MENTERI PPN DAN KEPALA BAPPENAS:MANFAAT ANGGARAN  PENDIDIKAN DIRASA BELUM MAKSIMAL

MENTERI PPN DAN KEPALA BAPPENAS:MANFAAT ANGGARAN PENDIDIKAN DIRASA BELUM MAKSIMAL

Pemerintahan 0 Comment 19

JAKARTA, Gemantaranews

Bambang Brojonegoro Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) dan Kepala Bappenas menyebutkan, Mengenai Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar 20 % pada sektor pendidikan, Dirasa belum maksimal dan efektif. Padahal sudah berjalan kurang lebih selama 10 tahun.

Menteri PPN dan Kepala Bappenas mengatakan, Kita belum benar-benar belum bisa memaksimalkan Alokasi Anggaran Pendidikan untuk kemudian dapat mengangkat kinerja dari sektor tersebut, katanya saat menghadiri acara Seminar Nasional di Gedung Bappenas, Jakarta, Senin.

Anggaran APBN untuk pendidikan yang sebesar Rp.492,5 triliun itu belum mampu mengangkat Indonesia berada pada deretan atas yang diisi oleh negara-negara yang mempunyai kualitas pendidikan yang baik.
Hal tersebut terjadi karena selama ini Pemerintah masih menjadikan belanja pendidikan berdasarkan kuantitas sebagai prioritas, sedangkan untuk kualitasnya masih belum diperhatikan, menurut beliau.

Untuk mengarahkan belanja pendidikan sebenarnya sudah harus mengarah ke kualitas,
Tidak hanya berdasarkan pada kuantitas angka partisipasi kasar, Karena itu Negara Kita belum mampu untuk mengarah kesitu.
Oleh sebab iti Ia mengatakan, Jika ingin mendapat hasil yang baik maka orientasi belanja pada sektor pendidikan harus seimbang antara kuantitas dan kualitas, ujarnya.

Sebenarnya untuk angka partisipasi kasar dirasa sudah cukup baik, Sudah saatnya belanja pendidikan diarahkan kepada kualitas, Dalam hal ini Kita masih Transisi dan Belum mengarah ke kualitas tersebut.
Belanja pendidikan yang mengarah pada kualitas di antara lain seperti ; –
“Perbaikan pada kurikulum, proses belajar mengajar, Kualitas guru, dan berbagai hal lainnya yang bisa berdampak langsung pada peningkatan sumber daya manusia khususnya untuk para siswa.
Jadi intinya bagaimana agar belanjanya tidak hanya terpaku kepada sarana fisik, Tetapi juga harus kepada sarana non-fisik, Terutama yang bisa secara langsung meningkatkan kualitas dari siswanya”, katanya.

Faktor lainnya yang cukup kontras dalam dunia Pendidikan dan berpengaruh pada perbaikan kualitas pendidikan salah satunya adalah, Setiap Daerah harus memenuhi 20% anggaran APBN sehingga tidak terjadi ketimpangan sosial, Dan 20% tersebut di level semua Daerah baik Provinsi, Kabupaten, dan Kota intinya harus terpenuhi. Ia juga menambahkan hal tersebut berlaku juga untuk program Pemerintah terkait pembangunan SDM melalui pendidikan keterampilan (Vokasi) yang berfokus pada keahlian teknis dan bertujuan untuk memperkaya kompetensi angkatan kerja, Kedepannya untuk belanja pendidikan untuk vokasi ditingkatkan, Tapi jangan sekedar menambah gedung atau peralatan, melainkan juga menyentuh kurikulum jadi agar benar-benar bisa mengurangi “Miss Match” antara pendidikan dan dunia kerja, katanya.

Hal senada dengan Boediastoeti Antowirjo Menteri PPN, Direktur Keuangan Negara dan Analisis Moneter Bappenas yang juga mengatakan, Bahwa sepanjang 2013 sampai 2017 belanja pada bidang jasa pendidikan memiliki elastisitas sebesar 0,39%, Atau tertinggi keempat setelah konstruksi, Jasa keuangan dan Administrasi Pemerintahan.
Namun hal itu belum mampu mendongkrak sektor pendidikan karena terbukti dengan peringkat pendidikan Indonesia yang dihitung dari The Programme for International Student Assessment (PISA) hanya berada di level 63 dari 71 Negara pada 2015, imbuhnya.(sum.atn/riff)

Leave a comment

      PT KURNIA CIPTA SARANA KARYA
      NO AHU : 002918.AH.0101 - TAHUN 2019
Gemantara News
Berani Memberikan Informasi yang Akurat dan Terpercaya Demi Mencerdaskan Masyarakat Nusantara.

Back to Top