MASYARAKAT NILAI KADES HILIBADALU – SOGAE’ADU KAB. NIAS BOHONGI PUBLIK

MASYARAKAT NILAI KADES HILIBADALU – SOGAE’ADU KAB. NIAS BOHONGI PUBLIK

Hukum 0 Comment 1022

KAB. NIAS, GemantaraNews

Dengan informasi yang beredar hangat di medsos baru-baru ini terkait pemberitaan Kepala Desa Hilibadalu Kecamatan Sogae’adu Kabupaten Nias Melyaman Gulo, SST yang disampaikan di beberapa media Online, bahkan di youtobe yang di tampilkan oleh Ktv. dimana Kades Hilibadalu mengatakan bahwa Dia dan aparat Desa tidak bersalah/belum menyalahgunakan Dana Desa seperti yang di laporkan ratusan masyarakatnya ke kejaksaan Gunungsitoli, Wakil Ketua BPD Hilibadalu angkat bicara menanggapi pernyataan Kades tersebut.

Kepada awak media, Wakil Ketua BPD Drs. Soziduhu Lombu, M.Pd, mengatakan “bahwa pernyataan Kepala Desa Hilibadalu Melyaman Gulo, SST dalam prinsip-Nya sah-sah saja, sekalipun Dia melakukan bantahan atau pembelaan terhadap laporan masyarakat terhadap diriNya, baik melalui media ataupun melalui jalur hukum lainnya, akan tetapi perkara ini lagi berproses dan sedang di tangani Inspektorat Kabupaten Nias, sehingga penilaian Kami masih belum Kita tau bahwa Dia benar atau salah.Tapi anehnya, Kades Melyaman Gulo, SST mampu menyatakan bahwa dia tidak bersalah, dan malahan Dia mengungkapkan kata tentang penyesatan jadi menurut saya, ini perlu di klarifikasi supaya jangan menyesatkan khususnya kepada masyarakat Desa Hilibadalu dan Publik pada umumnya”.

Hal ini muncul ketika kami mengadakan rapat musyawarah Desa bersama masyarakat, BPD dan Pemerintahan Desa Hilibadalu terhadap realisasi pertanggungjawaban anggaran 2018 oleh Kepala Desa. Hasilnya, masyarakat tidak berterima atau menolak laporan pertanggungjawaban Kepala Desa Hilibadalu.

“Dengan mulai munculnya riang-riang masyarakat dalam penolakan laporan pertanggungjawaban Kepala Desa, Ketua dan Wakil BPD melakukan mediasi bersama kepala desa, tapi sangat disayangkan jawaban Kepala Desa kepada BPD “yeah kita lihat saja nanti siapa yang salah palingan masuk penjara” jadi kami BPD tidak bisa berbuat apa-apa karena RAB (rencana anggaran biaya) Kades tidak memberikan kepada BPD”, ujar Soziduhu Lombu.

Dia menambahkan, di katakan Kades Melyaman Gulo, SST hanya 7 0rang yang melaporkan dugaan penyelewengan Dana Desa Hilibadalu, tetapi kenyataannya 198 0rang yang menandatangani laporan masyarakat disertai nomor induk kependudukan (NIK). Jadi, masyarakat menilai pernyataan Kepala Desa Hilibadalu di dalam pemberitaan media online adalah suatu pembohongan publik. Pada saat RDP di Kantor DPRD Kabupaten Nias bersama Pemkab Nias, Inspektorat, Dinas PMD, Camat Sogae’adu, BPD, dan masyarakat, disitulah kami BPD baru tau semua bahwa ada kelebihan baja ringan sebanyak 60 batang yang tersimpan dirumah Kades, keramik 17 kotak yang masih belum terpakai.

“Setelah ada pemeriksaan dari Inspektorat datang kelapangan untuk melakukan audit, Senin (22/06/2020) dan disitu baru Kami tau lagi ada beberapa item barang belanjakan dari T.A 2018 belum terpakai.Tahun 2019 belum dibuat berita acara tentang barang yang belum terpakai, apakah barang yang tersisa di Tahun 2018 sudah dipakai di Tahun 2019 atau tidak, dan sampai sekarang belum ada berita acaranya. Dan menurut pengakuan Suplaiyer bahan material UD. CANDRA SPJ untuk Dana Desa T.A 2019 belum ditandatanganinya , Jelas Sozi Lombu.

“Inspektorat telah memanggil dan memeriksa kami BPD pada tanggal 29 juni 2020 lalu, Kami BPD sudah menjelaskan tentang pengambilan dua sumber gaji (Gaji ASN dan Kepala Desa), saya selaku wakil ketua BPD sudah mengingatkan beliau untuk tidak mengambil gaji dari dua sumber,tapi beliau mengatakan bahwa tidak dilarang, ketika ketahuan maka akan dikembalikan.Tapi anehnya, kenapa laporan/SPJ bisa diterima Dinas PMD dan Bapak BUPATI Nias sedangkan hal itu sudah ada dilaporan bahwa telah menggunakan gaji tersebut dari 2018 sampai 2019 satu tahun penuh”, tutur Soziduhu Lombu.

Lebih lanjut, harapan Kami BPD dan masyarakat Desa Hlibadalu, Inspektorat Kabupaten Nias adil dan tegas memproses laporan masyarakat Desa Hilibadalu, sehingga peruntukkan Dana Desa tepat sasaran dan bisa menjadi pembelajaran di 170 Desa yang ada di kabupaten Nias. Dan bila Inspektorat melalaikan laporan kami ini, maka ratusan warga Desa Hilibadalu siap turun mempertanyakan dan melakukan aksi unjuk rasa di kantor Inspektorat Kabupaten Nias”, tegasnya mengakhiri.

Tokoh masyarakat Aroziduhu Lombu Mewakili masyarakat Desa Hilibadalu mengatakan “supaya indikasi penyalagunaan wewenang atas Dana Desa oleh Pemerintahan Desa Hilibadalu di ungkap dan usut tuntas Aparat Penegak Hukum maupun Tim audit Inspektorat secara jelas dan transparan tanpa ada intervensi dari pihak manapun. Kami masyarakat menilai pernyataan Kepala Desa di media Online terlampau terburu-buru, bukan mendinginkan hati Kami warga masyarakat, malah menambah kekecewaan karena masalah ini sedang dalam proses hukum. Kami percaya Inspektorat adil dan mampu mengusut tuntas kasus ini, sehingga jika ada indikasi pelanggaran hukum, maka menjadi pelajaran berharga kepada Kepala Desa Hilibadalu secara khusus dan Kepala Desa lainnya. Seperti Instruksi bapak Presiden RI mengatakan “awasi dan laporkan penyalagunaan ADD/DD”, dasar itulah sebagai masyarakat peduli dengan Desa Kami.

Menanggapi hal tersebut Kepala Desa Hilibadalu Melyaman Gulo, SST kepada Wartawan saat dikonfirmasi di Kantor Desa, Selasa (07/07/2020) mengatakan ” Siltap yang Dia terima sudah sesuai dengan Juknis yang disampaikan kepadaNya, setelah ada pengaduan masyarakat baru ada teguran lisan dari Kadis PMD, teguran secara tertulis baik dari Dinas PMD maupun Kecamatan belum diterimaNya”.

“Saya belum mengetahui kalau ada Peraturan Bupati yang melarang ASN yang merangkap Jabatan sebagai Kepala Desa Defenitif menerima dua sumber Gaji/Penghasilan tetap (Siltap) bersumber dari APBD maupun APBD. Di Tahun 2019 selama satu tahun sebesar=Rp 30.000.000,_ dan Tahun 2018 lima bulan sehingga total 40,5 juta rupiah, itu sudah saya kembalikan”, papar Kades.

Menurut Melyaman Gulo,SST mereka sudah menjalankan penggunaan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa dengan benar dan berharap kepada Inspektorat Kabupaten Nias lebih profesional menuntaskan permasalahan ini, pungkasNya.

Masyarakat Desa Hilibadalu Kecamatan Sogae’adu menilai ratusan juta rupiah kerugian Negara atas laporan Mereka, tetapi Mereka tetap menunggu LHP dari Inspektorat Kabupaten Nias.

Dari pantauan Media, Inspektorat Kabupaten Nias telah memanggil dan memeriksa Masyarakat pelapor, terlapor dan BPD Hilibadalu. Sampai berita ini diturunkan, Inspektorat Kabupaten Nias sebagai pengaudit masih belum di konfirmasi awak media.setiaman lase (S.Gulo/Tim)

Share Article to :

Leave a comment

      PT KURNIA CIPTA SARANA KARYA
      NO AHU : 002918.AH.0101 - TAHUN 2019
Gemantara News
Berani Memberikan Informasi yang Akurat dan Terpercaya Demi Mencerdaskan Masyarakat Nusantara.

Back to Top