KAB.BOGOR, GemantaraNews

Admin SURGA BOGOR yang juga menjadi pengamat media sekaligus aktivis sosial politik Kabupaten Bogor, Susilo Utomo, ketika dikonfirmasi terkait PPE menyatakan, PT. Prayoga Pertambangan Energi terus menjadi bola panas di Kabupaten Bogor, Perusahaan plat merah ini sedang diposisi dilematis, dihadapkan pada persoalan penyelamatan perusahaan demi keberlangsungan potensi meraih PAD dan penyelamatan nasib karyawannya, tapi juga ada hal yang lebih penting terkait penggunaan modal perusahaan yang menggunakan mekanisme Penyertaan Modal dari APBD yang sampai hari ini belum jelas statusnya dan managerialnya.

Pasalnya, Radjab Tampubolon, Direktur existing sudah menyatakan mundur dan membekukan sementara operasional perusahaan dengan menelantarkan status karyawannya, belum lagi ternyata terbuka bahwa ada kerugian sekitar 80 M dan adanya pinjaman di Bank Danamon tanpa sepengetahuan Komisaris.

Wakil Bupati Bogor dalam pernyataan persnya pernah menyatakan bahwa PPE harus diselamatkan terkait dengan penyelamatan nasib karyawan PPE, Wakil Bupati juga menyarankan untuk melakukan audit terhadap kondisi finansial PPE, team auditnya pun disarankan menggunakan lembaga akuntan publik yang integritasnya mumpuni. Pertanyaannya? Sudah sampe mana prosesnya? Apakah publik tidak boleh tahu? Padahal jelas dalam UU no 14 tahun 2008 sudah diatur tentang keterbukaan informasi publik.

Belum lama tersiar kabar bahwa Bupati Bogor sudah meyetujui pembentukan Panitia Seleksi (PanSel) untuk seleksi calon Dirut PPE dan sudah ada beberapa nama yang mendaftar, pesan dari serikat pekerja PPE adalah bagaimana dirut baru harus bisa mencari investor baru demi keberlangsungan perusahaan.

Padahal jelas BUMD hanya mengandalkan Penyertaan Modal dari APBD, masuknya investor malah akan memperkeruh situasi internal PPE, berapa saham PemKab yang akan dikuasai oleh investor? Jangan sampai mekanisme ini malah menjadikan hilangnya status BUMD dan dikuasi oleh swasta, tanpa sepengetahuan publik.

Buat saya dorongan untuk melakukan pengawasan secara menyeluruh harus datang dari gedung legislatif, DPRD harus segera mengambil sikap sesuai dengan Tupoksinya sebagai lembaga pengawasan, kalau diperlukan harus membentuk Panitia Khusus (PanSus) untuk mendalami dan mengadvokasi semua permasalahan yang terjadi di PPE, agar semua data dan fakta bisa terungkap dengan jelas dan komprehensif, jangan sampe DPRD terjebak dalam permainan PPE dan akhirnya menyetujui lagi mekamisme penyertaan modal.

Masyarakat sudah gerah dengan tidak efektifnya penggunaan APBD untuk hal-hal yang akhirnya menyebabkan kerugian APBD, di kehidupan nyata masyarakat masih banyak kekurangan-kekurangan dan keterbatasan dalam pemenuhan hak-hak dasar masyarakat yang menjadi amanah APBD. Jika DPRD Kabupaten Bogor tidak berani bersikap, maka jangan salahkan rakyat untuk menyampaikan aspirasinya ke jalan dan berinisiatif melaporkan hal ini ke KPK dengan alasan hal ini sudah merugikan uang rakyat yang diambil dari APBD. (IS)