POLEMIK  BANTUAN DARI PEMERINTAH  DIANGGAP BIASA   PERKARA HUKUM DI GARUT SELATAN

POLEMIK BANTUAN DARI PEMERINTAH DIANGGAP BIASA PERKARA HUKUM DI GARUT SELATAN

Ekonomi 0 Comment 247

GARUT, GemantaraNews

Polemik terhadap bantuan dari Pemerintah baik dari Pusat maupun Daerah (Provinsi) atau pun (Kabupaten) kepada Masyarakat di sinyalir masih saja terus kerap terjadi. Mungkin sudah dianggap persoalan biasa bagi pemerintah Desa beserta perangkatnya yang ada.

Hilang sudah rasa manusiawi di dalam dirinya, atau mungkin tidak bisa mengenal yang namanya dzolim atau yang mendzolimi.
mengenai polemik bantuan Pemerintah kerap terjadi di setiap Daerah dan diduga sudah terorganisir. mungkin tidak ada rasa takut Jika belum terendus dan berhadapan dengan perkara Hukum.

Seperti yang terjadi kepada Ening seorang perempuan tua penerima manfa’at yang merupakan penduduk Kampung Sodong Kamal, Desa Jagabaya, Kecamatan Mekarmukti, Garut Selatan kab. Garut yang sangat mencengangkan.

Ening mengeluh dan mempertanyakan apa yang menjadi haknya, tentang program PKH atas dirinya. Setelah terjadi Pandemi Covid-19, mengenai bantuan pemerintahbukan bertambah tetapi malah berkurang terus. Berkurangnya bantuan dari pemerintah tersebut mulai terjadi Pada bulan April kurang (minus) Rp.75.000, Mei minus Rp.70.000,
Juni minus Rp.115.000 dan yang terakhir di bulan Juli minus Rp.100.000.

Padahal Ening merupakan orang yang masuk dalam kelompok penerima manfa’at Program Keluarga Harapan (PKH), berkomponen Lansia juga penerima BPNT, Namun Ening belum pernah memegang Kartu KKS-nya.

Ening pernah menerima bantuan dari Program Bantuan Pemerintah Non Tunai (BPNT) sebanyak, 10.Kg beras, 0,5.Kg Daging Ayam, 10 biji Tahu, 0,5.Kg Kentang, Jeruk 7 buah, apabila dijumlahkan tidak sampai Rp.200.000. Bahkan Ening mengatakan pernah menerima daging ayam yang sudah busuk dan beras yang tidak layak untuk di konsumsi.

Ening menyebut, Bahwa Kartu PKH dan BPNT tersebut selama ini dipegang oleh Ketua Kelompok, Dan menurut Ening mengenai adanya penambahan 25 persen setiap bulannya di Tahun 2020. Anjuran dari Dinas Sosial (Dinsos) belum pernah disosialisasikan “pungkasnya.(Biro garut)

Share Article to :

Leave a comment

      PT KURNIA CIPTA SARANA KARYA
      NO AHU : 002918.AH.0101 - TAHUN 2019
Gemantara News
Berani Memberikan Informasi yang Akurat dan Terpercaya Demi Mencerdaskan Masyarakat Nusantara.

Back to Top