BPN Tangsel harus patut dengan perintah atasan

BPN Tangsel harus patut dengan perintah atasan

Hukum 0 Comment 51

JAKARTA, Gemantaranews

Kanwil Pertanahan Provinsi Banten memerintahkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Tangerang Selatan melakukan pengukuran terhadap lahan seluas 11.320 meter persegi yang disengketakan oleh ahli waris, Yatmi binti Jemat, dengan terlapor PT. Jaya Real Property, Tbk.

Kuasa penuh ahli waris Poly Betaubun mengatakan penggukuran sudah dilakukan dengan menggunakan metode satelit pada Jumat (26/7) kemarin.

“Pengukuran dilakukan pukul 10.00 WIB dipimpin oleh Kasie Pengukuran BPN Tangsel Bambang Sumiarsa, SH. Nomor pengukuran 202609/2018-202606-20260322018,” kata Poly di Bintaro, Tangsel, Jumat (2/8/2019).

Kata Poly lagi, pengukuran ini merupakan perintah dari Kanwil Pertanahan Banten yang dibenarkan oleh pejabat di lingkungan Kasie Pengukuran Kanwil Banten Raden Adi Oktiadi.

Ungkap Poly, dirinya akan menyambangin kantor BPN Tangsel pada Senin (5/8) besok untuk meminta hasil dari pengukuran.

Kemudian, Poly menyinggung soal perintah dari Kementerian ATR/BPN kepada kepala BPN Tangsel Wartomo. Melalui surat bernomor SK.05.03/448-800.3B/VI/2019 tertanggal 24 Juni 2019 yang ditandatangani Direktur Persengketaan Kementerian ATR/BPN Brigjen (Pol) Hary Sudwijanto memerintahkan agar dilakukan penelitian data fisik, yuridis dan administrasi terhadap permohonan tanah Girik C No. 428 atas nama Alin bin Embing dan HGB No. 2168/Pondok Jaya atas nama PT. Jaya Real Property, Tbk.

“BPN Tangsel diberi waktu paling lama 14 hari untuk melaporkan hasil penelitian. Sampai sekarang Kementerian ATR/BPN belum menerima laporan, padahal sudah lebih dari waktu yang ditentukan,” ucapnya.

Poly dengan tegas mengatakan agar BPN Tangsel tidak bermain-main dalam menyelesaikan kasus perampasan tanah yang dilakukan PT JRP ini. Katanya, masalah ini sudah diketahui oleh Presiden Jokowi.

“Presiden Jokowi dalam pidatonya menegaskan akan membubarkan lembaga-lembaga jika tidak bermanfaat bagi rakyat Indonesia. Apa perlu BPN Tangsel dibubarkan saja,” ujar Poly.

Tambahnya, permasalahan ini juga ditembuskan ke Menteri ATR/BPN, Irjen Kementerian ATR/BPN, Dirjen Hubungan Hukum Keagriaan Kementerian ATR/BPN, Dirjen Infrastruktur Keagrariaan Kementerian ATR/BPN dan Kepala Kanwil Pertanahan Prov Banten.

Yatmi, ahli waris tanah seluas 11.320 m2 milik (alm) Alin bin Embing melaporkan PT JRP dengan tuduhan merampas tanah milik keluarganya. Tanah tersebut kini digunakan untuk kepentingan Bintaro Jaya Xchange Mall. (Faisal )

Leave a comment

      PT KURNIA CIPTA SARANA KARYA
      NO AHU : 002918.AH.0101 - TAHUN 2019
Gemantara News
Berani Memberikan Informasi yang Akurat dan Terpercaya Demi Mencerdaskan Masyarakat Nusantara.

Back to Top