MENTERI ATR/BPN SOFYAN DJALIL:PENGHAPUSAN MENGENAI IMB DAN AMDAL MASIH PRO-KONTRA

MENTERI ATR/BPN SOFYAN DJALIL:PENGHAPUSAN MENGENAI IMB DAN AMDAL MASIH PRO-KONTRA

Pemerintahan 0 Comment 19

JAKARTA, GemantaraNews

Wacana penghapusan mengenai Izin Mendirikan Bangunan (lMB) dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), dikatakan Menteri Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil masih terjadi Pro-Kontra. “Ada yang Pro dan Kontra, artinya masalah ini rumit tapi bisa dijembatani kalau duduk satu meja”, ujar Sofyan Djalil usai diskusi wacana penghapusan IMB dan AMDAL di Jakarta, Jum’at.

Bahwa Wacana penghapusan IMB dan AMDAL merupakan bagian dari ide untuk membuat investasi menjadi lebih mudah, kata Sofyan Djalil.

“Betapa rumitnya Untuk masalah tersebut, Sebab itu secara prinsip teman-teman setuju perlu disederhanakan perizinan yang bikin frustasi orang, Kesimpulannya adalah Kita perlu diskusi lebih detil dalam meja bundar”, ucapnya.

Sofyan mengatakan pada prinsip nya pemerintah berkomitmen menciptakan birokrasi yang lebih sederhana sehingga terjadi percepatan usaha dan terciptanya lapangan kerja.
“Hambatan selama ini yaitu terkait tata ruang. Pemerintah punya komitmen bagaimana tata ruang akan lebih tertib, lebih efektif tanpa hambatan birokrasi”, katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Wali Kota Bogor Bima Arya mengatakan terdapat beberapa prinsip dalam menata ulang rezim perizinan, salah satunya penyederhanaan dan keseimbangan.
“IMB mungkin harus tetap ada, tapi untuk AMDAL lalu lintas, AMDAL lingkungan itu harus jadi satu paket saja”, Ia menambahkan kewenangan yang tumpang tindih antara pemerintah Provinsi dan Pusat juga harus didiskusikan lebih rinci sehingga proses perizinan tidak berlapis-lapis, ujarnya.

Dan menurut Bima Arya perlu diperhatikan juga mengenai prinsip keseimbangan, yakni mekanisme perencanaan berbanding lurus dengan pengawasan.
“Pembangunan yang berorientasi lnvestasi didorong, Tapi di sisi lain kualitas hidup dan lingkungan juga terjaga. Dalam hal ini Pemkot siap mendukung Pemerintah pusat”, katanya.(net/rif)

Leave a comment

      PT KURNIA CIPTA SARANA KARYA
      NO AHU : 002918.AH.0101 - TAHUN 2019
Gemantara News
Berani Memberikan Informasi yang Akurat dan Terpercaya Demi Mencerdaskan Masyarakat Nusantara.

Back to Top