Penyebar Hoax Tidak ada covid-19 di Banyuwangi M.Yunus Wahyudi resmi di Tahan Polres Banyuwan

Penyebar Hoax Tidak ada covid-19 di Banyuwangi M.Yunus Wahyudi resmi di Tahan Polres Banyuwan

Headline 0 Comment 1826

BANYUWANGI, GemantaraNews

Tersangka kasus hoax M.Yunus Wahyudi resmi di tahan Polresta Banyuwangi, Selasa, 13 Oktober 2020 (13/10/2020).

M Yunus Wahyudi ditahan di Rutan Polresta Banyuwangi setelah beberapa jam menjalani pemeriksaan sampai pukul 20.00 WIB, atas pernyataan kerasnya Tidak Ada Covid-19 di Banyuwangi

Setiba di Polresta Banyuwangi, M.Yunus Wahyudi atau sering di sebut Harimau Belambangan langsung menjalani pemeriksaan di Satreskrim Unit Herda dengan penyidik IPTU Hariyanto,SH, Bripka Rio Sandy Sujono, Maskur,SH, dan IGP Wiranata,SH

Didepan penyidik Yunus sempat menjawab pertanyaan wartawan mengenai kondisi kesehatannya.

“Baik,” kata Yunus

Kasat Reskrim Polresta Banyuwangi AKP. M. Solikin Fery mengatakan, penyidik melakukan proses penyidikan secara profesional, berdasarkan hasil gelar perkara ditemukan alat bukti yang cukup dan menetapkan Sdr. YW sbg tersangka.

Yunus ditetapkan sebagai tersangka dengan dijerat pasal 14 ayat (1), ayat (2) UU RI Nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan Hukum Pidana dan atau
– Pasal 93 UU RI Nomor 6 tahun 2018 tentang kekerantinaan kesehatan
– pasal 45A ayat (1) UU RI Nomor 19 tahun 2016 perubahan atas Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Pasal 14 ayat 1,ayat 2 uuri nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana ‘barang siapa, dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun.
Ayat (2), ‘barang siapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan, yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya tiga tahun.’

Pasal 93 uuri nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan “Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Dan atau pasal 45A ayat (1) UU RI Nomor 19 tahun 2016 perubahan atas Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
(1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). (MIG)

Share Article to :

Leave a comment

      PT KURNIA CIPTA SARANA KARYA
      NO AHU : 002918.AH.0101 - TAHUN 2019
Gemantara News
Berani Memberikan Informasi yang Akurat dan Terpercaya Demi Mencerdaskan Masyarakat Nusantara.

Back to Top