluarkan Direktur Utama, Radjab Tampubolon bernomor 1.1/190.1/PPE-CS/X/2019 yang ditandatangani Direktur Utama Radjab Tampubolon tertanggal 7 Oktober 2019, seluruh karyawan PT PPE diliburkan, hingga waktu yang tidak ditentukan kecuali tenaga pengamanan.

Ditambah lagi Radjab pun sudah diberhentikan alias dipecat dihadapan RUPS PPE, padahal Wakil Bupati Bogor di beberapa kesempatan menyebutkan bahwa terjadi kerugian kira-kira 80 M tapi harus tetap menunggu hasil Audit dari lembaga akuntan yang kredibel, Radjab pun diminta untuk mempertanggung jawabkan jika terjadi permasalahan hukum terkait kerugian APBD yang di akibatkan oleh PPE.

Selain kerugian yang terjadi dan belum jelasnya total nilai asset PPE, menyeruak masalah baru yang ternyata hutang PPE pun nilainya tidak sedikit, Belum lama Bupati Bogor disebutkan murka karena ada hutang di Bank Danamon diluar sepengetahuan komisaris PPE yang nilainya tidak diungkap ke publik.

Ternyata tidak berhenti sampai disini, terungkap kembali hutang PPE yang nilainya Cukup besar kepada PT Sadikun BBM yang mensuplai Solar Industri ke PPE untuk keperluan produksi belum dibayar sejak Desember 2017 yang bernilai total Rp. 803.200.000,- dan juga ada hutang aspalt curah sebesar Rp. 2.113.750.000,- yang belum dibayarkan sejak Desember 2017 hingga Desember 2019 kepada PT. Sadikun Chemical Indonesia yang berkantor di Cilegon, Banten.

Ketika di konfirmasi melalui telepon, Legal & General Affair PT. Sadikun Niagamas Raya, Bpk Firlana Arfi membenarkan bahwa memang benar ada tagihan yang belum dibayarkan di Kantor Cabang Usaha PT Sadikun Cilegon, “Benar, ada hutang itu yang belum dibayarkan sejak Desember 2017 hingga 2018 dalam bentuk BBM jenis Solar Industri dan Asphalt Curah”. Ujar Firlana.

Ketika ditanyakan terkait kenapa bisa sampai sebesar itu hutang PPE, apakah tidak ada kecurigaan dari pihak sadikun, Firlana menyatakan bahwa, “Memang sempat kami mulai ragu ketika pembayaran sudah mulai tersendat sejak akhir tahun 2017, tapi karena kami percaya karena PPE adalah Perusahaan milik Pemerintah Daerah yang ditopang modal dari pemerintah dan punya proyek-proyek yang asalnya dari Pemerintah sehingga dengan alasan support kami terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor dan keberlangsungan pembangunan, makanya kami terus suplay kebutuhan-kebutuhan PPE hingga Akhir tahun 2018.”

“Tapi sejak akhir 2018 ketika kami melakukan penagihan ternyata yang didapat hanya lontaran janji dan belum terealisasi, akhirnya kami datangi kantor PPE di Babakan Madang dan mendapatkan janji dari Radjab Tampubolon akan dibayarkan di Desember 2019 ketika PMP cair, tapi ternyata kami dengar kabar, sejak November Radjab sudah diberhentikan”. Terang Firlana.

“Saya akan layangkan surat ke Bupati Bogor dan DPRD Kab Bogor terkait hal ini sebagai representasi Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor untuk bagaimana bisa segera mengupayakan langkah-langkah penyelesaian permasalahan ini, karena gara-gara permasalahan ini, Kantor cabang kami di Cilegon sangat terganggu cashflow nya karena kan uang yang belum kembali bukan jumlah yang sedikit. Kami sangat berharap kepada Pemerintah Kabupaten Bogor untuk memberikan solusi terbaik kepada kami agar masalah ini bisa di selesaikan”. Tutup Firlana.

Akhirnya, kita dipertontonkan sebuah kondisi yang sangat tidak pernah dibayangkan sebelumnya, PPE yang seyogyanya didirikan untuk menambah PAD malah merugikan APBD dan Memiliki hutang yang lumayan besar sehingga terus menimbulkan gejolak dan polemik di masyarakat.

DPRD harus segera bersikap untuk membentuk Panitia Khusus (PanSus) PPE agar mendapatkan data dan fakta valid terkait semua permasalahan PPE dan segera libatkan aparat penegak hukum termasuk kalau memungkinkan KPK untuk mengusut tuntas kasus ini agar terbuka siapa saja dalang dari semua permasalahan ini.
(Imam)

Leave a comment

      PT KURNIA CIPTA SARANA KARYA
      NO AHU : 002918.AH.0101 - TAHUN 2019
Gemantara News
Berani Memberikan Informasi yang Akurat dan Terpercaya Demi Mencerdaskan Masyarakat Nusantara.

Back to Top