MENTERI ATR HARUS TEGUR TEGAS KEPALA BPN KARENA DICURIGAI TERBITKAN HGB BERMASYALAH

MENTERI ATR HARUS TEGUR TEGAS KEPALA BPN KARENA DICURIGAI TERBITKAN HGB BERMASYALAH

Peristiwa 0 Comment 86

JAKARTA, Gemantaranews

Menteri Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil didesak untuk memanggil Kepala BPN Tangerang Selatan yang dicurigai telah menerbitkan sertifikat HGB No. 2168 atas nama PT. Jaya Real Property, Tbk.

Sofyaj Djalil harus menanyakan secara detil bagaimana HGB tersebut bisa diterbitkan padahal tidak memenuhi persyaratan dan kepatutan.

Kuasa ahli waris Poly Betaubun mengatakan tanah Letter C No. 428 seluas 11.320 m2 milik (alm) Alin bin Embing dengan ahli waris Yatmi dirampas oleh PT JRP untuk dijadikan bagian dari Bintaro Mall Xchange.

“Padahal ahli waris tidak pernah menjualnya ke PT JRP. Tidak ada bukti telah terjadi transaksi jual beli, berarti dirampas oleh PT JRP,” kata Poly kepada wartawan di kawasan Bintaro, Senin (15/7/2019).

Poly kemudian menceritakan kronologi bagaimana ahli waris berjuang untuk mendapatkan kembali tanah tersebut. “Tanggal 20 Juli 2018 BPN Tangsel mengundang kami, Lurah Pondok Jaya dan PT JRP. Saat itu PT JRP datang tapi tidak ikut pertemuan,” jelasnya.

Kata Poly lagi, di pertemuan itu BPN Tangsel meminta klarifikasi dan data serta bukti kepemilikan tanah yang sah. “Kami menyodorkan bukti-bukti sebagai pemilik tanah yang sah,” tuturnya.

Pada pertemuan itu, BPN Tangsel juga menanyakan kepada Lurah Pondok Jaya perihal keaslian surat milik dari ahli waris dan dijawab asli dan benar.

“Dalam pertemuan itu BPN Tangsel diwakili oleh Ibu Rini, staf bagian persengketaan, padahal yang mengundang Kepala BPN Tangsel, tapi kok diwakili. Etikanya sebagai pejabat tidak ada,” papar Poly. “Karena hanya diwakili oleh seorang staf, BPN Tangsel tidak dapat mengambil keputusan,” tambahnya.

Pertemuan kembali digelar 26 Juli 2018. Di pertemuan kali ini BPN Tangsel kembali meminta bukti-bukti kepemilikan sah tanah. Dan Yatmi menyodorkan surat ketitir (dasar) nomor 428, surat girik 428, dan surat penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama Tigaraksa.

Selain itu, Yatmi juga menunjukkan surat pernyataan PPAT Kecamatan Ciledug, serta dokumen pendukung lainnya dari Kelurahan Pondok Jaya.

“Sedangkan PT JRP hanya bisa menunjukkan foto copy kuitansi yang diklaim mereka sebagai bukti pembelian tanah yang menurut kami tidak ada sangkut pautnya dengan ahli waris. Begitu juga bukti-bukti lainnya sangat rancu dan tidak jelas,”ungkapnya.

Di akhir pertemuan, BPN Tangsel memutuskan agar dilakukan pengukuran objek dan disepakati oleh kedua belah pihak yang bersengketa.

BPN Tangsel juga mengarahkan kepada ahli waris untuk betemu dengan Kasie Pengukuran dan mendaftarkan pengajuan dilakukan pengukuran. “Kami sudah bertemu denga Kasie Pengukuran dan mendaftar. Tapi sampai sekarang pengukuran belum dilaksanakan,” jelas Poly.

Ahli waris sangat terkejut, di kemudian hari PT JRP melanggar kesepakatan dengan menyatakan keberatan dilakukannya pengukuran. Penolakan itu diberitahu oleh BPN Tangsel kepada ahli waris.

Poly menegaskan, pengukuran harus dilaksanakan agar mengetahui apakah tanah Letter C bernomor 428 milik (alm) Alin bin Embing masuk ke dalam HGB No. 2168 milik PT JRP. “Semuanya harus jelas. PT JRP tidak ada alasan  dan mengelak untuk tidak mengembalikan tanah milik ahli waris,” pungkasnya. (Faisal)

Leave a comment

      PT KURNIA CIPTA SARANA KARYA
      NO AHU : 002918.AH.0101 - TAHUN 2019
Gemantara News
Berani Memberikan Informasi yang Akurat dan Terpercaya Demi Mencerdaskan Masyarakat Nusantara.

Back to Top