PUNGLI DIDUGA TELAH DILAKUKAN KADES PADA WARGANYA DALAM HAL BIAYA SERTIFIKAT TANAH

PUNGLI DIDUGA TELAH DILAKUKAN KADES PADA WARGANYA DALAM HAL BIAYA SERTIFIKAT TANAH

Headline, Hukum 0 Comment 282

SUMENEP, Gemantaranews

Salah seorang Kades Pandian di Sumenep-Jatim, berinisial Bud as Totok, diduga telah melakukan penarikan biaya sertifikat atas sebidang tanah atas nama Rumaniya Husin yang luasnya sekitar 72/m2, yang notabene adalah warganya sendiri sebesar Rp 8.500.000,-.

Padahal diketahui untuk biaya riil atau yang sebenarnya saat dikonfirmasi ke Kantor ATR/BPN hanya sekitar Rp.450.000,-. Ini Artinya Kepala Desa Pandian yang bernama Bud as Totok ini, diduga telah melakukan pungli terhadap warganya sendiri.

Setelah pada siang harinya dikonfirmasi pihak awak media di kantornya, Bud as Totok yang seorang Kades Pandian ini mengatakan, Bahwa uang yang diterimanya merupakan uang titipan untuk pembayaran jasa dan biaya sertifkat, sampai saat ini uang masih ada di saya dan sebagian saya keluarkan untuk jasa. Habis berapa dana yang sudah saya keluarkan masih belum tahu, Karena saya masih belum melakukan totalan terhadap warga saya yang meminta tolong ke saya, imbuhnya.

Menurut Ketua LSM Garuda Nusantara Herman Wahyudi, SH tindakan Kades Bud as Totok ini walaupun berdalih uang tersebut merupakan uang titipan untuk pengurusan biaya sertifikat dan jasa. Tindakan dari Kades tersebut tidak sepantasnya dilakukan oleh seorang Kades. Seharusnya sudah tahu terkait biaya yang harus dikeluarkan oleh warganya untuk pengurusan Sertifikat bukan mengira-ngira meminta biaya melebihi dari tarif dasar yang sudah ditentukan oleh pihak Instansi ATR/BPN, katanya.

Dari apa yang sudah dilakukan oleh Bud as Totok Kades Pandian ini sudah bisa di kategorikan sebuah pelanggaran “Penyalahgunaan Wewenang Yang Merugikan Masyarakat”, Karena dengan menggunakan jabatannya melakukan tindakan yang mengarah kepada pungutan liar yang dapat dijerat dengan undang-undang no.20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi, dan KUHP, terangnya.

Dalam kasus tindak pidana pungutan liar tidak secara pasti dalam KUHP, namun demikian pungutan liar dapat disamakan dengan perbuatan pidana penipuan, pemerasan dan korupsi yang diatur dalam KUHP sebagai diantara pasal, 368, 415, 418, 423, pungkasnya.
(Kh Abdurahman)

Leave a comment

      PT KURNIA CIPTA SARANA KARYA
      NO AHU : 002918.AH.0101 - TAHUN 2019
Gemantara News
Berani Memberikan Informasi yang Akurat dan Terpercaya Demi Mencerdaskan Masyarakat Nusantara.

Back to Top