DI DUGA PEMBUATAN SERTIFIKAT TANAH PROGRAM PTSL DI DESA MOJOPAHIT PENUH PUNGLI.

DI DUGA PEMBUATAN SERTIFIKAT TANAH PROGRAM PTSL DI DESA MOJOPAHIT PENUH PUNGLI.

Hukum 0 Comment 70

LAMPUNG TIMUR, Gemantaranews

Sebagaimana yang selalu di dengung dengungkan oleh Pemerintah terkait pembuatan Sertifikat Gratis melalui Intruksi Presiden No.2 Tahun 2018. dan yang tertuang dalam Peraturan Menteri No.12 Tahun 2017 telah jelas jelas dengan adanya hal itu Pemerintah bertujuan untuk membuka ruang yang seluas luasnya guna kepentingan Masyarakat demi memenuhi dan mempermudah bagi Masyarakat dalam pembuatan Sertifikat Tanah sebagai bentuk wujud kepemilikan Tanah yang Syah dan di akui oleh Negara, maka Pemerintah melalui Presiden dan para Menterinya mengeluarkan Kepres dan Permen dengan Nama Program PTSL dengan sistim yang mudah dan gratis.

Dengan adanya Program tersebut sudah barang tentu di sambut baik oleh Masyarakat, akan tetapi ternyata Program tersebut telah membuka celah para pengutil bagi oknum pejabat Desa yang bermental bejat, untuk mengeruk keuntungan Pribadi maupun Kelompok.

Seperti yang terjadi di Desa Mojopahit, Kecamatan Punggur, Kabupaten Lampung Tengah dari 160-180 Surat Setifikat yang di buat ternyata para oknum Aparat Desa setempat telah melakukan perbuatan yang melawan Hukum mereka dengan sengaja telah mengambil biaya kepada Masyakat sebesar Rp. 400 Ribu Rupiah dalam satu Surat Sertifikat.

Dari penelusuran Awak Media ini di Lapangan hal tersebut di benarkan oleh Kepala Dusun (Usoy Efendi) dalam keterangannya ia mengatakan bahwa penarikan Dana tersebut pada awal hanya di tarik dari Masyarakat sebesar Rp, 100-200 Ribu Rupiah sedangkan sisanya setelah Surat Sertifikat itu sudah jadi,ungkapnya.

Selanjutnya menurut Ismail selaku Ketua Pokmas Dana tersebut langsung di serahkan kepada Erik, selain itu dari lima Kadus yang ada di Desa ini memang menerima upah sebesar Rp,500 Ribu Rupiah.tandasnya

Dalam Hal ini tentu saja para oknum Perangkat Desa Mojopahit sudah tidak memperhatikan atau mengindahkan Peraturan Pemerintah No, 24 Tahun 1997, tentang Pendaftaran Tanah. dan Peraturan Pemerintah No, 17 Tahun 2015 Tentang jenis penerimaan Negara( Bukan Pajak) serta Peraturan Presiden No, 20Tahun2015 Tentang Pertanahan Nasional (BPN).maka semua itu patut di sinyalir bahwasannya para oknum Perangkat Desa tersebut dapat di katakan telah dengan sengaja melanggar Hukum yang tertuang dalam Undang Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari KKN. dan Undang Undang Republik Indonesia No 21 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan tindak pidana Korupsi dan hingga berita ini di terbitkan Kepala Desa setempat belum bisa di mintai keterangan terkait keterlibatannya dalam pembuatan Sertifikat tersebut.

Dari semua data dan nara sumber yang di peroleh di lapangan Awak Media ini yang bekerjasama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat( LSM) GOVERMENT TRANFOMATION OF INDONESIA ( GOTI) Lampung akan melakukan Pelaporan kepada instansi terkait.( Bambang.S.)

Leave a comment

      PT KURNIA CIPTA SARANA KARYA
      NO AHU : 002918.AH.0101 - TAHUN 2019
Gemantara News
Berani Memberikan Informasi yang Akurat dan Terpercaya Demi Mencerdaskan Masyarakat Nusantara.

Back to Top