DIRUT BPJS KESEHATAN DICECAR INTERUPSI PARA ANGGOTA KOMISI IX DPR-RI SOAL KENAIKAN IURAN DAN DUGAAN PENAGIHAN  LIBATKAN DEBT COLLECTOR.

DIRUT BPJS KESEHATAN DICECAR INTERUPSI PARA ANGGOTA KOMISI IX DPR-RI SOAL KENAIKAN IURAN DAN DUGAAN PENAGIHAN LIBATKAN DEBT COLLECTOR.

Pemerintahan 0 Comment 13

JAKARTA, GemantaraNews

Interupsi datang dari para anggota DPR-RI Komisi lX Kepada Fachmi ldris selaku Direktur Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS Kesehatan), saat rapat dengar pendapat lanjutan rapat yang pada sebelumnya bersama Komisi lX DPR-RI, mengenai kenaikan iuran dan persoalan yang dialami BPJS Kesehatan pada hari Rabu.

Rapat tersebut selain dihadiri Direktur Penyelenggara BPJS Kesehatan Fachmi Idris juga dihadiri Menkes Terawan Agus Putranto, Ketua Dewan Jaminan Kesehatan Nasional (DJSN) Tubagus Achmad Choesni bersama jajaran Dewan Pengawas BPJS Kesehatan.

Pada rapat tersebut Fachmi dicecar lnterupsi dari beberapa Fraksi yang ada di Komisi lX, Saat Fachmi memaparkan materi dan penjelasannya yang tidak langsung pada pokok permasalahan yang dialami BPJS Kesehatan.

Interupsi pertama datang dari Dwi Asmara Anggota Komisi lX dari Fraksi Partai Golkar, Dwi menilai penjelasan Fachmi menjelaskan kondisi permasalahan BPJS Kesehatan. Senada dengan anggota DPR-RI lainnya dari Fraksi Partai Gerindra yakni Putih Sari pada lnterupsinya Meminta Fachmi langsung menjelaskan pokok permasalan, Jangan sampai melebar dan jangan sampat rapat-rapat DPR ini kesannya menjadi tidak bermakna, Percuma kalau tidak pada keputusan yang dibuat sebelumnya, kata Putih Sari.

Juga lnterupsi dari Komisi IX DPR-RI lainnya yaitu dari Saleh Daulay dari Fraksi Partai PAN.
Setelah lnterupsi selesai, Ketua Komisi IX DPR-RI, Felly Estelita Runtuwene meminta Fachmi untuk menjelaskan langsung persoalan BPJS Kesehatan.

Dalam hal penagihan iuran BPJS Kesehatan ini juga disinyalir mengembangkan Skema penagihannya menggunakan tim penagih ala Debt Collector.
Meski Fachmi ldris membantahnya mengenai hal tersebut didalam rapat dengar pendapat bersama Komisi lX, Dengan mengatakan ada tim penagih yang dibentuk untuk melakukan penagihan kepada peserta BPJS yang menunggak iuran “Sesuai undang-undang BPJS berwenang untuk menagih pembayaran iuran, Disebutkan BPJS dalam hal penyelenggaraan program dapat bekerja sama dengan pihak lain”, kata Fachmi.

Dan menurut dia juga (Fachmi ldris) mengatakan “tidak ada niat BPJS Kesehatan untuk menggunakan Skema penagihan bergaya Debt Collector tetapi hanya ingin membangun pendekatan berbasis komunitas, dan menjadi terobosan yang dilakukan dengan merekrut tokoh-tokoh lokal yang dekat dengan masyarakat dan dikenal masyarakat menjadi kader JKN-KIS yang tugas dan fungsinya “Memberi lnformasi Penanganan Dan Pengaduan, Kemudahan pendaftaran menjadi peserta, Dan Mengingatkan pembayaran iuran kepesertaan setiap bulan, ungkapnya.

Ditambahkan Fachmi “Kita memiliki Hotline yang langsung Conect dengan Kantor Cabang Kami, Sehingga apabila ada masalah pesertanya mengadu dan sudah ada pembina (dibina) oleh kader yang ada, itu dengan cepat bisa dibantu. Juga kalau ada masyarakat disekitar tempat tinggal kader BPJS yang akan mendaftar menjadi peserta dibantu kemudahan mendaftarnya, imbuhnya. Karena kader ini juga bertugas mengingatkan apabila lupa membayar iuran, Jadi diduga timbulah ada anggapan ada praktik Debt Collector yang sebetulnya itu adalah Mitra Kami untuk memberikan lnformasi selain memberikan pelayanan juga mengingatkan pembayaran iuran BPJS kalau lupa, Jadi tugas dari Kader JKN-KIS ini tidak akan menyerupai Debt Collector, pungkasnya.(net/rif)

Leave a comment

      PT KURNIA CIPTA SARANA KARYA
      NO AHU : 002918.AH.0101 - TAHUN 2019
Gemantara News
Berani Memberikan Informasi yang Akurat dan Terpercaya Demi Mencerdaskan Masyarakat Nusantara.

Back to Top