MOBIL SUZUKI ERTIGA OPS DESA DARI ADD BANTUAN PKH DI PUNGLI BANTUAN BPNT DISUNAT SEMUANYA DIDUGA TERJADI DI GARUT SELATAN KAB GARUT

MOBIL SUZUKI ERTIGA OPS DESA DARI ADD BANTUAN PKH DI PUNGLI BANTUAN BPNT DISUNAT SEMUANYA DIDUGA TERJADI DI GARUT SELATAN KAB GARUT

Peristiwa 0 Comment 586

GARUT, GemantaraNews

Sungguh sebuah pemandangan yang sangat asing apabila Kita melihat sebuah Desa memiliki sebuah Kendaraan operasional.
Namun yang lebih asingnya lagi pada kendaraan tersebut bertuliskan UNIT PELAYANAN SOSIAL.

Di Garut Selatan Kabupaten Garut, Utamanya pada Desa-desanya yang ada, Disinyalir kurangnya ada pengawasan dari pihak otoritas, terutama pengawasan terhadap kucuran anggaran dari Pemerintah pusat seperti Anggaran Dana Desa (ADD)atau pun Dana Desa (DD).
Bahkan terhadap bantuan dari Kementrian juga dari Provinsi atau pun Kabupaten untuk masyarakat disaat pandemi seperti bantuan:
PKH, BPNT, BLT DANA DESA, BLT KEMENTRIAN, SEMBAKO APBN, SEMBAKO APBD, BLT APBD serta yang lainnya.

Dan diduga terjadi Kecurangan, Penyalah Gunaan terhadap bantuan dari Pemerintah Pusat terhadap Penyerapannya, penyalah Gunaan Wewenang (Jabatan), Begitupun juga dengan bantuan dari Pemerintah seperti halnya bantuan PKH yang diduga terjadi entah namanya itu PEMOTONGAN/PENYUNATAN atau PUNGLI terhadap penerima manfaat PKH, walau dengan berbagai Alibi (Pembelaan) apapun alasannya tetap saja itu merupakan sebuah kejahatan yang sama saja dengan PENYELEWENGAN terhadap Uang Negara.

Hal ini seperti yang terjadi di Desa Jatiwangi, Kecamatan ,Garut Selatan-Kabupaten Garut, Selain sebuah kendaraan milik operasional Desa dengan bertuliskan “UNIT PELAYANAN SOSIAL DESA JATIWANGI, DARI ANGGARAN 2018 DENGAN PLAT NOMOR HITAM, KENAPA TIDAK MERAH DAN STNK ATAS NAMA PRIBADI?!!” (Yang berarti mobil tersebut dibeli yang uangnya diambil dari anggaran ADD atau DD. Apakah itu semua ada termaktub di dalam Perbupnya, apakah juga akan menandingi lembaga Pemerintah yang sudah ada dan jelas seperti halnya DINDOS?!!).

Disisi lain di Desa tersebut sepertinya sudah sistemik, dari pemangku jabatan paling dasar mulai dari tingkatan RT hingga Desa, Diduga telah melakukan Pemotongan (Penyunatan) atau Pungli terhadap bantuan dari Pemerintah seperti halnya bantuan PKH dan BPNT.
Hal itu diketahui setelah warga penerima manfaat mengatakannya kepada awak media, yang mengatakan bahwa bantuan dari Pemerintah itu tidak utuh diterima oleh si penerima manfaat karena di POTONG/di SUNAT atau di PUNGLI oleh oknum, Tidak jelas dan Tidak masuk akal untuk apa serta kemana Dana/Uang hasil dari Pemotongan (Penyunatan) atau Pungli tersebut.

Seperti Bantuan Program Keluarga Harapan PKH yang di terima penerima manfaat per -Triwulan, yang perbulannya Rp.343.750 x 3 bulan yang berarti mendapatkan Rp.1031.250, kenapa hanya menerima Rp.785.000/Triwulannya.
Kemana yang Rp.246,249, nya.
Belum lagi yang dari Bantuan Pemerintah Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) pada bulan April 2020 lalu yang nilainya Rp.200 rb/ KPM (berbentuk Sembako) tetapi nilainya kurang dari Rp.200.rb yang kalau dihitung BPNT tersebut hanya bernilai Rp.142.rb/KPM, kemana sisanya yang Rp.58 rb.

Selain itu terjadi juga perbedaan cukup mencolok terhadap bantuan Pemerintah terhadap warganya tersebut. Seperti yang terjadi di Kampung Sapora RT.03/08 per KPM nya hanya medapatkan 7,Kg beras, Sedangkan di Kampung Jati di RT.02/02 medapatkan 10,Kg beras selisihnya 3,Kg kenapa bisa demikian. Dari kesemuanya baik yang mendapatkan BPNT, BLT dan PKH sangat kelihatan sekali kerancuan yang terjadi.

Dengan adanya dugaan hal/kejadian seperti itu, dari pihak yang memiliki otoritas di wilayah Pemerintahan tersebut semestinya harus menjadi perhatian yang sangat khusus sebab semua itu berkaitan dengan Dana yang dikucurkan dari Pemerintah sendiri baik Pusat atau pun Daerah.

Selain itu harus melindungi juga warga masyarakat yang barangkali, karena telah membeberkan terjadinya tindakan dan kecurangan tersebut dari sebuah lntimidasi, lntervensi dan lainnya oleh oknum kepada warga masyarakat tersebut.
(Biro Garut)

Share Article to :

Leave a comment

      PT KURNIA CIPTA SARANA KARYA
      NO AHU : 002918.AH.0101 - TAHUN 2019
Gemantara News
Berani Memberikan Informasi yang Akurat dan Terpercaya Demi Mencerdaskan Masyarakat Nusantara.

Back to Top