DEMI KUALITAS DAN PROFESIONALNYA SEORANG PENYIDIK POLRI PERLUNYA DILAKUKAN PERSYARATAN KETAT

DEMI KUALITAS DAN PROFESIONALNYA SEORANG PENYIDIK POLRI PERLUNYA DILAKUKAN PERSYARATAN KETAT

Berita Daerah 0 Comment 78

LABUHAN BATU, Gemantaranews

Anggota DPR berharap RPP tidak hanya mengatur persyaratan penyidik yang lebih ketat, tetapi juga perbaikan remunerasi.
Pembaruan hukum acara pidana mungkin akan segera terwujud.
Di DPR, RUU tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah dimasukkan ke dalam daftar prioritas legislasi sejak tahun 2010.
Jika rampung, RUU ini berarti akan menggantikan KUHAP yakni UU No 8 Tahun 1981, yang telah berusia 29 tahun. Secara simultan, pemerintah juga tengah menyiapkan RPP tentang Perubahan atas PP No 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP.

RPP yang kini masih digodok di Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan ini mengintrodusir beberapa perubahan terkait keberadaan penyidik. Penekanannya lebih kepada persyaratan dan kualifikasi yang lebih ketat ketimbang PP No 27 Tahun 1983. Rumusan PP No 27 Tahun 1983 hanya mencantumkan syarat pangkat yakni “sekurang-kurangnya berpangkat Sersan Dua Polisi” sebagaimana diatur dalam Pasal 2.

Sementara, RPP mencantumkan lima persyaratan. Awalnya, RPP memang memberlakukan syarat kepangkatan seperti yang diatur PP No 27 Tahun 1983. Pasal 2A ayat (1) RPP yang disisipkan antara Pasal 2 dan Pasal 3, menyebutkan bahwa seorang penyidik harus berpangkat paling rendah Inspektur Dua Polisi. Masih di pasal dan ayat yang sama, RPP juga eksplisit mencantumkan syarat minimal pendidikan untuk menjadi penyidik Polri yakni S-1.
Syarat berikutnya yang diatur dalam RPP antara lain bertugas di bidang fungsi penyidikan paling singkat dua tahun. Lalu, mengikuti dan lulus pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi reserse kriminal. Terakhir, seorang penyidik harus sehat jasmani dan rohani serta memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi.

Gemantaranews mencoba secara langsung bertemu dan meminta tanggapan serta pandangan kepada salah seorang personil polri berdinas di Sat Reskrkm Polres labuhanbatu Polda Sumut dengan Berpangkat Bripka yg telah lulus menempuh pendidikan S-3 dari salah satu Program Doktor Ilmu hukum di semarang bernama Bripka Dr. ISKANDAN MUDA SIPAYUNG., SH., MH., merespon hal ini dengan positip tentang RUU KUHAP karena kedepanya akan lebih besar lagi yang akan di hadapi seperti
Undang-undang pidana di luar KUHP inilah yang disebut sebagai tindak pidana khu-sus.
Tujuan pengaturan tindak pidana khusus adalah
untuk mengisi kekurangan ataupun kekosongan
hukum yang tidak tercakup pengaturannya dalam KUHP, namun demikian hubungan antara peraturan umum dan khusus tersebut musti tercakup dalam suatu proses harmonisasi hukum
yakni sebagai suatu upaya atau proses untuk merealisasi keselarasan, kesesuaian, keserasian, kecocokan, keseimbangan diantara norma-norma hukum di dalam peraturan perundang-undangan sebagai system hukum dalam satu kesatuan kerangka system hukum nasional, sebagai suatu aturan khusus yang bersifat lex specialis peraturan di luar KUHP tersebut harus tetap dan berada dalam batas-batas yang diperkenankan oleh hukum pidana formil dan materiil,
Menurut Bagir Manan sebagai lex specialis harus memenuhi beberapa syarat. Pertama, prinsip bahwa semua kaidah umum berlaku dan prevail kecuali secara khusus diatur berbeda;
kedua, dalam pengertian lex specialis
termasuk juga asas dan kaidah-kaidah yang menambah kaidah umum yang diterapkan secara kumulatif antara kaidah umum dan kaidah khusus dan bukan hanya mengatur penyimpangan

Begitu juga dengan tindak pidana cyber crime, serta apa yang menjadi faktor-faktor yang menimbulakan tindak pidana cyber crime dan hambatan-hambatan apa yang dialami oleh para penagak hukum dalam menangani kasus ini, sebab tindak pidana yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi, berbagai definisi juga pernah dikemukakan oleh para ahli, namun belum terdapat keseragaman terhadap definisi tersebut secara teknis tindak pidana tersebut dapat dibedakan menjadi offline crime, semi online crime, cyber crime. Masing-masing memiliki karakteristik tersendiri, namun perbedaan utama diantara ketiganya adalah keterhubungan dengan jaringan informasi publik internet diduga merupakan perkembangan lebih lanjut dari kejahatan atau tindak pidana yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi komputer.

Beliau juga berpesan supaya penyidik pembantu, penyidik di polri dapat mengikuti jenjang pendidikan di bangku perkuliahan dan seterusnya agar dapat semangkin meningkatkan SDM unggul.( candra sirait )

Leave a comment

      PT KURNIA CIPTA SARANA KARYA
      NO AHU : 002918.AH.0101 - TAHUN 2019
Gemantara News
Berani Memberikan Informasi yang Akurat dan Terpercaya Demi Mencerdaskan Masyarakat Nusantara.

Back to Top