BANDUNG, Gemantaranews
Program PKH adalah program pemberian uang tunai kepada rumah tangga sangat miskin (RTSM).
Namun pada kenyataanyannya,
program PKH dari pemerintah banyak yang tidak tepat sasaran, seperti yang terjadi di beberapa Wilayah Kec.Batununggal-kota Bandung Yang saat ini mulai bermunculan.

Namun hingga saat ini, kejadian tersebut belum bisa teratasi, Nampaknya kucuran dana yang di turunkan pemerintah seperti tak jelas muaranya. Bantuan PKH yang salah satu tujuannya untuk memutus mata rantai kemiskinan antar generasi itu mulai dipertanyakan, pasalnya banyak warga yang sudah masuk Kriteria penerima bantuan PKH tapi hingga saat ini masih saja harus berpangku tangan menunggu janji- janji tersebut.

Anehnya lagi, yang diduga tidak layak menerima bantuan malah harus menikmati kesejahteraan yang dikucurkan melalui program itu.

” APAKAH PKH TERSEBUT
MENJADI PROGRAM KAYA
HARAPAN “,
Dari hasil penelusuran awak media dilapangan, banyak warga yang layak mendapatkan bantuan,tetapi tidak mendapatkan atas bantuan dari Pemerintah melalui Program PKH yang digaungkan selama ini. Faktanya adalah, warga yang berada di Kelurahan Binong, Kecamatan Batununggal, mereka tampak pasrah melihat tetangganya menerima bantuan, padahal secara kasat mata, kehidupan yang mereka jalani saat ini lebih miris ketimbang para penerima yang ada di sekitarnya. Kejadian ini tidak menutup kemungkinan terjadi juga di kelurahan yang lain di wilayah Kecamatan Batununggal.

Seperti menurut salah seorang warga yang enggan disebutkan ldentitasnya, mereka mengatakan hingga detik ini belum tersentuh bantuan PKH ,bahkan adapula warga yang sudah terdaftar dan mendapatkan Kartu tapi mereka hanya menerima bantuan satu kali ketika bulan berikutnya mereka mau mencairkan/mengambil, ternyata kosong. Padahal mereka kondisinya sangat memprihatinkan atau layak menerima bantuan, Kondisi ini menggambarkan masih banyak warga di wilayah Kec.Batununggal yang layak menerima bantuan namun harus luput dari pantauan petugas PKH di lapangan.

Ini merupakan salah satu bukti,bahwa tidak adanya sinergitas antara pemerintah, petugas PKH dan pengurus RT/RW di wilyah tersebut. Berdasarkan hasil yang dapat ditelusuri dilapangan, sempat menkonfirmasi para pengurus RT/RW. Mereka mengatakan,memang sampai saat ini Kami selaku pengurus RT/RW, belum pernah didatangi/ada koordinasi dari petugas PKH. Bahkan data yang ada di petugas PKH dengan yang ada di kami berbeda. Sehingga keluarga yang seharusnya layak menerima tidak mendapatkan, sedangkan yang tidak layak justru mendapatkan, Sedangkan yang tahu persis kondisi warga, ya kami selaku pengurus RT/RW.

Maka untuk itu, Kami (RT/RW) berharap dari pihak Pemerintah Kota Bandung yang terkait dengan Pogram tersebut harus tanggap menyikapi permasalahan carut marutnya pendataan dan penerimaan bantuan PKH ini, Serta menindak tegas bagi yang menerima dana PKH yang tidak tepat sasaran.

Kalaupun ditemukan kecurangan atau penyelewengan dana bantuan PKH, maka kami akan melaporkannya ke lntansi terkait. Sebagaimana yang telah di atur dalm UU Fakir miskin, agar program PKH ini, tidak hanya menjadi isapan jempol belaka bagi keluarga yang tidak mampu dan agar program PKH tersebut benar- benar tepat sasaran sehingga sampai kepada warga yang berhak menerima bantuan dari Program PKH tersebut.
(ran/nto).