PENYERAPAN PROGRAM PIPPK DI KEL.BINONG,KEC.BATUNUNGGALKOTA BANDUNG ”BELUM DAPAT DIRASAKAN MANFAATNYA OLEH MASYARAKAT”

Peristiwa 0 Comment 70

BANDUNG, Gemantaranews
Pengelolaan Program lnovasi pemberdayaan pembangunan Kewilayahan (PIPPK) di Kelurahan Binong, Kecamatan Batunuggal, Kota Bandung, belum dirasakan oleh masyarakat karena pengelolannya tidak dilibatkan (Swakelola).
Berdasarkan lnformasi dari sebagian RW di kel.Binong. Bahwa pengelolaan (PIPPK) Rp.100 juta per RW, tahun ini, masih di kerjakan/di jalankan oleh pihak ketiga. Pasalnya selama ini program tersebut masih di putuskan oleh Camat.

Sedangkan setiap RW dengan hal tersebut, menginginkan bahwa Dana RW ini, di swakelola tanpa melibatkan pihak ketiga pada saat mengerjakan proyek lnfrastruktur. Tujuannya, agar lebih transparan dan dapat di awasi oleh warga masyarakat.
Terkait dengan hal itu, pengawasan dan penyaluran dana RW, bisa di perketat dan lebih transparan, jangan sampai warga yang seharusnya merasakan atau mendapatkan manfaat dari adanya program tersebut malah tidak merasakan hasilnya Seperti yang terjadi selama ini.

Sedangkan, berdasarkan lnformasi yang dapat kami himpun dari sebagian para RW, Bahwa para RW di Kel.Binong masih belum siap untuk menjalankan swakelolanya, dikarenakan, terlalu banyak “Persyaratan” yang begitu “Rumit”, yang di sampaikan oleh pihak kelurahan. Sehingga para RW tidak sanggup dan merasa ketakutan dalam menjalankan swakelolanya.
Adapun dalam hal ini,pihak kelurahan pernah menyarankan kepada para RW kalau memang mempunyai pihak ketiga, silahkan bisa di usulkan. Tetapi setelah dari salah satu RW yang mempunyai pihak ketiga dan mengajukannya ternyata tidak di setujui (Di tolak)oleh pihak Kecamatan, karena di kelurahan Binong menurut lnformasi, bahwa yang bertindak selaku (KPA) yang seharusnya Lurah,ternyata (KPA)nya di pegang langsung oleh Camat.
Ini merupakan sesuatu yang asing pada sebuah lnstansi pelayanan masyarakat, Sedangkan berdasarkan lnformasi bahwa lurah Binong sampai sekarang belum berhenti/di berhentikan, dengan kata lain masih aktif.

Dengan demikian, kami berharap dengan adanya program pembangunan yang berbasis kedaerahan ini, jangan sampai malah menjadi ladang ” Bagi- bagi Kue ” di tingkat bawah, sehingga banyak kalangan menyoroti dan mempertanyakan ;
-Bagaimana sistem
pengalokasiannya.
-Bagaimana transparansi dan
pertanggung jawabannya.
-Sudah berapa persenkah yang
terserap oleh masyarakat di akhir
kwartalnya.
Oleh sebab itu, Kami dan warga masyarakat akan mengawal, mengawasi,adapun apabila di temukan kejanggalan akan kami lnformasikan kepada pihak terkait.

( Rmn )

Leave a comment

      PT KURNIA CIPTA SARANA KARYA
      NO AHU : 002918.AH.0101 - TAHUN 2019
Gemantara News
Berani Memberikan Informasi yang Akurat dan Terpercaya Demi Mencerdaskan Masyarakat Nusantara.

Back to Top