PASCA PENANGANAN BENCANA ALAM; RENCANA TATA RUANG WILAYAH KAB BOGOR HARUS DI KRITISI OLEH DPRD.

PASCA PENANGANAN BENCANA ALAM; RENCANA TATA RUANG WILAYAH KAB BOGOR HARUS DI KRITISI OLEH DPRD.

Peristiwa 0 Comment 52

KAB. BOGOR, GemantaraNews

Di awal tahun 2020, Kabupaten Bogor diguncang bencana alam yang cukup dahsyat, di salah satu kecamatan bahkan hampir meluluh lantakkan semua Desa yang diisi oleh warga, bahkan 8 Desa terisolir dan sempat tertutup aksesnya akibat bencana yang terjadi tepatnya di Kecamatan Sukajaya.

Bukan hanya di Kecamatan Sukajaya, musibah dengan intensitas lebih ringan di banding Sukajaya juga terjadi di Kecamatan Cigudeg, Nanggung, Jasinga, Pamijahan, Babakan Madang, Gunung Putri dan Bojong Gede. Kesimpulan mengenai akibat bencana mulai berseliweran di publik, mulai dari aktifitas pemambang emas tanpa izin (PETI) yang biasa disebut gurandil, pembalakan liar dan banyaknya lahan yang beralih fungsi.

Bencana ini sungguh mengerikan, gunung-gunung di kawasan taman nasional Halimun Salak (TNHS) hampir semua longsor, kurang lebih 19.000 warga harus mengungsi ke tenda-tenda darurat seadanya karena tidak kurang dari 4000 rumah rusak baik berat ataupun ringan dan menimbulkan efek trauma di masyarakat.

Kabupaten Bogor yang didominasi dataran tinggi memang sangat strategis dengan posisi wilayah yang tidak jauh dari pusat Ibukota dan pusat Industri menjadikan Kabupaten Bogor terus dilirik investor untuk memenuhi kebutuhan pemukiman dan industri, yang pada akhirnya ada potensi pelanggaran Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bogor.

Statistik membuktikan daerah hulu sungai-sungai besar banyak yang berubah menjadi kawasan pemukiman ataupun pemenuhan fasilitas penunjang pariwisata, seperti daerah Puncak yang merupakan hulu salah satu sungai besar yang bermuara di Teluk Jakarta, Ciliwung sekarang sudah banyak kawasan resapan air yang berubah fungsi menjadi villa-villa dan hotel, belum lagi di Wilayah Gunung Pancar, Babakan Madang yang sekarang sudah didominasi perumahan mewah.

DPRD Kabupaten Bogor sebagai corong aspirasi masyarakat harus lebih kritis dan terus memperdalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor, jangan sampai kecolongan, karena efek besarnya yang merasakan dan akan menjadi korban adalah masyarakat yang diwakilinya, DPRD harus rajin-rajin sidak ke tempat-tempat yang dibangun di atas lahan yang tidak sesuai peruntukannya dan merekomendasikan kepada Pemerintah Daerah untuk ditinjau ulang izinnya atau bahkan dilakukan pembongkaran.

DPRD juga harus cermat menilai proyek-proyek investasi yang akan dilakukan di Kabupaten Bogor dimasa yang akan datang, bukan berarti menghambat pembangunan, tapi ketika bijak melihat dan mempertimbangkan keseimbangan alam, itu bisa meminimalisir dampak langsung bencana kepada masyarakat sekitar.

Intinya masyarakat Kabupaten Bogor menunggu kolaborasi dan ketegasan DPRD dan PemKab Bogor dalam bentuk kebijakan yang tidak saling merusak dan menciptakan kehidupan yang saling menguntungkan antara masyarakat dengan alam, jangan sampai karena ada obsesi berlebihan dari beberapa gelintir orang yang memanfaatkan situasi demi keuntungan pribadi, banyak korban berjatuhan dan dampak langsung yang merugikan bagi masyarakat banyak. (IS)

Leave a comment

      PT KURNIA CIPTA SARANA KARYA
      NO AHU : 002918.AH.0101 - TAHUN 2019
Gemantara News
Berani Memberikan Informasi yang Akurat dan Terpercaya Demi Mencerdaskan Masyarakat Nusantara.

Back to Top