KETUA KWK MENILAI, SURAT PELAKSANAAN PILKADES TIDAK MEMPUNYAI HUKUM YANG JELAS

KETUA KWK MENILAI, SURAT PELAKSANAAN PILKADES TIDAK MEMPUNYAI HUKUM YANG JELAS

Headline 0 Comment 23

SUMENEP, Gemantaranews

Surat Bupati Sumenep perihal pelaksanaan pilkades tanggal 26 agustus 2019, dinilai tidak lazim. apalagi, dalam tatacara teknis pembuatan surat-surat Dinas yang berkaitan dengan peraturan perundang undangan tidak memenuhi asaz kepatutan yang tertera sesuai dengan UU No.12 tahun 2012.

Ketua komunitas warga kepulauan (KWK) H.safiuddin, SH.MH saat dikonfirmasih oleh media ini mengatakan, Surat Bupati prihal pelaksanaan pilkades bisa dikatakan banci. Sebab, tidak mempunyai landasan hukum yang jelas, Konsiderannya mengacu kepada Perda no.03 thn 2019, Seolah olah belum ada perbup. padahal, sejatinya surat tersebut lahir atas desakan masyarakat terhadap isi Perbup no. 27 tahun 2019, terkait scoring,” katanya. Selasa,27/8/2019

Menurutnya, terbitnya surat tersebut aneh bin ajaib keputusan tampa mempertimbangkan kaidah dan Azaz Hukum tentang tatacara pembuatan surat-surat terutama tentang aspek Yuridis. tentunya, ini akan mengurangi kewibawaan Bupati dimata Masyarakat Sumenep. Dengan demikian, surat Bupati tersebut cacat prosedural dan cacat asaz sehingga, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat untuk dipergunakan menganulir Perbup no. 27 tahun 2019.

“Dengan demikian, surat tersebut cacat secara prosedural dan Azaz Hukum dan tidak mempunyai hukum mengikat terutama tentang aspek Yuridis,” Tutur pria yang dikenal dengan sapaan PIU tersebut.

Dia juga menambahkan, apakah surat Bupati yang di tandatangani sekda akan diikuti..? karena, Hukum terkadang tidak berbanding lurus dengan kemauan politik sehingga, tetap akan diikuti. apalagi, biaya Pilkades dari APBD. Saya hanya menilai secaya yuridis tentang surat Bupati tersebut diluar rana politik,” Imbuhnya.(ND)

Leave a comment

      PT KURNIA CIPTA SARANA KARYA
      NO AHU : 002918.AH.0101 - TAHUN 2019
Gemantara News
Berani Memberikan Informasi yang Akurat dan Terpercaya Demi Mencerdaskan Masyarakat Nusantara.

Back to Top