SURABAYA, Gemantara News

Pakar Komunikasi yang juga Kepala Pusat Informasi dan Humas Unair (Universitas Airlangga) Surabaya, Dr.Suko Widodo menegaskan Gugus Tugas Covid (GTC-19) banyak di dominasi aparatur negara, birokrasi, TNI,Polri namun banyak kendala di lapangan karena antara aparat dengan jumlah yang ditangani tidak seimbang sehingga perlu pendampingan.

Siapa tim pendamping itu? tanya awak media, Suko panggilan akrab yang sehari-harinya sebagai Dosen Unair ini, menjelaskan diambilkan dan disahkan Pemerintah di luar aparatur negara mulai dari atas sampai bawah, yakni RT (Rukun Tetangga).

”Ditingkat bawah libatkan selain RT juga PKK dan Karang Taruna, mereka di bekali cara- cara pencegahan dengan pakai masker, cuci tangan yang bersih, kemudian karang taruna dibekali bagaimana cara mengkondisikan anak-anak muda yang berkerumunan di cafe tidak dilakukan,” ujarnya.

Jadi, lanjut Suko yang sering tampil sebagai nara sumber dan moderator di berbagai seminar nasional tentang kebijakan publik ini menegaskan kembali mereka yang ikut mendampingi aparat diberi otoritas karena disahkan Pemerintah sehingga disegani.

Kalau sosialisasi dan informasi tentang penanganan covid-19 mengandalkan media? Suko mengungkapkan informasi pandemi corona dari media kekuatannya pada kognisi. Sedang masyarakat perlu face to face (tatap muka).

Meyinggung tentang PSBB (Pembatasan Skala Berskala Besar) yang sekarang dilakukan Kota/Kabupaten di Indonesia, sekarang ini Surabaya, Sidoarjo, Gresik dan menyusul Malang Raya masih dalam.pengusulan ke Gubernur Jatim selanjutnya ke Menkes untuk disahkan, Suko mengatakan PSBB merupakan rekayasa sosial dari Pemerintah untuk menanggulangi virus covid-19 agar jumlah yang positif berkurang tinggal penanganan yang masih sakit.

‘”Benar-benar bahaya kalau PSBB tidak tertangani dengan baik, karena virus terus berjalan, vaksin untuk membunuh virus belum ada, masyarakat tidak disiplin, jumlah aparat negara tidak di topang dengan pendampingan,”tukasnya meyakinkan.(Noung daeng )