JOKOWI, IDHAM AZIS, FIRLI BAHURI: PERINGATKAN KERAS APABILA MENYALAH GUNAKAN ANGGARAN COVID-19

JOKOWI, IDHAM AZIS, FIRLI BAHURI: PERINGATKAN KERAS APABILA MENYALAH GUNAKAN ANGGARAN COVID-19

Pemerintahan 0 Comment 73

JAKARTA, GemantaraNews

Presiden Joko Widodo, *Meminta agar Aparat Penegak Hukum bekerja Ekstra Keras* untuk mengantisipasi keinginan jahat segelintir oknum yang ingin memanfaatkan momentum Pandemi Covid-19 guna memperkaya diri sendiri.

Ungkapkan tersebut disampaikan saat sambutan secara virtual pada Peresmian Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan lntern Pemerintah Tahun 2020, Senin (15/06/2020).

Presiden menyatakan, Pemerintah tidak main-main dalam hal akuntabilitas. Upaya pencegahan terhadap *Niat Jahat* harus diutamakan, seiring dengan diwujudkannya tata kelola yang baik dalam penggunaan anggaran penanganan Covid-19.

“Kalau ada yang masih membandel, kalau ada niat untuk korupsi, ada Mens Rea, maka silakan bapak/ibu, digigit dengan keras. Uang Negara harus diselamatkan, Kepercayaan Rakyat Harus Terus Kita Jaga”, kata Jokowi, Seperti dikutip dari laman Setkab.go.id, Selasa (16/6/2020).

Pemerintah diketahui kembali menaikkan alokasi anggaran percepatan penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi Nasional, dari Rp.677,2 triliun menjadi Rp. 686,2 triliun.

Oleh sebab itu, tata kelola dalam penggunaan anggaran tersebut, harus baik, tepat sasaran dan menggunakan prosedur yang sederhana, Sehingga nantinya dapat memberikan output dan outcome yang maksimal bagi kehidupan seluruh masyarakat Indonesia, ungkap jokowi.

“Aspek pencegahan harus lebih dikedepankan, Kita semuanya harus lebih Proaktif, jangan menunggu sampai terjadinya masalah”.

“Kalau ada potensi masalah, segera ingatkan, jangan sampai pejabat dan aparat Pemerintah dibiarkan terperosok, Bangun sistem peringatan dini, Perkuat tata kelola yang baik yang transparan yang akuntabel”.

Meski demikian, Kepala Negara juga mengingatkan agar upaya pencegahan yang dilakukan aparat penegak Hukum, dalam hal ini Kepolisian, Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tidak memberikan rasa takut kepada para pelaksana di lapangan dalam menjalankan tugasnya, Di samping itu sinergi antar lembaga pemeriksa *Eksternal dan aparat penegak Hukum* juga harus ditingkatkan.

Dengan sinergi dan sekaligus Checks and Balance antar lembaga dan dukungan seluruh rakyat Indonesia, saya yakin kita bisa bekerja lebih baik, terang Jokowi.

Sementara itu dalam keterangan tertulisnya pada Senin, Kapolri Jenderal (Pol)Idham Azis menyatakan, Pihaknya akan menindak siapa pun oknum yang terbukti melakukan korupsi Dana penanganan Covid-19.

“Dalam situasi kondisi Pandemi seperti ini, Apabila ada yang menyalah gunakan, Maka Polri tidak pernah ragu untuk *Sikat dan memproses Pidana*.

“Kapolri mengingatkan, kelonggaran yang diberikan dalam pencairan Dana Covid-19 jangan disalah artikan dan disalah gunakan untuk memperkaya diri sendiri”.

“Ia menambahkan, Polri telah membentuk Satuan Tugas yang khusus menindak Oknum-oknum tersebut, Di bawah kendali Kabareskrim (Komjen Listyo Sigit Prabowo)”,tutur ldham.

Dilain pihak, Ketua KPK Firli Bahuri sebelumnya telah mengingatkan agar tidak ada oknum yang mencoba untuk melakukan persekongkolan korupsi anggaran penanganan Covid-19, Yang akhirnya terjadi korupsi,” kata Firli saat rapat bersama Tim Pengawas Penanganan Covid-19 DPR, pada 20 Mei lalu.

Ia mengatakan, KPK tidak akan melakukan penuntutan baik *perdata maupun pidana* jika kebijakan yang diputuskan berdasarkan itikad baik sebagaimana tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19.

Namun, Firli mengungkapkan, KPK memiliki sejumlah lndikator penyelewenangan dan penyimpangan pelaksanaan kebijakan yang dapat dikenakan Sanksi Hukum.
Selain persekongkolan, lndikator itu meliputi menerima atau memperoleh Kick Back, ada unsur penyuapan, Gratifikasi dan benturan kepentingan.

Ia pun mengingatkan bahwa para pelaku kejahatan korupsi di masa krisis atau bencana Nasional seperti Pandemi Covid-19, dapat dituntut dengan *Pidana Mati* sebagaimana diatur dalam UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No.31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi.

“Mengingatkan saja sebagaimana disebutkan Undang-undang 31 tahun 1999 juncto Undang-undang 20 tahun 2001 Pasal 2 Ayat 2 disebutkan tindak pidana korupsi yang dilakukan dalam masa bencana ancaman hukumannya adalah *Pidana Mati*, kata Firli.
(Sandy w)

Share Article to :

Leave a comment

      PT KURNIA CIPTA SARANA KARYA
      NO AHU : 002918.AH.0101 - TAHUN 2019
Gemantara News
Berani Memberikan Informasi yang Akurat dan Terpercaya Demi Mencerdaskan Masyarakat Nusantara.

Back to Top