SURABAYA, Gemantaranews

Saat ini terdapat lima krisis Agrarian yang tengah terjadi secara keseluruhan, ketimpangan struktur Agrarian yang tajam, maraknya konflik Agrarian Structural, kerusakan Ekologis yang makin meluas serta laju cepat alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian, kemiskinan akibat struktural Agraria yang menindas. 

Ketimpangan tersebut semakin memprihatinkan dengan di tandai nilai rasio penguasaan sumber sumber Agraria berupa tanah mencapai 0.58%QN P. Kondisi tersebut disebabkan oleh konflik Agraria Kronis yang belum terselesaikan disektor perkebunan, kehutanan, pembangunan infrastruktur, pertambangan.

Lebih lagi, tiap penanganan konflik aparatur penegak kerapkali menggunakan represifitas dan kekerasan dalam tiap pendekatannya. Bahkan, para petani hingga hari ini masih belum mendapatkan kepastian hak atas tanahnya. Justru mereka mendapatkan intimidatif dari aparatur. Jika di perhatikan, terdapat sedikitnya 410 kejadian konflik Agraria dengan luasan wilayah mencapai 807.177.613 Hektar dan melibatkan sedikitnya 87.568 KK di berbagai Provinsi di indonesia.

Untuk itulah KPA Jatim, Api Jatim, SPI Jatim, Serikat Tani Independent Jember, Serikat Petani Tuban, Api Lamongan, Serikat Petani Gunung Biru Batu, Serikat Petani Lumajang, CLG Blitar, GMNI se-Jatim, KAMUS PR, LDF Surabaya, PMII, IMM, PMKRI, GMKI, IPNU menggelar aksi di depan gedung DPRD Provinsi Jatim Jl Indrapura No. 1 Krembangan, Kota Surabaya, Jawa Timur,” Selasa, 24/9/2019

Dengan membawa beberapa tuntutan dari para petani dan masyarakat luas, kelompok Mahasiswa ini menyuarakan beberapa protes dan kritikannya. Seperti adanya pengabaian atas pembiaran terhadap konflik – konflik yang terjadi di sepanjang tahun 2018 dan terjadi 35 letusan konflik Agraria. Dan anehnya hingga kini belum sama sekali terselesaikan dengan baik. Hal ini membuat Provinsi Jawa Timur menjadi urutan teratas dalam urusan konflik Agraria.

Predikat Jatim sebagai Lumbung Pangan Nasional terancam menjadi tak dapat dipertahankan lagi. Hal itu disebabkan makin maraknya tren alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian yang mana mereka mengatasnamakan sebagai proyek pembangunan infrastruktur. Apalagi petani di lemahkan dengan potensi disahkannya berbagai rancangan atau revisi Undang Undang yang tidak berpihak pada rakyat khususnya petani, malahan lebih condong pada para pemodal. Tentu hal ini membuat khuwatir seluruh rakyat dan menjadi pemikiran tersendiri bagi para mahasiswa yang mana mereka adalah sebagai wakil dari rakyat.

Atas keprihatinan itu, Aliansi Tani Jawa Timur menginginkan agar Gubernur Jawa Timur dan DPRD Provinsi Jatim dapat memikirkan nasib para petani  Jawa Timur.

Adapun beberapa Tuntutan Aksi sebagai berikut :

1. Menyelesaikan Konflik Agraria di Jatim.

2. Menghentikan segala upaya dan proses kriminalisasi terhadap petani.

3. Menghentikan laju alih fungsi lahan pertanian ke Non Pertanian.

4. Tunda Pembahasan dan pengesahan RUU pertanahan, RUU sistem Budidaya Pertanian berkelanjutan dan RUU yang berpotensi menindas rakyat.

5. Menerbitkan PERGUB tentang perlindungan dan pemberdayaan Petani Berkelanjutan.

6. Mequjudkan Reforma Agraria Sejati.

Dari orasi yang di sampaikan oleh beberapa orator di atas mobil komando sangatlah tertuju pada keinginan adanya perubahan atas semua persoalan yang ada.

Dalam kesempatan itu, salah satu peserta aksi menyampaikan bahwa, “kami akan tetap mendukung kinerja pemerintah, terutama dalam merumuskan dan mencari solusi untuk persoalan persoalan yang ada di Jawa timur ini. Selain itu kami juga berharap agar Anggota dewan yang di beri amanah oleh rakyat untuk menjadi wakil bagi mereka agar trengginas dan cekatan dalam mengambil swgala keputusan, tentu saja maaih dalam rana mencari solusi yang terbaik buat rakyat bukan malah merugikan rakyat dan menguntungkan pemodal.” pungkasnya.

(Noung daeng/Ki )