KETERLALUAN BANSOS BST DISUNAT 500 000 PENERIMA MANFAAT HANYA DAPAT RP 100 000

KETERLALUAN BANSOS BST DISUNAT 500 000 PENERIMA MANFAAT HANYA DAPAT RP 100 000

Hukum 0 Comment 139

SUKABUMI, GemantaraNews

Kemensos RI segera melakukan lnvestigasi terkait dengan dugaan pemotongan terhadap Bantuan Sosial Tunai (BST) di Desa Semplak, Kecamatan Sukalarang Kabupaten Sukabumi-Jawa Barat.

Salahudin Yahya Kabag Publikasi, Pemberitaan dan Biro Humas Kemensos RI mengatakan,
Terkait adanya laporan dugaan pemotongan BST untuk lansia di wilayah Sukabumi Kita akan segera mendalaminya menurutnya kepada awak media Sabtu (13/06/2020).

Salahudin Yahya menjelaskan, BST merupakan program bantuan tunai untuk warga yang terdampak Covid-19, dan disalurkan dalam beberapa tahap dan saat ini penyalurannya sudah dalam tahap kedua. Jadi setiap warga penerima manfaat mendapatkan bantuan uang tunai sebesar Rp.600 000 satu orang yang disalurkan melalui Kantor PT.Pos Indonesia, katanya.

“Berdasarkan Perspektif Dalam Kemensos Bantuan Tersebut Tidak Boleh Dipungut Atau Dipotong Dengan Pihak Lain Dengan Dan Tanpa Alasan”.

Oleh sebab Itulah pentingnya Data ter-Update dari Pemda, sehingga kejadian permasalah yang terjadi diwilayah Kabupaten Sukabumi tidak kembali terjadi.
Nenurutnya ia akan segera memintai sejumlah keterangan kepada sejumlah pihak terkait adanya kasus dugaan pemotongan BST bagi lansia diwilayah Kabupaten Sukabumi tersebut.

Setelah sejumlah pihak telah dimintai keterangan kita akan laporkan langsung kepada Inspektorat Jendral Kemensos, terangnya.

Sedikitnya ada enam orang Lansia di Kampung Buluh RT.02/02, Desa Semplak, Kecamatan Sukalarang, Kabupaten Sukabumi yang mendapatkan Bantuan Sosial Tunai (BST) dari Kemensos RI, uangnya dipotong oleh oknum RT dan perangkat Desa sebesar Rp. 500 000. Yang seharusnya enam orang lansia tersebut mendapatkan bantuan BST tahap kedua dari Kemensos RI itu sebesar Rp.600 000, Namun karena dipotong Rp.500 000 maka mereka hanya mendapatkan Rp. 100 000.

Berdasarkan laporan dari RA (34) warga Kampung Buluh, Desa Buluh, Pemotongan BST tersebut terjadi setelah enam orang Lansia itu menerima bantuan uang sebesar Rp.600 000, Tetapi mereka diminta untuk mengembalikannya sebesar Rp.500 000 yang dihampiri OKNUM RT dan PERANGKAT DESA yang meminta kembali sebesar Rp.500 ribu, Setelah mereka ke enam Lansia tersebut kembali ke rumah sehabis menerima uang BST itu malalui Desa, terangnya.

Berdasarkan keterangan Oknum RT dan Perangkat Desa yang sudah jelas-jelas menyalahi tersebut, Pemotongan itu dilakukan karena ke enam warga itu sudah mendapatkan bantuan dari beberapa sumber sehingga bantuannya dipotong.
Mereka berdalih uang yang dipotong itu, akan dibagikan kembali kepada warga yang tidak mendapatkan bantuan sama sekali, kilahnya.

RA juga mengatakan, “Bahwa ke enam Lansia itu mendapatkan Intimidasi dan Ancaman Akan Dicoret Dari Penerima Pantuan Manfaat Apabila Tidak Mau Dipotong.

Sementara itu Lura Widarnangti (Kades Semplak, Kecamatan Sukalarang, Kabupaten Sukabumi sendiri malah membantah??? terkait adanya pemotongan Bantuan Sosial Tunai (BST) sebesar Rp.500 000. terhadap enam orang Lansia penerima manfaat tersebut.

Dia berdalih, Bahwa itu bukan pemotongan, Namun uang sebesar Rp.500 000, dialihkan kepada warga yang belum menerima batuan sama sekali, kata Kades Semplak Lura Widarnangti saat ditemui awak media di Kantor Desa Semplak, Jum’at, (12/06/2020).

Menurut Dia (Kades), Saya atau Pihaknya tidak memerintahkan RT dan Aparat Desa untuk memungut dan memotong batuan tunai dari Kemensos maupun bantuan lainnya. Namun karena sebelumnya sudah ada kesepakatan dari pemerima manfaat untuk mengalihan bantuan itu kepada warga yang belum menerima bantuan”, katanya.

Tetapi yang anehnya ada buntut dalam bantahannya tersebut yakni, adanya penambahan stetmen yang mengatakan, “Sebelum bantuan tersebut turun, pihaknya telah membuatkan surat pernyataan terkait pengalihan dan BST untuk warga belum menerima bantuan lainnya. Warga yang membuat surat pernyataan tersebut juga disaksikan langsung oleh keluarganya, dan tidak ada unsur paksaan atau yang lainnya”.

Benar atau tidaknya akan hal tersebut harus dibuktikan kebenarannya. Namun harus digaris bawahi juga oleh semua pihak terkait yang memiliki Otoritas, Jangan sampai warga tersebut mendapatkan lntimidasi atau pun lntervensi dari pihak tertentu agar membenarkan adanya surat pernyataan tersebut seperti yang dikatakan oleh Kades tersebut.

Sementara itu beda lagi dengan yang diungkapkan Kapolsek Sukalarang Iptu Hermansyah terkait adanya permasalahan soal BST tersebut yang mengungkapkan, Itu merupakan sebuah keterlambatan lnfomasi yang tidak diketahui warga lainnya sehingga terjadi polemik.

“Saya berharap kejadian tersebut tidak kembali terulang, Dan Kami berharap pihak Desa juga bisa mensosialisasikan kepada masyarakat secara utuh terkait bantuan kepada warga agar kejadian serupa tidak kembali terjadi”, katanya.( Biro Sukabumi)

Share Article to :

Leave a comment

      PT KURNIA CIPTA SARANA KARYA
      NO AHU : 002918.AH.0101 - TAHUN 2019
Gemantara News
Berani Memberikan Informasi yang Akurat dan Terpercaya Demi Mencerdaskan Masyarakat Nusantara.

Back to Top