MASYARAKAT BERHARAP AGAR HEARING KE-DPRD BANYUWANGI BERDASARKAN FAKTA HUKUM BUKAN OPINI

MASYARAKAT BERHARAP AGAR HEARING KE-DPRD BANYUWANGI BERDASARKAN FAKTA HUKUM BUKAN OPINI

Berita Daerah 0 Comment 168

BANYUWANGI, GemantaraNews

Ramainya isu terkait dugaan tersebarnya foto kurang pantas yang di tuduhkan kepada bupati Banyuwangi ditengah warga masyarakat ternyata ditanggapi beragam, karena tidak adanya sumber yang jelas dan berani tanggung jawab sebagian besar masyarakat menganggap itu Hoax untuk mengalahkan Cabub Banyuwangi No.02 Ipuk Festiandani Azwar Anas.

Beberapa masyarakat yang coba mengadopsi opini tersebut, salah satunya datang dari Masruri salahsatu aktivis kabupaten Banyuwangi yang telah berkirim surat kepada DPRD untuk meminta hearing dengan tujuan agar permasalahan tersebut segera menemukan kejelasannya.

“Sesuai prosedur, kita telah mengirim surat permintaan hearing beberapa hari yang lalu, tinggal nunggu balasan kapan bisa dilaksanakan,” tutur Masruri saat dikonfirmasi melalui saluran teleponnya pada, Rabu (2/12/2020).

“Tujuannya agar masyarakat bisa tahu kebenarannya, apakah foto itu editan atau asli itu saja.”tambahnya.

Hanya saja pendapat berbeda didapatkan dari Ketua LBH Nusantara, MH. Imam Ghozali, yang menyatakan jika memang demi kepentingan masyarakat, seharusnya permintaan hearing itu harus berdasarkan fakta hukum dan bukan sekedar opini.

Bahkan Ghozali menyebutkan jika permintaan Hearing ke DPRD, jadi jalan mudah untuk Kepolisian Banyuwangi mengusut pembuat, pengunggah, penyebar konten vulgar dimasyarakat dan telah menjadikannya sebagai alat kampanye hitam.

“Permintaan Hearing oleh Masruri dan sejumlah orang pendukung salah satu paselon bupati sangat kita sayangkan dan tampak kalau memanfaatkan situasi menjelang PILBUB Banyuwangi 09 Desember 2020, https://ekspresi.online/hearing-foto-tak-senonoh-mirip-bupati-anas-tak-juga-digelar-kiai-dan-masyarakat-galang-tanda-tangan/
Beberapa ulama’ kita kenal dan sangat kita sayangkan kalau membawa mereka terlalu jauh pada kepentingan politik sesaat , dan lebih sangat di sayangkan kalau Hearing nanti tidak di dasarkan pada fakta hukum, atau bukti bukti yang tidak bisa di pertanggungjawabkan, maka akan menjadi ajang menabur fitnah sesama teman saudara yang dulunya baik, hanya karena PILBUB jadi bermusuhan,”ungkap Ghozali.

Ghozali berharap sebagai tanggung jawab moral atas imbas negatif yang timbul di masyarakat nantinya mereka yang mengajukan Hearing bisa dilanjutkan ke kepolisian untuk menunjukkan bukti dan sumber penyebar konten tersebut dari mana mereka tahu, siapa yang memberi tahu
Kita juga sudah membuat laporan resmi Kepolres Banyuwangi tentang Konten Pornografi, Hoax, SARA dan Pelanggaran UU ITE (24/11/2020), cuman kita juga tidak menginginkan masalah itu merusak Keutuhan dan jalannya Demokrasi PILBUB Banyuwangi 09 Desember 2020.

“Karena prinsip hukum kita menjunjung tinggi Asas Praduga Tidak Bersalah, maka sebelum ada putusan hukum tetap bersalah atau benar, nama baik martabat, kehormatan seseorang harus di jaga dan di hormati.” Tegasnya. (Puji)

Share Article to :

Leave a comment

      PT KURNIA CIPTA SARANA KARYA
      NO AHU : 002918.AH.0101 - TAHUN 2019
Gemantara News
Berani Memberikan Informasi yang Akurat dan Terpercaya Demi Mencerdaskan Masyarakat Nusantara.

Back to Top