ALM. BJ HABIBIE TONGGAK KEBEBASAN PERS DI INDONESIA

ALM. BJ HABIBIE TONGGAK KEBEBASAN PERS DI INDONESIA

Headline 0 Comment 62

JAKARTA, Gemantaranews

Selama menjabat sebagai Presiden RI, BJ Habibie meninggalkan sejumlah kebijakan penting, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Sebuah kebijakan yang dianggap predictable dan sangat berdampak positif bagi perkembangan pers di Indonesia.

Undang-undang yang disahkan BJ Habibie pada 23 September 1999 ini berisi 10 bab dan 21 pasal. Regulasi ini menjadi tonggak kebebasan pers di Indonesia paska runtuhnya rezim Orde Baru.

Dengan disahkannya UU Pers, terdapat beberapa regulasi yang dinyatakan tidak berlaku, yaitu: UU Nomor 11 Tahun 1966 tentang Kententuan-Ketentuan Pokok Pers dan UU Nomor 4 PNPS Tahun 1963 tentang Pengamanan Terhadap Barang-barang Cetakan yang Isinya Dapat Mengganggu Ketertiban Umum.

Paska Presiden RI ke-2 Soeharto lengser, BJ. Habibie menempatkan pers sebagai salah satu bahan rujukan untuk mengeluarkan kebijakan. Berbeda dengan rezim Soeharto di mana kebebasan pers acapkali dikekang dan diatur penguasa.

Dalam sebuah dialog Kebangsaan bertajuk “Mengelola Keberagaman, Meneguhkan Keindonesiaan” di auditorium LIPI, Jakarta, Selasa (15/8/2017). Habibie mengaku kesulitan mengambil kebijakan strategis untuk meredam gejolak reformasi.

Hal itu karena tidak sinkronnya laporan dari sejumlah petinggi negara seperti Panglima ABRI, Pimpinan MPR, Mendagri hingga Menlu kala itu soal situasi negara, sehingga kondisi dan situasi ini memunculkan gagasan kebebasan pers.

“Saya menjadi orang yang memberikan kebebasan pers, karena saya diindoktrinasi bahwa bangsa Indonesia harus tetap dari Sabang sampai Merauke sepanjang masa,” tutur Habibie ketika itu.

Menurutnya, pemerintah tidak bisa mengekang kebebasan masyarakat untuk menyampaikan opini. Bahkan, Habibie mengaku ketika itu memerintahkan Jaksa Agung untuk membebaskan pihak-pihak yang ditahan oleh rezim Soeharto lantaran berbeda pandangan dengan pemerintah.

“Media massa, jurnalistik berhutang budi pada Pak Habibie. Beliau yang membuka dan membuat kita semua merasakan adanya kebebasan jurnalistik seperti yang kita rasakan hari ini. Bukan saja bapak demokrasi, tetapi juga beliau orang yang paling berjasa dalam membuat dunia pers menjadi bebas seperti sekarang ini. Jadi kita berhutang budi,” ucap Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan saat menjenguk almarhum BJ. Habibie di RSPAD, Rabu (11/9).

Sementara itu, pimpinan umum media Gemantara news dan Genus bhayangkara one bapak U. Supriatna SE. Yang akrab di panggil kang ucha mengatakan, keberadadaan UU Pokok Pers yang ditandatangani oleh BJ. Habibie pada 23 September 1999 itu menjadi tonggak sejarah kebebasan pers di Indonesia.

“UU yang berisi 10 bab dan 21 pasal itu menjadi UU yang memberikan lebih banyak kebebasan kepada pers. Dengan demikian, pers tidak lagi diatur oleh pemerintah tapi lebih independen dengan berpijak pada UU tersebut,” ucap kang ucha melalui sambungan seluler, Rabu (11/9).

Namun begitu ia menuturkan, bahwa UU Pers yang lahir pada era transisi ini masih belumlah sempurna. Masih ada beberapa point yang layak dikritisi, terlebih berkaitan dengan perlindungan (hukum) yang hingga saat ini masih banyak ditemukan kriminalisasi terhadap para awak media.

Dia mengharapkan, UU Pers hendaknya menjadi pelindung utama kebebasan pers sekaligus para jurnalis mengingat konstitusi yang ada tidak mengatur soal kebebasan pers.

Terkait dengan peran serta dan kontribusi dalam dunia pers, kang ucha menyatakan sangat layak bila almarhum BJ. Habibie mendapatkan apresiasi dalam bentuk penghargaan atau sebentuk itu. (Red)

Leave a comment

      PT KURNIA CIPTA SARANA KARYA
      NO AHU : 002918.AH.0101 - TAHUN 2019
Gemantara News
Berani Memberikan Informasi yang Akurat dan Terpercaya Demi Mencerdaskan Masyarakat Nusantara.

Back to Top