BPD DESA KARANG HARUM PERTANYAKAN  TERKAIT BANGUNAN GAPURA

BPD DESA KARANG HARUM PERTANYAKAN TERKAIT BANGUNAN GAPURA

Peristiwa 0 Comment 326

KAB. BEKASI, GementaraNews

Terkait pembangunan Gapura Desa Karang harum Kecamatan Kedungwaringin Kabupaten Bekasi sebanyak dua titik Tahap II Tahun 2019 dengan nilai anggaran sebesar Rp 269.200.000 yang sebelumnya diberitakan Gementara news yaitu adanya pengalihan kelebihan anggaran, nampaknya di tanggapi serius oleh Badan Permusyawatan Desa (BPD) Karangharum.

Diungkapkan menurut narasumber yang tidak mau di sebutkan nama nya BPD Karangharum, Pembangunan Rehabilitasi Peningkatan dua Monumen Gapura Batas Desa dengan menggunakan anggaran APBN tahun anggaran 2019, di Tahap I dan Tahap II harus ada tahapan yang harus ditempuh.

“Nah, klo ada pengalihan anggaran untuk infrastruktur itu harus ada Pendamping Desa untuk Pembuatan Rancangan Perubahan Anggaran Desa ( RAPBdes ) dan itu juga harus ada Musdes dan Musdus, yang harus di gelar” ungkap inisial S Selasa (14/07) lalu

Menurut S, sepengetahuan dirinya, selama anggaran tahun 2019 tidak ada perubahan dan pengalihan anggaran, ada pun pengalihan anggaran dan perubahan APBdes itu adanya di anggaran tahun 2020, kalau gak salah terakhir Musdes itu keterkaitan untuk perubahan anggaran tahun 2020 saja, yaitu pengalihan anggaran untuk covid -19.

“Jadi anggaran tahun 2020 tidak ada anggaran untuk pembangunan fisik. Jadi di alihkan ke covid -19” bebernya.

Jadi anggaran tahun 2019 kata S, itu tidak ada pengalihan anggaran untuk pembuatan jaling tersebut. Ada pun pembuatan jaling di wilayah, 1. RT 12/06, 2. RT 12/06 3. RT 02/01 yang sempet tayang di pemberitaan Gementara news itu di anggarkan pada anggaran tahun 2020, bukan kelebihan anggaran dari pembuatan gapura.

“Dan saya sangat menyayangkan dengan adanya Statement Rimansyah sebagai Kepala Desa Karangharum mengenai adanya kelebihan anggaran Pembangunan Rehabilitas Peningkatan Monumen Gapura Batas Desa yang mengatakan di alihkan ke jaling” jelasnya kepada wartawan gementara news di kantornya di dampingi Oom Komariah sebagai Sekretaris BPD Desa Karang harum pekan lalu.

Sementara itu Handika Sudarmawan ketua BPD Karangharum Kecamatan Kedungwaringin, selalu menghindar dan sulit untuk di konfirmasi, padahal sangat penting agar pemberitaan balance. Bukan itu saja, tupoksi BPD itu diantaranya yaitu menyerap, mengelola dan menyampaikan aspirasi masyarakat serta menjadi penyeimbang jalannya pemerintahan di desa. Penjabaran fungsi dan tugas BPD telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

Ine sebagai pendamping desa di wilayah Kecamatan Kedungwaringin Kabupaten Bekasi nampaknya enggan berbicara terkait kelebihan anggaran Pembangunan Rehabilitasi peningkatan Monumen Batas Desa Karangharum, dirinya hanya mengatakan. “Silahkan saja tanya sama Kepala Desanya, bukannya sudah konfirmasi Kepala Desanya” ? tanya Ine, kepada awak media di Kecamatan Kedungwaringin saat ada Monev Kamis (16/07/2020).

Selanjutnya lembaga GEMENTARA melayang kan surat pun ke kantor desa tak selalu sepi, tidak ada satupun baik staf maupun kepala desa nya.

Deden Guntara selaku ketua Ormas Eksekutip Cabang Kabupaten Bekasi Gemantara sangat menyayangkan dengan ada nya kantor desa kosong ( tidak ada pegawai satu pun),dmn staf atau perangkat desa itu sangat lah berperan untuk melayani masyarakat yang ingin membuat surat menyurat (KTP/KK).”pungkasnya.(mal/mat)

Share Article to :

Leave a comment

      PT KURNIA CIPTA SARANA KARYA
      NO AHU : 002918.AH.0101 - TAHUN 2019
Gemantara News
Berani Memberikan Informasi yang Akurat dan Terpercaya Demi Mencerdaskan Masyarakat Nusantara.

Back to Top