NEGARA DIDUGA DIRUGIKAN 60.M, KPK INGATKAN PENIKMAT ALIRAN DANA RTH KOTA BANDUNG

NEGARA DIDUGA DIRUGIKAN 60.M, KPK INGATKAN PENIKMAT ALIRAN DANA RTH KOTA BANDUNG

Hukum 0 Comment 91

JAKARTA, Gemantaranews

Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah mengingatkan para “Penikmat” aliran dana dalam kasus suap pengadaan tanah untuk Ruang Terbuka Hijau di Pemerintah Kota Bandung pada 2012 dan 2013 untuk mengembalikan uang, Selain itu KPK juga mengimbau agar pihak-pihak lain yang pernah menerima uang terkait RTH ini agar segera mengembalikan pada KPK. Hal tersebut pasti akan dipertimbangkan sebagai faktor yang meringankan dan juga dapat membantu penanganan perkara ini,” tutur beliau di Jakarta, Selasa 26 Juli 2019.

Diduga uang tersebut mengalir pada sejumlah pihak, baik tersangka ataupun pihak lain di Bandung. “KPK sedang menelusuri pihak-pihak yang menikmati aliran dana tersebut. Ada yang secara kooperatif telah mengembalikan dalam bentuk uang senilai puluhan juta rupiah dan lima bidang tanah”, menurut Febri. Sampai dengan saat ini, alokasi anggaran Rp.123,9 miliar dari proses perhitungan saat ini diduga Negara dirugikan sebesar Rp.60 milyar. Proses verifikasi terus dilakukan untuk mempertajam bukti-bukti yang sudah dimiliki penyidik.

Kerugian Negara diindikasikan terjadi karena harga yang di-mark-up sedemikian rupa sehingga uang yang sebenarnya diterima oleh pemilik tanah jauh lebih kecil. Karena itulah, kerugian Negara dalam kasus ini hampir setengah dari nilai anggaran tersebut, ungkap Febri. KPK pun melakukan pemeriksaan sekaligus pengecekan lokasi bersama BPK RI terhadap Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Bandung yang terkait dengan dugaan korupsi yang sedang didalami.

Setelah memeriksa sekitar 81 saksi, pada Selasa ini diagendakan pemeriksaan terhadap lima saksi, yaitu PNS/Sekretaris Inspektorat Kota Bandung Agus Slamet Firdaus serta mantan Kepala Seksi Sertifikasi dan dokumentasi di Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Pemkot Bandung Hermawan.

Selanjutnya, Staff DPKAD Pemkot Bandung Wagiyo, Kadis Tata Ruang dan Cipta Karya (Tarcip) Kota Bandung Iskandar Zulkarnain serta Sekwan DPRD Kota Bandung atau Staf Ahli Wali Kota Kelly Solihin. Pemeriksaan dilakukan di kantor Direktorat Pengamanan Objek Vital Kepolisian Daerah Jawa Barat, Ujung Berung Bandung. Dalam pemeriksaan ini sekaligus dilakukan proses perhitungan kerugian keuangan Negara, ujar Febri.

Febri menjelaskan bahwa alokasi anggaran untuk RTH di Kota Bandung ini sebenarnya berangkat dari rencana pembangunan jangka menengah di Kota Bandung.
RTH itu diusulkan dalam rangka menghadapi ancaman masalah ketersediaan air dan penurunan kualitas air tanah di Kota Bandung sehingga diperlukan pengadaan tanah untuk merealisasikan RTH tersebut. Karena itulah, KPK sangat menyesalkan ketika pengadaan tanah untuk kepentingan masyarakat Bandung secara langsung ini justru diduga di Korupsi hampir setengahnya, dan uang miliaran tersebut mengalir pada banyak pihak, pungkas Febri.(Ant/riff)

Leave a comment

      PT KURNIA CIPTA SARANA KARYA
      NO AHU : 002918.AH.0101 - TAHUN 2019
Gemantara News
Berani Memberikan Informasi yang Akurat dan Terpercaya Demi Mencerdaskan Masyarakat Nusantara.

Back to Top