Menindaklanjuti Laporan Masyarakat Desa Fulolo Lalai – Hiliserangkai, DPRD kabupaten Nias Laksanakan RDP

Berita Daerah 0 Comment 592

NIAS, Gemantaranews
Lembaga DPRD Kabupaten Nias melaksanakan Rapat Dengar Pendapat ( RDP ) di ruang rapat DPRD lantai II terkait menanggapi laporan warga masyarakat Desa Fulolo Lalai, Kecamatan Hiliserangkai kabupaten Nias, Provinsi sumatera utara, senin ( 11/03/2019 ) sekira pukul 10.30 wib.

Turut hadir pada pelaksanaan RDP tersebut Ketua DPRD, ketua komisi I beserta anggota, Asisten I, Kabag hukum, Kepala Inspektur, sekretaris inspektur, kadis PMDK, Camat kecamatan hiliserangkai, ketua BPD, kepala desa, aparat desa, TPK, PLD, PD, dan Pelapor Warga masyarakat Desa fulolo lalai kecamatan Hiliserangkai Kabupaten nias, RDP di fasilitasi oleh Ketua dan anggota komisi 1 DPRD kabupaten Nias.

Seperti di beritakan media Gemantaranews. com sebelumnya bahwa Warga masyarakat desa Fulolo lalai telah melaporkan Indikasi dugaan penyalahgunaan dan penyelewengan dana desa T.A 2018 di kejaksaan negeri Gunungsitoli pada tanggal 11/02/2019 dan tembusan surat kebeberapa pihak termasuk DPRD kab. Nias.

Dalam pelaksanaan rapat dengar pendapat, Ketua DPRD kabupaten Nias Yaredi Laoli menyatakan : ” Supaya Inspektorat segera menuntaskan laporan masyarakat desa fulolo ini. Karena sasaran penggunaan Dana Desa untuk kepentingan dan harapan seluruh masyarakat desa demi pembangunan serta kesejahteraan masyarakat desa, bukan kepentingan camat dan kepala desa.

” Saya berharap kepada seluruh pihak – pihak terkait, agar pelaksanaan dana desa betul – betul di laksanakan sesuai peraturan dan ketentuan. Dia juga menegaskan kepada kepala inspektur kabupaten nias supaya laporan masyarakat maupun LSM yang mengendap di Kantor inspektorat segera di proses dan di tuntaskan, Tegas Ketua DPRD nias.

Ketua komisi I Fantos waruwu mengatakan ” ada 3 hal fungsi DPRD yaitu : Legislasi, Budgeting / Anggaran, Pengawasan. Dia berharap kepada Pihak – pihak terkait supaya pelaksanaan dan Pengelolaan Dana Desa khususnya di wilayah kabupaten Nias harus sesuai dengan Peraturan dan Ketentuan yang berlaku.

Adapun beberapa poin hasil Rapat Dengar Pendapat yang telah di sepakati bersama adalah.
1. Di minta kepada Inspektur kabupaten nias segera turun kelapangan untuk memonitoring, menginvestigasi, sekaligus audit lapangan tentang Pelaksanaan pekerjaan Dana desa T.A 2018 di desa Fulolo lalai, di mulai pada tanggal 02 april 2019.
2. Diharapkan kepada camat hiliserangkai untuk membentuk Tim di tingkat kecamatan terkait penanganan Dana desa khususnya di desa fulolo lalai dan seluruh desa yang ada di wilayah kecamatan hiliserangkai.
3. Diminta kepada berbagai unsur untuk melakukan harmonisasi baik PMDK, Kabag Hukum, Inspektorat melakukan sosialisasi terkait penanganan dana desa yang berkaitan dengan Hukum, menjalin koordinasi pada camat dan Kepala desa.
4. selambat – lambatnya dua minggu setelah audit, Inspektorat harus memberikan laporan hasil Investigasi dan audit lapangan desa fulolo lalai ke Lembaga DPRD kabupaten Nias.

Wakil ketua BPD desa Fulolo lalai Fo’arota mendrofa kepada media mengatakan ” kita sangat berterima kasih dan Apresiasi upaya serta langkah – langkah yang di ambil Lembaga DPRD Kabupaten Nias, dalam hal ini Ketua DPRD dan Ketua komisi I serta Anggota DPRD kabupaten nias yang mana harapan kami atas laporan kami masyarakat desa Fulolo lalai ada tindak lanjut.

” Kami juga berharap kepada Instansi terkait yang telah di beri hak dan kewenangan memonitoring, mengawasi, mengaudit pelaksanaan pekerjaan dana desa dan alokasi dana desa dapat benar – benar menjalankan tupoksinya sesuai peraturan dan ketentuan yang telah ada”, Kata Fo’arota mendrofa.

Fo’arota mendrofa juga menyebutkan bahwa kami sudah menyampaikan Laporan pengaduan tentang indikasi dugaan penyalagunaan dan Penyelewengan pengelolaan Dana desa T. A 2018 desa fulolo lalai kepada Kejaksaan Gunungsitoli tanggal 11/02/2019, kami minta Laporan kami di proses dan usut tuntas oleh Kejaksaan Negeri Gunungsitoli, karena menurut pengamatan dan Penilaian kami tidak sesuai dengan Pedoman petunjuk Pelaksanaan dan Tekhnis ( Gambar dan RAB) . Pemerintah Pusat memberikan Dana desa untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa bukan malah sebaliknya sebagai kesejahteraan Kepala desa, aparat desa, aparat desa, TPK dan kroni – kroninya saja, Kata Wakil Ketua BPD Hiliserangkai, ( St. Lase)

Leave a comment

      PT KURNIA CIPTA SARANA KARYA
      NO AHU : 002918.AH.0101 - TAHUN 2019
Gemantara News
Berani Memberikan Informasi yang Akurat dan Terpercaya Demi Mencerdaskan Masyarakat Nusantara.

Back to Top