GMPD : KPU SUMENEP MENCEDERAI AMANAH UUD DAN MENODAI REFORMASI

GMPD : KPU SUMENEP MENCEDERAI AMANAH UUD DAN MENODAI REFORMASI

Politik 0 Comment 18

SUMENEP, GemantraNews

Puluhan massa pengunjuk rasa yang mengatasnamakan Gerakan Masyarakat Peduli Demokrasi (GMPD ) geruduk kantor Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur. Puluhan massa tersebut, membawa sejumlah poster yang bertuliskan beragam. dari pantauan media ini salah satu poster bertuliskan ‘Si Jambul Telah Mati’. kamis, 20/2/2020

Imam Hanafi, selaku Koordinator aksi dalam orasinya menyebut, Dalam penyelenggaraan pemilu ini seharusnya KPU kabupaten Sumenep, berpedoman pada azas mandiri, jujur, adil, dan berkepastian hukum. selain itu juga, proporsionalitas, profesionalitas,efisien dan efektifitas, demi kepentingan Umum.

“KPU Sumenep sedang mencederai amanah undang-undang dan menodai refomasi. Sebab, mereka tidak jujur, tidak adil, tidak profesional, dan tidak netral hingga integritasnya diragukan,” Tudingnya.

Lanjut dia, adanya gerakan ini dilakukan atas nama kesadaran akan pentingnya sebuah demokrasi yang saat ini sudah tidak sesuai dengan yang diamanahkan oleh UU dan pancasila kita.

Padahal, sudah jelas disebutkan dalam pancasila sila kedua yang berbunyi, kemanusiaan yang adil dan beradab. Namun, dalam hal itu para pemegang kekuasaan tidak bisa menerapkan. bahkan, mencerminkan tidak berprikemanusiaan, tidak adil, dan bahkan biadab.

Untuk itu, pada Hari ini kami menuntut, meminta daftar hasil penilaian tes dari semua peserta calon PPK secara transparansi, karena dalam hal ini diduga adanya indikasi permainan dan ketidakjujuran dalam proses tersebut.

“Selain itu juga, kami meminta data semua pengurus partai sekabupaten Sumenep, karena yang lolos 5 besar ada indikasi menjadi pengurus salah satu partai politik dan calon anggota legislatif 2019,” Ungkapnya.

Kemudian, kami menuntut profesionalisme, netralitas, dan integritas KPU Sumenep, yang diduga melanggar PKPU nomor 36 tahun 2018 tentang caleg dan pengurus partai politik yang tidak diperbolehkan nyalon.

“ kami meminta kepada KPU untuk melakukan rekrutmen ulang, karena hasil dari rekrutmen yang sudah di umumkan kemarin diduga sudah cacat hukum dan melanggar undang-undang PKPU nomor 36 tahun 2018. Untuk itu, kami menuntut kepada KPU Sumenep untuk lebih tegas dalam menindak lanjuti perihal double job,” Terangnya.

“Serta kami meminta kemenag kabupaten Sumenep, untuk membuat surat edaran dan mempertegas daftar verifikasi anggota sertifikasi,” Lanjutnya.

Dalam hal tersebut, berdasarkan bukti-bukti dan fakta hukum yang dimiliki demi transparansi dan kepastian hukum. “Akan menindak lanjuti ke jalur hukum secara adminstratif ke DKPP dan secara pidana ke pihak berwajib,” tegasnya.

Sementara Komisioner KPU Sumenep, Divisi Teknis, Rahbini menyebut terkait sejumlah tuntutan yang disampaikan para pengunjuk rasa dari GMPD hanya asumsi belaka.

“Sudah saya terima, dan sudah saya respon tadi, sebetulnya, tudingan-tudingan itu hanya asumsi bukan fakta yang sebenarnya,” katanya.

(Noung daeng ).

Share Article to :

Leave a comment

      PT KURNIA CIPTA SARANA KARYA
      NO AHU : 002918.AH.0101 - TAHUN 2019
Gemantara News
Berani Memberikan Informasi yang Akurat dan Terpercaya Demi Mencerdaskan Masyarakat Nusantara.

Back to Top