KOMITE SMA 06 METRO SELATAN DI DUGA LAKUKAN PUNGLI.

KOMITE SMA 06 METRO SELATAN DI DUGA LAKUKAN PUNGLI.

Hukum 0 Comment 106

METRO LAMPUNG , Gemantara News

Berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan Nasional( Kemendiknas) No. 014/U/2002 tanggal 2 April. sekaligus menyatakan Pendamping / Pembantu, Penyelenggara Pendidikan( BP3) Badan itu sudah tidak berlaku lagi.dengan adanya tidak di Perlakukannya lagi hal tersebut. maka Komite Sekolah memiliki kedudukan yang kuat karena di Undangkan melalui Undang undang No. 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional.

Dengan adanya pasal 56 ayat 3 Undang Undang SPN No 20 Tahun 2003 menyatakan akan fungsi dan kedudukan Komite yang mewakili serta menyalurkan Aspirasi dan Prakasa Masyarakat dalam melahirkan sebuah Kebijakkan.guna meningkatkan dan tanggungjawab dalam peran serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan di satuan Pendidikan. selain itu tugas Komite juga harus bisa dan mampu menciptakan suasana dan kondisi yang Tranfaran, Akuntabel dan Demokratis dalam Penyelenggaraan serta Pelayanan Pendidikan yang bermutu di satuan Pendidikan.

Lain halnya fenomena saat ini yang terjadi justru di Dunia Pendidikan khususnya di tingkat SMA/ SMEA. pihak Komite yang semestinya harus berpihak pada Wali Murid atau Masyarakat guna atau untuk menyampaikan segala keluh kesah Wali Murid kepada pihak Sekolah. akan tetapi semua sepertinya Komite tidak lagi mau peduli dengan segala kelebihan atau kekurangan Masyarakat atau Wali Murid. atas pungutan yang berdalil Sumbangan.

Seperti halnya pengakuan salah satu Wali Murid yang tidak mau di sebut namanya dengan alasan menjaga kenyamanan Anak atau Siswa. yang mana menurutnya dengan adanya sumbangan dengan besaran hingga Rp.2.200.000.( Dua juta dua ratus ribu rupiah) pertahunnya sudah barang tentu sangatlah memberatkan bagi Wali Murid. sedangkan dengan adanya Sekolah di Negeri itu tujuannya tak lain supaya orang tua tidak terlalu di beratkan alias gratis. ungkapnya.

Sebagai mana pantauan Awak Media ini dan berdasarkan surat edaran yang tertanggal 20 September 2019. yang mana dari surat edaran tersebut benar adanya dari isi surat tersebut, bahwasannya pihak sekolah dan Komite telah memunggut biaya terhadap Wali Murid dengan dalil sudah adanya kesepakatan antara semua pihak.

Kesepakatan, sepertinya bahasa itu sangatlah manjur dan mujarab untuk di jadikan senjata bagi pihak Komite maupun Sekolah dari segala unsur pungli. Alasan klasik seperti Kesepakatan ternyata telah di jadi kan objek untuk mencari keuntungan pribadi mau pun kelompok bagi para orang yang punya kepentingan dan otoritas di sekolah. dalil dalil itu selalu di jadikan senjata yang ampuh untuk mengeruk uang Masyarakat.

Pertanyaannya. apakah selama ini Pemerintah Daerah tidak mengetahui atau justru sebaliknya dengan sengaja dengan membiarkan adanya pungli untuk berkembang biak di satuan Sekolah dengan cara dalil dalil yang ironi sekali. yang sehingga Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 75 Tahun 2015 tentang Komite pun di terjang alias di kangkangi. sementara Permendikbud itu pun telah di undangkan pada tanggal 30 Desember 2016 dan sangat cler bahwa pihak Sekolah tidak boleh melakukan Pungutan pada Murid/ Wali Murid hal itu sebagai mana di atur dalam pasal 10 pasal 11 dan pasal 12. artinya jelas jelas bahwasannya pihak Komite mau pun Sekolah tidak di benarkan bila harus memungut biaya apa pun terhadap Murid mau pun Wali murid. ( Bambang S)

Leave a comment

      PT KURNIA CIPTA SARANA KARYA
      NO AHU : 002918.AH.0101 - TAHUN 2019
Gemantara News
Berani Memberikan Informasi yang Akurat dan Terpercaya Demi Mencerdaskan Masyarakat Nusantara.

Back to Top